Kemensos Salurkan Bantuan Rp 713 Juta untuk Difabel di Aceh

Sejumlah penyandang disabilitas menerima bantuan berupa kaki dan tangan palsu, alat bantu dengar, serta motor beroda tiga. Aksesibilitas difabel dengan lingkungan sekitar diharapkan tercapai dengan ini.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Penyandang disabilitas menunggu kereta bandara saat mencoba layanan bagi disabilitas dari Stasiun BNI City, Jakarta pusat, Selasa (30/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial atau Atensi senilai Rp 713 juta bagi penyandang disabilitas di Aceh. Bantuan tersebut diharapkan mendorong kemandirian difabel.

Bantuan yang diberikan mencakup alat bantu berupa kaki dan tangan palsu untuk 52 orang, tongkat penuntun adaptif untuk 31 orang, alat bantu dengar untuk 12 orang, dan 6 motor tiga roda. Bantuan lain berupa paket nutrisi dan kebersihan diri untuk 73 orang.

Bantuan diberikan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember serta Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) pada 20 Desember. Adapun bantuan disalurkan melalui Sentra Darussa’adah, Aceh, salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial.

ARSIP KEMENTERIAN SOSIAL

Seorang anak menerima alat bantu dengar yang diberikan Kementerian Sosial di Aceh, Selasa (13/12/2022). Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) ini diharapkan mendorong aksesibilitas difabel serta kemandirian mereka.

Kepala Sentra Darussa’adah Susi Mulyati mengatakan, bantuan ini untuk meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas. Bantuan diharapkan mendorong lingkungan yang aksesibel bagi difabel dan inklusif.

”Kami berkomitmen mempermudah akses bagi (penyandang) disabilitas, salah satunya melalui penyediaan alat-alat bantu. Kami juga memberi bantuan usaha untuk mendorong produktivitas mereka, seperti penyediaan motor roda tiga untuk usaha,” ujar Susi melalui pernyataan tertulis, Selasa (13/12/2022).

Baca Juga: Membumikan Hak Penyandang Disabilitas

Salah satu penerima motor roda tiga, Ardiansyah (36), mengaku sudah lama menginginkan kendaraan bermotor. Motor ini akan ia gunakan untuk berdagang keliling. Adapun istrinya juga mendapat bantuan berupa tangan palsu.

”Insya Allah dengan ini saya bisa usaha untuk bantu-bantu perekonomian keluarga,” kata Ardiansyah.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Penyandang disabilitas memarkirkan kendaraannya setibanya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/5). Ratusan penyandang disabilitas mengikuti pawai menuntut pemerintah membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Beberapa hari sebelumnya, bantuan juga disalurkan ke penyandang disabilitas di Jakarta. bantuan diberikan melalui Sentra Handayani Jakarta ke sejumlah siswa tuli di Sekolah Luar Biasa (SLB) B Pangudi Luhur dan ke anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni).

Bantuan mencakup alat bantu dengar, bantuan pemenuhan nutrisi, perlengkapan sekolah, dan alat kebersihan diri untuk 30 siswa. Bantuan senilai Rp 133,5 juta tersebut diberikan langsung ke pihak sekolah pekan lalu.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada 4.304 orang dengan gangguan jiwa dipasung hingga triwulan-II 2022.

Sementara itu, bantuan untuk anggota Pertuni adalah paket sembako, nutrisi, dan tongkat penuntun adaptif untuk 26 orang. Nilai bantuan mencapai Rp 89,5 juta.

Menurut Sekretaris Pertuni Muhammad Harri Santoso, alat bantu sangat penting untuk mendukung mobilitas difabel. Hal ini juga mendorong kemandirian difabel.

Adapun tongkat penuntun adaptif merupakan hasil inovasi Kemensos. Tongkat itu dilengkapi sensor pendeteksi api, air, asap, dan gangguan lain. Begitu sensor mendeteksi gangguan, pengguna tongkat bakal diberi tahu melalui getaran serta suara.

Baca Juga: Baru 112 Kabupaten/Kota Memiliki Perda Difabel

KOMPAS/PRIYOMBODO

Penyandang disabilitas beristirahat sejenak setelah mengikuti pawai di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/5). Pawai yang diikuti ratusan penyandang disabilitas dari berbagai perwakilan organisasi penyandang disabilitas itu menuntut pemerintah membentuk Komisi Nasional Disabilitas melalui peraturan presiden setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bebas pasung

Hari Disabilitas Internasional tahun ini juga diperingati dengan program lepas pasung bagi penyandang disabilitas mental. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada 4.304 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dipasung hingga triwulan-II 2022.

Pemasungan tidak menyelesaikan gangguan kesehatan jiwa. Sebaliknya, hal ini dapat memperburuk kondisi karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan jiwa. Di sisi lain, pemasungan melanggar hak asasi manusia.

Baca Juga: Pemasungan Tidak Mengatasi Gangguan Kesehatan Jiwa

Pemerintah sebetulnya menargetkan Indonesia Bebas Pasung pada 2019. Target serupa pernah ditetapkan pada 2014, tetapi tidak tercapai. Adapun pada 2021, Kemensos membebaskan sekitar 4.700 orang yang dipasung. Upaya membebaskan orang dari pasungan masih dilakukan hingga kini.

”Bebas pasung dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. (Kami) membebaskan ODGJ dari belenggu agar mereka bisa kembali menghirup udara bebas, serta memfasilitasi agar mereka mendapatkan perawatan yang tepat dan layak,” tutur Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pepen Nazarudin.