Persekongkolan Diduga Jadi Penyebab Korupsi

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Silaturahmi Nasional diselenggarakan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Senin (24/2/2020). Dalam kegiatan ini, anggota DPRD diharapkan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yang selama ini marak terjadi.

JAKARTA, KOMPAS — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan tidak lagi terlibat tindak pidana korupsi. Sejak 2004 hingga 2019, anggota DPR dan DPRD menjadi pelaku tindak pidana korupsi terbanyak kedua setelah swasta.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota DPR dan DPRD merupakan pelaku terbanyak kedua setelah swasta. Sejak 2004 hingga Juni 2019, sebanyak 255 anggota DPR dan DPRD terlibat tindak pidana korupsi. Adapun pelaku korupsi dari swasta tercatat 266 orang.

Baca juga : Menakar Pidana Korupsi Kepala Daerah

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, korupsi hampir terjadi di seluruh Indonesia. ”Sebanyak 25 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi pada 2004-2019 dan 22 di antaranya kepala daerah,” kata Nawawi dalam Silaturahmi Nasional yang diselenggarakan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Sebanyak 25 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi pada 2004-2019 dan 22 di antaranya kepala daerah.

Ia menjelaskan, korupsi yang terjadi pada kepala daerah pada umumnya melibatkan anggota DPRD. Hal tersebut terjadi karena ada persekongkolan antarpejabat pemerintah daerah di DPRD.

Kompas/Wawan H Prabowo

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango, Ketua Komisi III DPR Herman Herry, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna (dari kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam Workshop Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Se-Indonesia (Adkasi) di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (24/2/2020). Dalam diskusi itu dibahas masalah pencegahan tindak pidana korupsi dan sinergitas antarpenegak hukum untuk memberantas korupsi.

Nawawi berharap praktik korupsi di kalangan pejabat daerah dapat dikurangi. Karena itu, upaya pencegahan terus dilakukan KPK. Meskipun demikian, KPK tetap menindak ketika ada korupsi. Salah satu upaya pencegahan agar pejabat daerah tidak melakukan korupsi adalah kewajiban membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam undang-undang dan peraturan itu disebutkan penyelenggara negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Mereka wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Selain itu, mereka wajib mengumumkan harta kekayaannya.

Alat jual beli politik

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pada masa Orde Baru, DPRD menjadi alat jual beli politik karena kepala daerah dipilih oleh DPRD. ”Saat itu DPRD adalah legislatif daerah yang posisinya sejajar dengan kepala daerah. Alhasil, setiap pemilihan daerah muncul politik uang,” ujar Mahfud.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjadi pembicara dalam Workshop Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Se-Indonesia (Adkasi) di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (24/2/2020). Pada kesempatan itu Mahfud menyinggung praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah, di DPRD, juga partai politik. Mahfud menilai praktik politik uang menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia.

Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lahir, DPRD tidak lagi dapat memilih kepala daerah karena pemilihan dilakukan secara langsung. Namun, korupsi tetap saja terjadi karena politik uang beralih ke pimpinan partai.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, persoalan korupsi sering terjadi di daerah karena adanya ketimpangan persepsi dan pembagian tugas. ”Ketika DPRD tidak cocok dengan kepala daerah, akan muncul korupsi,” ujar Herman.

Ketika DPRD tidak cocok dengan kepala daerah, akan muncul korupsi.

Ia menjelaskan, korupsi tersebut muncul ketika terjadi gesekan antara DPRD dan kepala daerah. Gesekan terjadi karena mereka berbeda partai politik dan kepentingan suatu kelompok.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mendengarkan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Senin (24/2/2020). Iwa yang menjadi terdakwa kasus suap proses perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 400 juta serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti Rp 400 juta.

Ketua Umum Adkasi Lukman Said mengatakan, kualitas DPRD pascareformasi mulai menurun. Hal tersebut terlihat dari banyaknya anggota DPRD yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Menurut Lukman, korupsi tersebut terjadi karena biaya politik yang tinggi.

Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan, biaya politik mahal menjadi salah satu penyebab politisi melakukan korupsi. Selain itu, politisi ingin menguasai aset negara dengan meloloskan beberapa proyek agar mendapatkan sumber daya publik atau anggaran untuk kepentingan kelompoknya.

Baca juga : Rentetan Korupsi Kepala Daerah

”Jika integritas partai politik tidak dibenahi, sangat mungkin kasus korupsi akan terus terjadi. Sudah banyak kasus yang melibatkan anggota DPR dan DPRD,” ujar Agus.

Menurut Agus, upaya pencegahan korupsi pada anggota DPR dan DPRD adalah dengan memperkuat integritas partai politik dengan cara membuka akses dana kampanye yang bersumber dari kelompok dan perseorangan. Selain itu, perlu adanya deklarasi konflik kepentingan dan perekrutan calon anggota partai politik secara terbuka.

KPK sesungguhnya sudah memiliki Sistem Integritas Partai Politik untuk mencegah korupsi di kalangan politikus. ”Seharusnya semua partai menjalankan hasil rekomendasi KPK. Pertanyaannya, apakah semua partai menjalankan?” tutur Agus.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Mantan Gubernur Banten Rano Karno memberikan hormat kepada majelis hakim seusai memenuhi panggilan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk hadir sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/2/2020). Sebelumnya politikus PDI-P itu dua kali mangkir dari panggilan jaksa untuk bersaksi dalam persidangan.