Pulau Komodo Tetap Dibuka hingga Akhir 2019

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno (melipat tangan/tengah) bersama jajaran pejabat KLHK, Pemprov NTT, dan Pemkab Manggarai, Rabu (6/2/2019) di Jakarta, berfoto bersama seusai membahas wacana penutupan Taman Nasional Komodo. Penutupan ini diwacanakan Gubernur NTT untuk memberi waktu bagi komodo memulihkan populasi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Pulau Komodo di TN Komodo tetap dibuka bagi pariwisata hingga 2019. Keputusan penutupan maupun tetap dibuka setelah 2019 akan diputuskan setelah mendapatkan masukan dari tim terpadu.

JAKARTA, KOMPAS — Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo dibuka sampai akhir 2019. Selama periode itu, operator wisata bisa menjual paket wisata menuju Komodo, tetapi aktivitas wisata di perairan diperketat demi keberlanjutan ekosistem.

Demikian hasil pertemuan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (6/2/2019), di Jakarta. Keputusan lebih lanjut terkait penutupan atau tetap dibukanya pulau itu menanti hasil kajian dari tim terpadu yang akan dibentuk Menteri LHK.

Selama waktu tersebut, operator wisata masih dapat menjual paket-paket wisata menuju Komodo. Hanya, aktivitas wisata, seperti tracking, snorkeling, dan menyelam di perairan setempat, diperketat untuk menjamin keberlanjutan ekosistem.

”Kami (KLHK) bersama Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat bersepakat Taman Nasional Komodo merupakan situs warisan dunia yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian,” kata Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Rabu, seusai pertemuan tersebut.

Kami (KLHK) bersama Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat bersepakat Taman Nasional Komodo merupakan situs warisan dunia yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

Ia menyambut baik perhatian Pemprov NTT—dalam hal ini Gubernur Victor B Laiskodat—yang menyampaikan wacana penutupan aktivitas wisata TN Komodo. Wacana ini didengungkan dengan dalih penurunan populasi komoodo (Varanus komodoensis) dari 3.000 ekor pada 2014 menjadi 2.800 ekor pada 2018.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov NTT Alexander Sena, pejabat yang mewakili Pemprov NTT dalam pertemuan itu, mengharapkan penutupan tersebut bisa mengembalikan ”keliaran” komodo sehingga berdampak pada peningkatan populasi. Ia mewacanakan penutupan sementara yang diikuti pemberian akses terbatas bagi wisatawan.

”Nantinya yang bisa lihat hanya yang beruntung, ini untuk mengatur agar pariwisata tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Wiratno mengatakan, Menteri LHK akan membentuk tim terpadu untuk mengkaji kemungkinan penutupan sementara Pulau Komodo serta membuat perencanan pengelolaan TN Komodo sebagai kawasan eksklusif. Tim terpadu terdiri dari unsur pemerintah daerah, KLHK, pelaku wisata, LIPI, Kementerian Pariwisata, dan organisasi masyarakat sipil akan bekerja dan melaporkan hasilnya kepada Menteri LHK pada Juli 2019.

Paket-paket wisata yang telanjur dijual tetap bisa dilanjutkan kecuali di Pulau Komodo apabila rekomendasi tim terpadu memutuskan untuk ditutup. Rencana penutupan Pulau Komodo—bukan TN Komodo keseluruhan—untuk tujuan wisata ini—bila direkomendasikan tim terpadu—mulai Januari 2020.

Bila nanti Pulau Komodo ditutup, kata Wiratno, pengunjung masih dapat menikmati tracking dan pengamatan komodo di Pulau Rinca yang dihuni 1.410 komodo. Selain di Rinca dan Komodo, reptil purba itu juga tinggal di Pulau Padar, Gili Motang, dan Nusa Kode. Selain itu, komodo juga ditemui di daratan besar Flores di Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung di Kabupaten Ngada. Namun  komodo di daratan Flores ini berukuran lebih kecil.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas jagawana TN Komodo, Kamis (31/8/2017), mengambil gambar komodo yang sedang bersantai di bawah rindang pohon, dekat Pos Loh Liang, Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT.

Tarif masuk ke TN Komodo dinilai terlalu kecil. Saat ini tarif masuk ke TN Komodo Rp 150.000 per wisatawan, sementara survei kemauan membayar Rp 3,5 juta. Pengkajian tarif masuk ini dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata serta para pelaku wisata. Total pemasukan pendapatan nasional bukan pajak dari TN Komodo, menurut Wiratno, Rp 30 milira-Rp 40 miliar per tahun.

Terkait pemerintah daerah yang ingin mendapat pundi-pundi pemasukan dari pariwisata, KLHK menyatakan peluang kerja sama terbuka. Kerja sama itu berbentuk penguatan fungsi dan perizinan jasa dan sarana wisata alam.

Alexander Sena mengatakan, Pemprov NTT sedang membahas terkait rencana ini. Pendapatan yang didapat akan kembali pada upaya perlindungan komodo.

Wiratno menambahkan, ancaman pada komodo saat ini berupa perburuan rusa yang menjadi pakan komodo. Pihaknya membuat pengembangbiakan rusa di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, untuk mengurangi tingkat perburuan rusa di TN Komodo.