Cat Tak Bertimbal Segera Diwajibkan dalam Pengadaan Barang

Penghapusan cat bertimbal secara bertahap ditargetkan terwujud tahun ini. Untuk meningkatkan produksi cat tidak bertimbal, penggunaannya diusulkan menjadi syarat wajib pada pengadaan barang pemerintah.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas PPSU Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, mengecat pagar saat menyelesaikan pembuatan Taman Betawi di kolong Tol Jakarta Outer Ring Road West (JORR W) 2, tak jauh dari Pintu Tol Joglo, Senin (18/11/2019). Lahan yang sebelumnya tak terawat tersebut akan dibuat taman bernuansa Betawi yang dilengkapi dengan saung, mushala, dan taman.

JAKARTA, KOMPAS — Upaya mendorong produksi cat tak bertimbal secara masif bisa dilakukan dengan memasukkan standar itu sebagai syarat wajib pada  pengadaan barang pemerintah. Hal itu sebagai strategi jangka pendek selama Indonesia belum memiliki regulasi atau standar cat tak bertimbal.

Tahun 2020 ini merupakan target waktu bagi negara-negara yang bekerja sama dalam Pendekatan Strategis untuk Manajemen Bahan Kimia Internasional (SAICM) untuk secara sukarela menghapuskan cat bertimbal dari pasaran. Jika  Indonesia lamban dalam memenuhi standar ini, Indonesia bisa menjadi sasaran ”buangan” produk-produk cat bertimbal yang tersisa dari negara lain yang telah memiliki regulasi pengetatan kandungan timbal.

”Kami akan menginventarisasi kebutuhan pengadaan pemerintah, termasuk penggunaan cat. Pilihlah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan,” kata Noer Adi Wardojo, Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (29/1/2020), di Jakarta, dalam Lokakarya ”Penghapusan Timbal dalam Cat” yang digelar Badan PBB untuk Lingkungan dan International Pollutants Elimination Network (IPEN).

Kami akan menginventarisasi kebutuhan pengadaan pemerintah, termasuk penggunaan cat. Pilihlah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Ia mengatakan, upaya memasukkan cat tak bertimbal dalam pengadaan pemerintah untuk mendorong produsen meningkatkan mutu produknya dari sisi kandungan cat. Pada program SAICM, disepakati kandungan cat dibatasi maksimal 90 bagian per juta (ppm).

Baca juga : Bahaya Mengintai di Area Taman Bermain

Noer Adi yakin, persyaratan cat ramah lingkungan ini bisa masuk dalam syarat daftar pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam waktu dekat. Apakah bisa diterapkan saat mulai membangun ibu kota baru yang diklaim berkonsep ramah lingkungan? ”Sangat mungkin karena potensinya besar,” katanya.

Keyakinannya ini karena usulan datang dari para pelaku industri cat. Dalam lokakarya, Ketua Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI) Markus Winarto pun meminta agar permintaan pasar terhadap cat tak bertimbal bisa ditingkatkan, antara lain mewajibkan peserta tender pengadaan barang pemerintah untuk menggunakan produk ramah lingkungan.

Langkah itu dinilai lebih baik dibandingkan dengan memasukkan kandungan timbal 90 ppm dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) yang bersifat wajib. SNI yang tersedia untuk cat saat ini sebesar 600 ppm dan penerapan bersifat sukarela.

Pemberlakuan wajib SNI dinilai memberatkan para industri dari sisi psikologis. Pelaku usaha dari industri cat mencontohkan pemberlakuan SNI wajib pada sebuah produk yang malah jadi celah bagi aparat untuk melakukan sweeping. Pemberlakuan SNI wajib juga bakal memberatkan perusahaan cat skala kecil yang memiliki unit litbang terbatas.

Yuyun Ismawati, pendiri dan penasihat senior BaliFokus/Nexus3, jejaring IPEN, mengatakan, upaya memasukkan cat tak bertimbal dalam pengadaan barang  pemerintah seharusnya bisa cepat direalisasikan. Sejak 2012 BaliFokus mendampingi industri cat dan pemerintah, termasuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), agar Indonesia mencapai target 2020 cat bebas timbal.

Impor bahan baku

Aturan wajib pembatasan kandungan timbal sebesar maksimal 90 ppm diperlukan agar Indonesia tak menjadi negara dumping atau tujuan pembuangan produk cat dari negara lain yang sudah dilarang. Selain itu, impor bahan-bahan kimia, seperti pigmen dan pengering yang mengandung timbal sebagai bahan baku pembuatan cat, juga berpotensi membanjiri Tanah Air.

Yuyun Ismawati mengatakan, pemenuhan syarat internasional ini pun akan membuka celah bisnis berupa peluang ekspor bagi produk-produk cat Indonesia ke negara lain. Peluang ini dinilai sangat terbuka mengingat baru 23 persen negara di Asia Pasifik yang memiliki regulasi pembatasan timbal dalam cat.

PRESENTASI BADAN PBB UNTUK LINGKUNGAN

Daftar negara di dunia yang telah melarang penggunaan timbal (pb) pada cat. Sumber dari presentasi Badan PBB untuk Lingkungan, Rabu (29/1/2020), di Jakarta.

Selain itu, data dari APCI menunjukkan, kapasitas terpasang industri cat mencapai 1,5 juta metrik ton per tahun. Itu berarti melebihi kebutuhan dalam negeri sekitar 1,1 juta metrik ton per tahun. Menurut Yuyun, produsen cat bisa memaksimalkan kapasitas terpasang itu untuk mengembangkan pasar ekspor cat tak bertimbal.

Penelitian BaliFokus pada 2015 menunjukkan, 83 persen dari 121 sampel cat enamel yang diuji mengandung timbal dengan konsentrasi membahayakan atau lebih besar daripada 90 ppm (standar WHO). Jika memakai standar SNI, 78 persen sampel tak memenuhi standar atau mengandung timbal di atas 600 ppm.