Wapres Amin: Pesantren Mesti Bisa Membiayai Dirinya Sendiri
Wapres Ma’ruf Amin berharap pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, baik di sektor riil maupun keuangan. Selain bisa membiayai sendiri, pesantren juga dapat berkontribusi memberdayakan masyarakat sekitarnya.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·4 menit baca
GUNUNG KIDUL, KOMPAS — Pesantren selama ini menjadi tempat menyiapkan orang-orang mendalami dan memahami agama. Namun, pesantren diharapkan juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi sektor riil dan keuangan sehingga dapat pula memberdayakan masyarakat sekitarnya.
”Dan, tempat ini ternyata sudah menghasilkan. Membuat pesantren itu bisa mandiri, tidak hanya tergantung pada bantuan, tapi juga bisa membiayai sendiri melalui pemberdayaan. Ini sebenarnya yang ingin kita kembangkan. Pemerintah mendorong itu sebagai bagian dari program pembangunan pesantren sesuai undang-undang,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menyampaikan keterangan pers di Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (27/6/2023).
Hal ini disampaikan Wapres Amin dalam kunjungan kerjanya ke greenhouse atau rumah kaca milik Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Pondok Pesantren Hajar Aswad, di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Di rumah kaca Pandanaran ini, Wapres memanen sayuran dengan jenis selada dan kangkung yang dibudidayakan secara hidroponik oleh para santri.
Penanggung jawab Pandanaran Greenhouse cabang Pondok Pesantren Hajar Aswad, Muhammad Rohmat, menuturkan, ada program unggulan di 14 pesantren yang bernaung di Yayasan Pandanaran. ”Setiap pesantren memiliki unggulan sendiri-sendiri, (yakni) ada peternakan, tanaman, dan pertanian. Untuk Pondok Pesantren Hajar Aswad, produk unggulannya adalah sayuran dan tanaman hias,” kata Rohmat.
Melalui berbagai produk unggulan ini, menurut Rohmat, pesantren dapat berkontribusi membangun ketahanan masyarakat. Hal tersebut pun mendapat apresiasi Wapres Amin yang berharap metode seperti ini dapat direplikasi di daerah lain untuk mewujudkan kemandirian pesantren dan masyarakat.
”Melalui program ini, pesantren memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah sekitar sambil menciptakan peluang ekonomi bagi santri dan masyarakat sekitar. Saya berharap program ini dapat terus berkembang dan menjadi model yang dapat diadopsi di berbagai daerah di Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan ekonomi yang inklusif,” kata Wapres Amin.
Pesantren memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah sekitar sambil menciptakan peluang ekonomi bagi santri dan masyarakat sekitar. Saya berharap program ini dapat terus berkembang dan menjadi model yang dapat diadopsi di berbagai daerah di Indonesia.
Rumah kaca
Lebih jauh, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wapres menginformasikan, selain Pandanaran Greenhouse, pondok pesantren di bawah naungan Yayasan Sunan Pandanaran saat ini juga memiliki sekitar 11 kompleks cabang dengan rumah kaca yang tersebar di Gunung Kidul, Bantul, Klaten, Boyolali, Wonogiri, dan Lampung.
Pandanaran Greenhouse diharapkan menjadi contoh implementasi konsep kemandirian dengan menghasilkan produk pertanian secara mandiri dan berkelanjutan. Rumah kaca tersebut menggunakan sistem akuaponik untuk mengintegrasikan budidaya ikan dan sayuran. Ikan yang dipelihara menghasilkan limbah yang menjadi sumber nutrisi bagi tanaman sayuran.
Sementara itu, tanaman sayuran membantu membersihkan air dan menciptakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan ikan. Dengan demikian, Pandanaran Greenhouse menerapkan metode budidaya yang efisien, ramah lingkungan, dan menghasilkan produk yang sehat dan berkualitas.
Program kemandirian ekonomi diimplementasikan melalui penjualan sayuran kepada santri dan masyarakat umum. Sayuran ini juga diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pesantren dan cabangnya dalam program ketahanan pangan. Sementara itu, ikan dijual sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian pesantren.
Wapres Amin pun menyampaikan harapannya agar pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan. ”Dengan satu harapan, pesantren bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, baik sektor riil maupun keuangan, yang biasa ada (itu) BMT (baitul mal wat tamwil) dan sebagainya. (Pesantren seperti) ini kita harapkan menjadi pusat replikasi pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Ini salah satu contoh yang patut bisa menjadi model yang bisa diduplikasi, bisa ditiru, dan dikembangkan,” ujarnya.
Jangan sampai karena kesulitan dana kemudian tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin juga menyerahkan beasiswa bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Beasiswa diserahkan secara simbolis kepada tiga penerima, yaitu Elisa Fajarwati, Rismayasari, dan Mufatihah, di Pondok Pesantren Hajar Aswad.
Wapres Amin pun berharap agar bantuan yang diberikan dapat mendorong semangat para santri untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. ”Jangan sampai karena kesulitan dana kemudian tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Wapres.
Siapkan santri menjadi birokrat
Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan menuturkan, beasiswa Baznas ”Santri Menuju Perguruan Tinggi Negeri” merupakan bentuk komitmen Baznas dalam menyiapkan santri-santri untuk dapat menjadi birokrat, teknokrat, dan pemimpin masa depan. Target pendistribusian beasiswa pun terus ditingkatkan setiap tahunnya dengan jumlah bantuan sebesar Rp 6 juta per anak untuk pendampingan menuju perguruan tinggi.
”Tahun lalu, kami bisa melaksanakan (pemberian beasiswa kepada) 2.500 santri dan alhamdulillah 84 persen masuk perguruan tinggi negeri. Prestasi yang luar biasa. Tahun ini, kami akan melaksanakan [pemberian beasiswa bagi] 5.000 santri,” kata Saidah.
Hadir dalam penyerahan bantuan ini Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta, Pimpinan Pondok Pesantren Hajar Aswad K.H. Mutashim Billah, serta jajaran pimpinan Baznas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. (CAS)