Gangguan Keamanan dan Internet Hambat Pendaftaran di Pedalaman Papua
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB di sejumlah daerah di Papua belum berjalan baik. Hal ini disebabkan gangguan keamanan dan infrastruktur telekomunikasi yang kurang memadai.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB di sejumlah wilayah di Provinsi Papua, terutama di pedalaman, belum berjalan optimal. Selain persoalan buruknya jaringan internet, gangguan keamanan juga menyebabkan PPDB tersendat.
Kepala Perwakilan Gereja Katolik di Kabupaten Intan Jaya Pastor Yustinus Rahangiar, saat dihubungi, Jumat (26/6/2020), mengatakan, dari hasil pemantauan pihaknya selama tiga hari terakhir, pelaksanaan PPDB hanya berlangsung di Distrik Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya.
Terdapat empat sekolah dasar, dua sekolah menengah pertama, dan satu sekolah menengah atas di Sugapa. Pihak sekolah melaksanakan PPDB secara tatap muka dengan orangtua dan calon siswa karena belum ada jaringan internet di daerah tersebut.
”Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik memiliki tiga sekolah di Sugapa, yakni dua sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama. Semua sekolah sedang melaksanakan PPDB pekan ini,” kata Yustinus, yang juga Kepala SMP Santo Fransiskus Asisi Bilogai.
Ia mengungkapkan, anak-anak di sejumlah distrik atau kecamatan belum dapat mengikuti PPDB karena masalah keamanan, seperti di Distrik Wandai, Distrik Hitadipa, dan Distrik Homeyo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Intan Jaya tahun 2019, terdapat 10 sekolah di Homeyo, 9 sekolah di Wandai, dan 5 sekolah di Hitadipa.
Pada 22 Mei, terjadi serangan kelompok kriminal bersenjata terhadap dua tenaga kesehatan yang sedang bertugas dalam penanganan Covid-19 di Distrik Wandai. Akibatnya, satu tenaga kesehatan tewas dan satu lainnya luka-luka. Aksi kelompok itu berlanjut pada 29 Mei dengan menembak seorang petani bernama Yunus Sani yang sedang melintasi Kampung Magataga, Distrik Wandai. Yunus tewas dalam insiden ini.
Para guru tidak berani beraktivitas kembali karena takut menjadi korban aksi kelompok itu.
”Dari hasil pantauan kami, para guru tidak berani beraktivitas kembali karena takut menjadi korban aksi kelompok itu. Padahal, para guru merupakan warga asli dari daerah itu,” ucap Yustinus.
Ia menambahkan, pelaksanaan PPDB di Sugapa berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah orangtua yang masuk ke dalam ruangan untuk menyerahkan dokumen calon siswa dibatasi. ”Intan Jaya merupakan salah satu dari 13 daerah di Papua yang belum ditemukan kasus Covid-19. Namun, kami tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan,” katanya.
Kepala SMP Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Yemima Kopeauw mengatakan, pihaknya sempat melaksanakan PPDB secara daring sejak bulan lalu. Namun, mekanisme itu terhenti karena jaringan internet yang sering mengalami gangguan dan sangat lambat.
Dari 40 siswa yang mendaftar secara daring, hanya empat orang yang dapat melanjutkan pendaftaran hingga tahapan tes masuk. Yemima berharap pemerintah pusat bisa memperbaiki jaringan internet di Wamena mengingat Wamena merupakan daerah pusat pendidikan di kawasan pegunungan Papua.
”Saat ini, kami melaksanakan PPDB secara tatap muka. Jumlah orangtua dan calon siswa dibatasi hanya 100 orang per hari. Dalam beberapa hari ini, kami akan mengumumkan calon siswa yang lulus seleksi melalui radio setempat,” tutur Yemima.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (PPAD) Papua Christian Sohilait mengakui, mayoritas sekolah di wilayah adat Meepago dan Lapago tak dalam melaksanakan PPDB secara daring karena jaringan telekomunikasi yang tidak memadai.
Total kabupaten di kedua wilayah adat itu sebanyak 16 dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Wilayah adat Meepago meliputi Kabupaten Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya. Sementara wilayah adat Lapago meliputi Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
Sekolah di dua wilayah adat itu melaksanakan PPDB secara konvensional atau luring dengan protokol kesehatan yang ketat. ”Semua guru dan pendaftar wajib menggunakan alat pelindung diri,” kata Christian.
Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim Satgas Penegakan Hukum gabungan Polri dan TNI ke Intan Jaya untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata.
”Satgas ini berperan untuk mengatasi aksi teror kelompok tersebut. Perbuatan kelompok ini telah mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat setempat,” kata Paulus.