Masih Ada Kesenjangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dengan Laki-laki

KOMPAS/MEDIANA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga (tengah) ikut hadir dalam peluncuran dokumen Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Transformatif Setara dan Adik Jender, Kamis (28/3/2024), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki masih timpang. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari kesenjangan tanggung jawab perawatan, seperti perawatan anak dan keluarga, yang mayoritas masih dilakukan oleh perempuan.

Mengutip laman Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2022 mencapai 58,84 persen dan laki-laki 86,70 persen. Kemudian, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada 2023 naik menjadi sekitar 60,18 persen dan laki-laki naik menjadi 86,97 persen.

Sementara mengutip dokumen Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Transformatif Setara dan Adil Jender, partisipasi perempuan bekerja di sektor formal lebih rendah daripada capaian tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Data terakhir yang dipakai dalam dokumen peta jalan adalah data tahun 2022. Pada tahun itu, partisipasi perempuan bekerja di sektor formal hanya sekitar 35 persen.

”Ketidaksetaraan jender masih terjadi pada aspek ketenagakerjaan. Perempuan mengisi hampir setengah populasi penduduk Indonesia, tetapi sangat disayangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dengan laki-laki masih ada kesenjangan. Hal ini semestinya menjadi perhatian bersama karena pekerja perempuan juga berkontribusi pada perekonomian negara,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, saat meluncurkan dokumen Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Transformatif Setara dan Adil Jender, Kamis (28/3/2024), di Jakarta.

Baca juga: Perjuangan Perempuan Masih Panjang

Menurut dia, mayoritas kerja perawatan, seperti merawat anak, lansia, dan keluarga, dilakukan oleh perempuan. Masih ada kecenderungan bagi sebagian besar perempuan yang sudah bekerja di sektor formal memilih untuk mengundurkan diri demi mengerjakan kerja perawatan.

Mengutip isi dokumen peta jalan, Bintang mengatakan, perempuan menghabiskan waktu 2,8 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang tidak dibayar. Hal ini mengurangi peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.

Masih ada kecenderungan bagi sebagian besar perempuan yang sudah bekerja di sektor formal memilih untuk mengundurkan diri demi mengerjakan kerja perawatan.

Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Transformatif Setara dan Adil Jender membahas tujuh langkah prioritas untuk mendorong pekerjaan perawatan yang semakin inklusif. Misalnya, mengembangkan pelayanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas. Contoh langkah prioritas lainnya ialah menerapkan program perlindungan sosial untuk ekonomi perawatan.

Baca juga: Cuti Melahirkan dan Jam Kerja Fleksibel Paling Dibutuhkan Pekerja

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat peluncuran peta jalan itu menjelaskan, peta jalan memuat tujuh langkah prioritas yang harus dijalankan secara kolaboratif kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Diharapkan setelah itu menimbulkan penguatan kesadaran masyarakat terhadap kerja -kerja perawatan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

”Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan turut meningkat dari capaian hari ini. Hal yang tidak kalah penting ialah formalisasi pekerja perawatan,” kata Aris.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia memperingati Hari Perempuan Internasional 2024, dengan berjalan kaki dari depan Gedung Bawaslu hingga kawasan Monas Jakarta, Jumat (8/3/2024). Mereka menyuarakan berbagai tuntutan perempuan, terutama perlindungan dari berbagai kekerasan.

Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Transformatif Setara dan Adil Jender, lanjutnya, mulai efektif dilakukan setelah Presidensi G20 Indonesia pada November 2022 melalui beberapa rangkaian konsultasi, survei, dan diskusi lintas kementerian/lembaga, serikat pekerja, akademisi, dan industri. Komitmen kolaboratif kementerian dan pemerintah daerah telah diwujudkan dalam kerangka rencana kerja per lima tahun dari 2025 hingga 2045 untuk setiap langkah prioritas di peta jalan.

Berdasarkan laporan survei Persepsi terhadap Pekerjaan Perawatan, Pandangan Publik dalam Kerangka 5R yang dilakukan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan KataData Insight Center (2023), 42,6 persen dari 2.217 responden mengatakan cuti melahirkan adalah layanan paling dibutuhkan.

Lalu, 17,9 persen responden menyebut cuti menemani istri melahirkan paling dibutuhkan. Selanjutnya, 8,5 persen responden menyebut pengaturan jam kerja fleksibel sebagai program perawatan yang paling dibutuhkan.

ILO memperkirakan investasi pada layanan pengasuhan anak secara universal dan layanan pengasuhan jangka panjang di Indonesia dapat menciptakan 10,4 juta lapangan kerja pada 2035.

ILO memperkirakan investasi pada layanan pengasuhan anak secara universal dan layanan pengasuhan jangka panjang di Indonesia dapat menciptakan 10,4 juta lapangan kerja pada 2035.

Investasi dalam paket kebijakan pengasuhan anak secara universal dan komprehensif dapat meningkatkan lapangan kerja perempuan dari 49 persen pada 2019 menjadi 56,8 persen pada 2035 serta menurunkan kesenjangan jender dalam upah bulanan dari 20,6 persen pada 2019 menjadi 10 persen pada 2035.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh mengatakan, sudah banyak negara menyatakan menolak kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki. Indonesia termasuk salah satunya.

”Sejumlah negara diprediksi akan mengalami populasi penduduk tua. ILO mendukung negara-negara yang mau berinvestasi lebih besar pada kebijakan ekonomi perawatan yang menjamin perlindungan kehamilan, cuti ayah, perawatan lansia, serta pendidikan anak usia dini,” ucap Simrin.

Baca juga: Kompleksitas Kesetaraan Hak Perempuan di Indonesia