JAKARTA, KOMPAS – The Supreme Court’s decision to grant cessation and to stop the privatization of potable water in DKI Jakarta has not yet been addressed by local government and private parties. It is hoped the case does not have to be settled through arbitration. If the scenario, following the Supreme Court verdict, involves the […]
Untuk dapat mengakses konten ini, Anda harus berlangganan salah satu paket di Gerai Kompas atau log in jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Utama selama 7 hari !