Presiden: Nyali Bawa Indonesia Maju
Nyali dan konsistensi jadi kunci untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Selain itu, kualitas SDM juga menentukan.
JAKARTA, KOMPAS — Masalah keberanian dan konsistensi disebut Presiden Joko Widodo sebagai kunci untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, Indonesia Emas 2045. Modal lain adalah sumber daya manusia berkualitas.
Puncak bonus demografi Indonesia akan dinikmati sekitar tahun 2030. Saat itu, 68 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif.
Karena itu, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti supaya kesempatan langka tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. ”Biasanya dalam peradaban suatu negara hanya diberi kesempatan satu kali untuk melompat menjadi negara maju,” ujarnya dalam pembukaan Kongres XII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Dicontohkan, negara-negara Amerika Latin melewatkan kesempatan tersebut saat mendapatkan bonus demografi pada tahun 1970-an. Afrika Selatan juga memiliki 63 persen penduduk usia produktif pada 2015. Namun, 25 persennya malah menganggur dan tahun 2021, angka pengangguran justru naik menjadi 33 persen.
Baca juga: Presiden Jokowi: Kerja Cepat Kunci Sukses Sebuah Negara
Korea Selatan disebut sebagai contoh yang berhasil melompat menjadi negara maju. Jika pada 1987 pendapatan per kapita Korea Selatan masih 3.500 dollar AS, pada 1995 jumlahnya menjadi 11.800 dollar AS.
Keberhasilan Korsel disebabkan pendidikan dan pelatihan dinilai berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, Indonesia harus mampu menjawab tantangan untuk menjadi negara maju.
Biasanya dalam peradaban suatu negara hanya diberi kesempatan satu kali untuk melompat menjadi negara maju.
”Mestinya bisa, tapi dengan konsistensi. Stabilitas politik baik. Tidak gonta-ganti program, tidak gonta-ganti acara, dan momentum transformasi itu sudah kelihatan,” tuturnya.
Jika kebijakan yang diambil negara sudah mulai ditentang, lanjutnya, berarti pilihan itu benar untuk kepentingan negara. Presiden mencontohkan, hilirisasi nikel yang memberi nilai tambah berlipat-lipat bagi Indonesia ditentang negara-negara lain dan digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dan kita kalah, bukan menang. (Tapi) Kita banding lagi, ya, kita hadapi. Kita mungkin akan kalah lagi, tapi industrinya sudah jadi. Kita mundur-mundur enggak apa-apa, tapi industri nikel, EV battery, mobil listrik sudah jadi.
”Dan kita kalah, bukan menang. (Tapi) Kita banding lagi, ya, kita hadapi. Kita mungkin akan kalah lagi, tapi industrinya sudah jadi. Kita mundur-mundur enggak apa-apa, tapi industri nikel, EV battery, mobil listrik sudah jadi,” tambahnya.
Kenyataannya, nilai ekspor nikel mentah pada 2014 pun hanya 2,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun. Setelah larangan ekspor nikel mentah dan industri nikel dibangun, pada 2022, nilai ekspor nikel menjadi 33 juta dollar AS atau hampir Rp 500 triliun.
”Coba berapa kali lipat nilai yang kita dapat, (dari) pajak, PNBP (pendapatan negara bukan pajak), royalti yang kita dapat untuk pendapatan negara,” katanya.
Freeport milik Indonesia
Presiden Jokowi juga menceritakan proses untuk meningkatkan kepemilikan Pemerintah Indonesia pada PT Freeport Indonesia. Jika awalnya Indonesia hanya memiliki 9 persen saham di perusahaan tersebut, sejak 2018 Indonesia bisa mengambil alih 51 persen saham.
”Karena itu, Freeport (Indonesia) sudah bukan milik Amerika Serikat, tapi milik Indonesia. Sebentar lagi kita tambah jadi 61 persen. Sekarang, pendapatan Freeport 71 persen masuk ke negara. Kalau jadi 61 persen (saham milik Indonesia), 81 persen pendapatan Freeport akan masuk negara,” kata Presiden.
Namun, diakui, hal ini akan menghadapi tantangan besar. Mendorong semua terealisasi, lanjut Presiden, butuh nyali. Sebab, katanya, ketika pengambilalihan saham Freeport dilakukan, tidak ada yang mendukung, malah banyak yang mengejek. ”Tapi, saya terbiasa dihina, diejek, dicaci maki. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya terus saja," ucapnya.
Freeport (Indonesia) sudah bukan milik Amerika Serikat, tapi milik Indonesia. Sebentar lagi kita tambah jadi 61 persen.
Jika Indonesia konsisten dengan hilirisasi, digitalisasi, dan memasuki ekonomi hijau, Presiden Jokowi meyakini Indonesia Emas pada 2045 bukan hal mustahil untuk dicapai.
”Saya menaruh harapan besar kepada generasi muda, kepada mahasiswa Buddhis Indonesia, pada himpunan mahasiswa yang berorientasi pada kebangsaan, yang selalu menjaga persatuan, yang selalu menjaga Pancasila, yang selalu menjaga NKRI, karena itu adalah kunci kekompakan ini akan membawa negara kita melompat menjadi negara maju,” tutur Presiden Jokowi.
Baca juga: PT Freeport Diminta Presiden Percepat Pengoperasian Smelter Tembaga
Kepemimpinan kuat
Dalam sambutannya, Ketua Umum Presidium Pusat Hikmahbudhi Wiryawan juga meyakini bahwa Indonesia sangat membutuhkan kepemimpinan kuat dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. ”Menurut kami, tidak hanya negara yang perlu kepemimpinan berkelanjutan, tapi semua sektor untuk melanjutkan semua hal yang baik,” ujarnya.
Pembukaan Kongres XII Hikmahbudhi ditandai dengan pemukulan gong. Hadir dalam acara ini antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta beberapa pemuka agama Buddha, seperti Biku Dhammasubho Mahathera dan Biksu Dutavira Mahasthavira.