Kebudayaan Landasan Manusia Pancasila

Ketua DPR Puan Maharani menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Diponegoro, Semarang. Ia menyampaikan tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk merekayasa tumbuh kembangnya kebudayaan. Apa saja?

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Ketua DPR Puan Maharani menerima anugerah Doctor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, Jumat (14/2/2020). Ia menerima anugerah di bidang kebudayaan, dan kebijakan pembangunan manusia. Anugerah diberikan oleh Rektor Undip Yos Johan Utama.

Saat menerima gelar doktor kehormatan, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, ada setidaknya tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk merekayasa tumbuh kembang kebudayaan.

SEMARANG,KOMPAS - Kebudayaan yang berakar pada jati diri bangsa menjadi modal penting untuk menumbuhkan karakter manusia Indonesia yang berketuhanan, berperikemaanusiaan, bersatu, bermusyawarah, dan berkeadilan.

Karakter manusia yang Pancasilais itulah yang dipandang mampu menghadapi tantangan global di depan, terutama menuju masyarakat era 5.0.

Dalam konteks tantangan itu, menurut Ketua DPR Puan Maharani, ada tiga hal setidaknya yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk merekayasa tumbuh kembang kebudayaan sebagai modal dasar.

Tanpa rekayasa atau proses yang sistematis dalam menumbuhkembangkan kebudayaan Indonesia itu, mustahil untuk melahirkan generasi yang memiliki karakter Pancasila.

Baca Juga: Perempuan Pertama Pimpin DPR, Puan Maharani: Saya Harap Jadi Inspirasi

Puan menyampaikan pemikirannya tentang kebudayaan dan pembangunan manusia Pancasila tersebut, saat menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jumat (14/2/2020). Puan menerima gelar doktor kehormatan bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunaan manusia yang diusulkan Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua DPR Puan Maharani (tiga dari kiri depan) usai mengadakan pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020) dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tiga dari kanan depan) Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (dari kiri belakang ke kanan belakang) berjalan bersama bersiap menyampaikan keterangan pers terkait penyerahan Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja. Surpres yang diserahkan pemerintah ke DPR beserta naskah akademik dan draf RUU Cipta Kerja, terdiri dari 79 Undang-Undang, 15 bab, dan 174 pasal.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara penganugerahan, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekanoputri, yang juga ibu Puan; Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla; Ketua MPR Bambang Soesatyo; dan sejumlah pimpinan DPR dan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Puan, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah ialah mereorientasi cara pandang melihat kebudayaan.

“Kebudayaan Indonesia harus dipandang, ditempatkan, dan difungsikan sebagai landasan untuk memanusiakan manusia Indonesia. Kebudayaan tidak semata-mata ditempatkan sebagai klangenan, identitas, simbol status, dan semacamnya tetapi harus difungsikan untuk membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berkarya seluruh elemen masyarakat Indonesia secara keseluruhan”

“Kebudayaan Indonesia harus dipandang, ditempatkan, dan difungsikan sebagai landasan untuk memanusiakan manusia Indonesia. Kebudayaan tidak semata-mata ditempatkan sebagai klangenan, identitas, simbol status, dan semacamnya tetapi harus difungsikan untuk membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berkarya seluruh elemen masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Kedua, negara harus diberdayakan untuk mampu menjamin pembangunan manusia Indonesia yang berkebudayaan Indonesia, bukan manusia Indonesia yang berkebudayaan lain. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Puan Maharani saat memberikan kata sambutan di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (13/02/2020) malam.

Ketiga, negara harus diberdayakan untuk menerapkan kebijakan publik di bidang kebudayaan. Kebijakan yang mampu menyentuh sendi-sendi paling dasar dalam kehidupan masyarakat, baik dalam pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan etika, ekonomi, atau sosial.

Puan mengatakan, penguatan kebudayaan nasional bukan berarti Indonesia antiasing. Namun, itu menjadi sarana dasar untuk menyaring setiap kebudayaan yang masuk, sehingga manusia Indonesia tidak tercerabut dari akarnya. Terlebih lagi dalam mengantisipasi kebudayaan transnasional yang saat ini berkembang sedemikian mudah dan cepat melalui teknologi informasi.

Rektor Undip Yos Johan Utama mengatakan, pemberian gelar untuk Puan melalui penilaian yang ketat, dan proses panjang selama dua tahun.

Sejak Undip berdiri pada 1957, baru 13 kali gelar itu diberikan. Puan menjadi penerima gelar ke-13. Ia diberi penghargaan itu antara lain setelah melihat kinerjanya saat masih menjabat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Keputusan memberikan gelar telah disetujui secara bulat oleh anggota senat akademik dan dewan profesor”

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tiba di acara jamuan makan malam pengukuhan gelar untuk putrinya, Puan Maharani, di Semarang, Kamis (13/2/2020).

“Keputusan memberikan gelar telah disetujui secara bulat oleh anggota senat akademik dan dewan profesor,” kata Yos.

Baca Juga: Pancasila dan Cita-cita Proklamasi

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pemberian gelar untuk Puan diharapkan juga menjadi pemacu semangat untuk kian berhikmat dalam perbaikan kerja di DPR.

Hal senada dikatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Menurutnya, penghargaan bentuk apresiasi atas kerja-kerja kebudayaan Puan.

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Ketua DPR Puan Maharani menerima anugerah Doctor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, Jumat (14/2/2020). Ia menerima anugerah di bidang kebudayaan, dan kebijakan pembangunan manusia. Anugerah diserahkan oleh Rektor Undip Yos Johan Utama (tengah).