KLB Difteri di Garut Bisa Dicegah dengan Imunisasi

Kejadian luar biasa difteri terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hal itu seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pemberian vaksinasi difteri di RS Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Rabu (27/12). Vaksinasi diperuntukkan bagi anak usia 1-19 tahun tersebut digelar hingga 29 Desember dan tidak dipungut biaya.

JAKARTA, KOMPAS — Kejadian luar biasa difteri di Kabupaten Garut, Jawa Barat, seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Kejadian luar biasa yang telah menyebabkan tujuh warga Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, meninggal karena diduga terpapar virus difteri ini ini menunjukkan cakupan imunisasi yang rendah pada penduduk.

Sebanyak tujuh warga Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dilaporkan meninggal diduga terpapar virus difteri dalam rentang 6-19 Februari 2023. Hal ini memicu ditetapkannya kejadian luar biasa (KLB) difteri di Garut.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan pers, Rabu (22/2/2023), mengatakan, penetapan status KLB virus difteri sebagai pemberitahuan bahwa situasi sudah darurat. Hal ini merupakan bagian dari penanganan difteri agar kasus tidak meluas. ”Penanganan difteri agar KLB tidak meluas, menetapkan status KLB difteri sebagai pemberitahuan bahwa situasi sudah darurat,” katanya.

Baca juga: Bahaya Penyakit Difteri

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama, Kamis (23/2/2021), mengatakan, KLB difteri di Garut menambah deretan peningkatan kasus penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I di Indonesia.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pelajar menerima suntikan imunisasi diphteria tetanus (DT) yang diadakan oleh Puskesmas Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (29/9/2021). Kegiatan ini diadakan dalam rangka bulan imunisasi anak sekolah. Imunisasi DT diberikan untuk mencegah beberapa penyakit infeksi, seperti difteri, tetanus, dan batuk rejan. Selain imunisasi, para pelajar juga diperiksa kesehatan dan kebersihan telinga, mulut, dan mata serta diberikan obat cacing.

Pengendalian

”Kita sudah sama-sama mengetahui terjadinya KLB polio di Pidie Aceh yang bahkan sudah sampai tercantum di Disease Outbreak News (DONs) WHO, yang sampai sekarang masih dalam proses pengendalian. Kita juga tahu bahwa sudah ada 12 provinsi mengeluarkan pernyataan kejadian luar biasa (KLB) campak, lengkapnya 53 KLB campak di 34 kabupaten kota di 12 provinsi,” ujarnya.

Penanganan difteri agar KLB tidak meluas, menetapkan status KLB difteri sebagai pemberitahuan bahwa situasi sudah darurat.

Menurut Tjandra, polio, campak dan difteri merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu terjadinya KLB tiga penyakit ini jelas menunjukkan cakupan imunisasi yang rendah pada penduduk.

Rendahnya cakupan imunisasi ini disebabkan di antaranya karena Covid-19 membuat banyak program jadi terlantar, salah satunya adalah imunisasi, sesuatu yang harusnya jangan sampai terjadi.

Tjandra menambahkan, saat masih bertugas sebagai Direktur Penyakit Menular di WHO Asia Tenggara pada pertengahan 2020 yang lalu sudah mengingatkan negara-negara agar tetap menjaga cakupan imuninasi di masyarakat dan juga tetap melaksanakan pelayanan kesehatan esensial lainnya.

Baca juga : Difteri Tinggi di Aceh Dampak Rendahnya Cakupan Imunisasi

”Karena kini KLB sudah telanjur terjadi dan situasi pandemi sudah relatif mereda, maka tentu sekarang waktunya untuk meningkatkan maksimal program imunisasi rutin kita, kususnya pada bayi dan anak, selain melakukan upaya penanganan KLB secara masif,” katanya.

Tjandra mengingatkan, kita harus antisipasi kemungkinan peningkatan kasus dan KLB ke tiga penyakit ini di daerah-daerah lain. ”Pemerintah dan kita semua harus berantisipasi dan sedapat mungkin mencegah kemungkinan terjadinya peningkatan kasus dan KLB pada penyakit-penyakit lain, selain polio, campak, dan difteri,” katanya.

Untuk meningkatkan program imunisasi secara maksimal, menurut Tjandra, perlu dilakukan tiga hal, yaitu penguatan tenaga kesehatan terampil, penguatan vaksin dan alat-alat pendukung, serta upaya terus-menerus mengatasi kelompok masyarakat yang menolak divaksinasi.