Presiden Joko Widodo menekankan, vaksinasi Covid-19 menunggu hasil uji klinis. Selain uji klinis, harus menunggu pula terbitnya sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta warga Indonesia dimulai pekan depan. Pemerintah merencanakan vaksinasi perdana pada 13 Januari. Namun, vaksinasi perdana ini tetap menunggu izin penggunaan darurat yang akan diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Presiden Joko Widodo saat memberikan bantuan modal kerja kepada perwakilan warga di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021), menegaskan, dirinya akan menjadi orang yang pertama mendapatkan vaksinasi Covid-19. Hal ini untuk menunjukkan vaksin tersebut aman digunakan.
”Nanti, yang pertama kali disuntik, saya. Saya ingin menunjukkan vaksinnya aman karena sudah melalui uji klinis, tidak hanya sekali dua kali. Sudah diuji. Tapi kita masih nunggu hasil pengujian, nanti akan keluar izin penggunaan darurat dari BPOM. Mungkin minggu ini atau minggu depan keluar,” tutur Presiden Joko Widodo.
Setelah vaksinasi dimulai, prioritas pertama vaksinasi adalah para dokter dan perawat. Sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan akan mendapatkan giliran pertama mendapatkan vaksinasi dan 17,4 juta petugas publik mendapat giliran berikut.
Kendati pemerintah sudah merencanakan jadwal vaksinasi perdana, vaksinasi tetap hanya bisa dilakukan setelah ada izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, menunggu sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap fatwa halal MUI bisa terbit sebelum 13 Januari 2021. Saat ini, MUI tinggal menunggu sidang fatwa terkait vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan asal China, Sinovac, digelar. Apalagi, uji lapangan sudah tuntas.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menekankan, walaupun vaksin sudah didistribusikan, proses vaksinasi tetap menunggu izin BPOM dan MUI. Distribusi vaksin dilakukan sejak awal supaya vaksinasi bisa dilakukan secara serentak.
Vaksin yang berasal dari produsen lain direncanakan datang ke Indonesia pada April atau Mei 2021.
Sejauh ini, ditargetkan setidaknya 70 persen warga negara Indonesia divaksinasi untuk mengendalikan penularan Covid-19. Karenanya, secara umum, vaksinasi akan diberlakukan kepada 181,5 juta orang.
”Bayangkan, kita harus menyuntik 182 juta orang. Tapi, kita akan kerja keras terus dan kurang lebih satu tahun bisa kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi.
Dalam keterangan pers yang disampaikan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan POM Lucia Rizka Andalusia, Senin (4/1), disebutkan, BPOM masih menunggu hasil analisis uji klinis fase ketiga dari vaksin Sinovac yang dilakukan di Bandung.
BPOM, menurut Rizka, telah mengevaluasi data uji preklinis, data uji klinis tahap satu dan dua untuk menilai keamanan dan respons imun dari penggunaan vaksin, serta data uji klinis fase ketiga yang dipantau dalam periode satu bulan setelah pemberian dosis kedua.
Sesuai persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), minimal pengamatan dilakukan sampai 3 bulan untuk interim analisis. Ini digunakan untuk mendapat data keamanan dan khasiat vaksin sebagai data pendukung penerbitan EUA.
Keamanan vaksin dipantau secara periodik pada subyek uji klinik, yakni 30 menit setelah penyuntikan, pemantauan ketat selama 14 hari pertama, serta 3 bulan dan 6 bulan setelah penyuntikan.
”Setelah mendapatkan data-data tersebut, persetujuan penggunaan darurat atau EUA dapat diberikan. Adapun untuk efektivitas vaksin, kita akan terus pantau kemampuan vaksin dalam menurunkan kejadian di masyarakat dalam jangka waktu lama,” tutur Rizka.
Untuk menerbitkan EUA, BPOM masih menunggu penyelesaian analisis uji klinis tahap ketiga di Bandung. Analisis ini untuk mengonfirmasi khasiat atau efikasi vaksin Covid-19 atau coronavac.