Kampanye pendidikan diselenggarakan oleh jaringan masyarakat Semua Murid Semua Guru di Jakarta, Sabtu (26/1/2019). Isu yang diangkat pada acara ini adalah #GawatDaruratPendidikan
JAKARTA, KOMPAS – Perbaikan pendidikan dinilai perlu dipercepat oleh pemerintah. Untuk itu, setidaknya diperlukan tiga hal untuk memperbaikinya. Ketiganya, ketersediaan akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan kesenjangan pendidikan.
“Perbaikan pendidikan sedang dilakukan oleh pemerintah. Tapi, perbaikannya lambat sekali dan tidak sesuai dengan tuntutan pendidikan yang berkembang pesat. Perbaikan pendidikan kita butuh percepatan,” kata Inisiator Semua Murid Semua Guru Najelaa Shihab dalam diskusi yang diselenggarakan Semua Murid Semua Guru, di Jakarta, Sabtu (26/1/2019).
Hadir pula dalam diskusi tersebut, sejumlah calon anggota legislatif (caleg), yaitu Irene dari Partai Gerindra, Cakra Yudi Putra dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Rian Ernest dari Partai Solidaritas Indonesia, dan Faldo Maldini dari Partai Amanat Nasional.
Lambatnya perbaikan pendidikan oleh pemerintah, menurut Najeela, salah satunya bisa terlihat dari masih tingginya angka putus sekolah. Dia mencontohkan angka putus sekolah di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Angka putus sekolah di jenjang SMK terhitung masih besar dengan penurunan yang tidak berarti. Pada 2017/2018, masih ada 73.000 siswa SMK yang putus sekolah,” katanya.
SEKAR GANDHAWANGI UNTUK KOMPAS
Inisiator Semua Murid Semua Guru Najelaa Shihab.
Untuk memperbaiki pendidikan, dia menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas guru. Apalagi kompetensi guru saat ini belum seragam dan belum mencapai standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dikutip dari Kompas, 14 September 2018, berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG), perolehan skor rata-rata guru nasional adalah 53,02. Angka ini masih di bawah standar kompetensi minimal, yaitu 55. Sementara itu, ada 27 provinsi yang skornya berada di bawah nilai rata-rata standar. Hanya tujuh provinsi yang mencapai nilai di atas standar UKG, yaitu Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.
Rian Ernest mengatakan, kompetensi guru memang perlu ditingkatkan. Selain karena nilai UKG masih di bawah standar, ia pun pernah merasakan sendiri kebutuhan guru yang berkualitas saat mengajar selama setahun di program Indonesia Mengajar.
“Saat mengajar di Rote, Nusa Tenggara Timur, tingkat kehadiran guru di sekolah pun masih rendah,” katanya.
Sementara menurut Faldo Maldini, perlu dilakukan diskusi untuk menentukan gambaran sumber daya manusia yang berkualitas. Ini juga berfungsi agar perencanaan dan pelaksanaan pendidikan bisa berjalan baik. (SEKAR GANDHAWANGI)
