Beri Ruang Luas Peran dan Inisiatif Perempuan

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Peserta Rembug Nasional Gerakan Perempuan menikmati kopi di area acara, Senin (22/7/2019), di Kendari, Sulawesi Tenggara. Acara rembug nasional yang dilanjutkan Kongres VIII Solidaritas Perempuan mengusung tema Meneguhkan Posisi Politik Gerakan Perempuan untuk Merebut Kedaulatan Perempuan.

KENDARI, KOMPAS - Inisiatif dan peran perempuan diharapkan mendapat tempat yang lebih luas dalam berbagai ruang di masyarakat. Hal ini untuk mendorong kesetaraan gender, sekaligus memutus rantai ketimpangan hingga kekerasan.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Puspa Dewi, menyampaikan, peran dan inisiatif perempuan dalam berbagai bidang masih sangat timpang. Perempuan masih sering dianggap objek atau hanya pelengkap. Bahkan, kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terus meningkat.

“Padahal, peran dan inisiatif oleh perempuan begitu banyak. Untuk itu, kami terus mendorong tumbuh dan berkembangnya inisiatif perempuan di berbagai bidang. Termasuk pengembangan sejumlah program berbasis pengetahuan perempuan,” ucap Dewi selepas pembukaan Rembug Nasional Gerakan Perempuan, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (22/7/2019).

Kegiatan rembug nasional yang juga dirangkaikan Kongres VIII Solidaritas Perempuan ini dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Hadir juga Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Bidang Pembangunan Keluarga Sri Danti Anwar. Ratusan peserta perwakilan berbagai lembaga dari seluruh Indonesia turut hadir dalam kegiatan ini.

Menurut Dewi, banyak praktik dan inisiatif perempuan telah berjalan di beberapa daerah. Peningkatan mutu komoditas dari perempuan nelayan, inisiatif benih lokal petani perempuan, hingga peran perempuan atas perlawanan konflik agraria adalah beberapa contohnya. Peran dan inisiatif itu diharapkan menjadi stimulus terbukanya ruang kesetaraan di masyarakat.

Hanya saja, lanjut Dewi, inisiatif ini perlu mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Terlebih lagi, tantangan ke depan diprediksi semakin berat, khususnya bagi perempuan. Tantangan itu berasal dari lingkungan bahkan pemerintah.

“Eskalasi tantangan semakin berat dengan situasi sosial kita. Peran perempuan akan diseragamkan, harus sesuai dengan nilai dianggap benar. Prioritas pemerintah yang menomorsatukan investasi juga terus menambah beban perempuan. Karena itu, kerja keras semua pihak sangat dibutuhkan,” tutur Dewi.

Baca juga: Ruang Abu-abu Sunat Perempuan

Kompas

Acara Rembug Nasional Gerakan Perempuan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Senin (22/7/2019), di Kendari, Sulawesi Tenggara. Acara rembug nasional yang dilanjutkan Kongres VIII Solidaritas Perempuan mengusung tema Meneguhkan Posisi Politik Gerakan Perempuan untuk Merebut Kedaulatan Perempuan.

Program inisiatif

Ketua SP Sebay Lampung Armayanti Sanusi menceritakan, sejumlah perempuan di Desa Sidodadi, Kedaton, Kota Bandar Lampung, misalnya, menggalakkan kebun kolektif untuk mewujudkan pangan yang lebih sehat. Selama ini, mereka dihegemoni pertanian kimiawi, juga bibit dari luar, yang berbeda dari ajaran pertanian orang tua dahulu. Perempuan menjadi rentan terkena dampak buruk karena juga berperan besar dalam pertanian.

Sejak memulai kegiatan ini beberapa tahun lalu, lanjut Armayanti, banyak tantangan dihadapi. Tidak hanya dari atas, tetapi juga hingga tingkat paling bawah, yaitu lingkungan tempat tinggal. Butuh kerja keras hingga sedikit demi sedikit mulai mendapat tempat.

Pengarusutamaan gender yang terus dilakukan pemerintah, diharapkan bisa menguatkan peran perempuan, sekaligus mewujudkan peran gender yang setara.

Sri Danti Anwar, staf ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Bidang Pembangunan Keluarga menguraikan, pendekatan gender bukan persoalan baik dan benar, tetapi adanya relasi kuasa yang timpang di dalamnya. Oleh karena itu, dengan pengarusutamaan gender yang terus dilakukan pemerintah, diharapkan bisa menguatkan peran perempuan, sekaligus mewujudkan peran gender yang setara.

Meski begitu, tambah Danti, hal ini berkelindan dengan banyak aspek. Peningkatan pemahaman kesetaraan harus terus dilakukan bagi masyarakat maupun pemerintah di berbagai sektor dan wilayah kerja.

Sejumlah program peningkatan kualitas sumber daya terus menjadi prioritas pemerintah. Di antaranya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak,  penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Baca juga: Investasi Rentan Menambah Beban Perempuan

Kompas

Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Bidang Pembangunan Keluarga Sri Danti Anwar memberikan paparan dalam acara Rembug Nasional Gerakan Perempuan, Senin (22/7/2019), di Kendari, Sulawesi Tenggara. Acara rembug nasional yang dilanjutkan Kongres VIII Solidaritas Perempuan mengusung tema Meneguhkan Posisi Politik Gerakan Perempuan untuk Merebut Kedaulatan Perempuan.

“Selain kebijakan, juga penting pendekatan personal kepada anak muda. Beri pemahaman tentang perempuan dan kesetaraan gender kepada anak muda sebagai penerus estafet bangsa," lanjut Danti.

Menurut dia, pendekatan kepada keluarga dan juga masyarakat luas penting untuk terus dilakukan. Salah satu hal yang sering dilupakan, adalah tidak menjadikan laki-laki sebagai agen perubahan. Padahal, tidak bisa dipungkiri, laki-laki adalah kelompok yang paling banyak mengambil keputusan.

“Sekarang eranya HeForShe Campaign. Ada tiga pendekatan dalam kampanye ini, yaitu akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan perempuan dan anak, akhiri kesenjangan ekonomi, serta akhiri kesenjangan dalam politik,” jelas Danti.

Salah satu hal yang sering dilupakan, adalah tidak menjadikan laki-laki sebagai agen perubahan. Padahal, tidak bisa dipungkiri, laki-laki adalah kelompok yang paling banyak mengambil keputusan.

Ali Mazi mengatakan, perempuan harus diberi kesempatan semakin terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Diharapkan, perlindungan terhadap perempuan juga terus membaik. Apalagi, di Sultra, diakuinya masih banyak kasus kekerasan terjadi pada perempuan.

Oleh sebab itu, tambah Ali, banyak hal yang harus ditingkatkan. Di antaranya, meningkatkan anggaran untuk program perempuan, menumbuhkan potensi ekonomi, serta mendorong peran aktif perempuan dalam upaya perumusan kebijakan.

Ali mengajak komitmen bersama untuk meningkatkan partisipasi perempuan khususnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan masyarakat pada umumnya. "Namun, perempuan juga tetap harus melayani keluarga. Kalau sudah punya posisi direktur, misalnya, layani keluarga dulu, baru ke kantor," ucapnya.