Tingkatkan Literasi Kebencanaan Berbasis Ekosistem dan Komunitas

Konsep pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem dan komunitas menekankan pada konservasi ekosistem, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Warga memperbaiki genteng rumahnya yang rusak akibat gempa yang melanda di Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat, Senin (1/1/2024). Ratusan rumah mengalami kerusakan akibat gempa dangkal yang melanda Sumedang di pengujung 2023.

JAKARTA, KOMPAS — Sebagian besar bencana alam terjadi tanpa bisa diprediksi oleh manusia. Baru empat hari awal tahun 2024 ini saja sudah terjadi 10 bencana alam di Indonesia yang mengakibatkan ribuan orang mengungsi. Literasi mitigasi bencana yang melibatkan ekosistem dan komunitas menjadi penting agar tidak menimbulkan banyak korban.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), pada 1-4 Januari 2024 ini sudah terjadi terjadi 10 bencana alam yang mengakibatkan 7.922 orang mengungsi. Tidak ada korban luka, hilang, atau meninggal, tetapi 85 rumah rusak ringan, 1 rumah rusak sedang, dan 2 tempat ibadah rusak.

Guru Besar Bidang Geomorfologi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM), Djati Mardiatno, menjelaskan, literasi kebencanaan mencakup sejumlah komponen, mulai dari pemahaman risiko, kesiapan dan perencanaan, kesadaran evakuasi, hingga pelatihan dan simulasi. Ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan individu dan masyarakat dalam situasi bencana.

”Dengan pemahaman yang baik tentang risiko dan persiapan yang tepat, orang akan dapat lebih baik dalam melindungi diri sendiri, keluarga, dan komunitas mereka ketika bencana terjadi,” kata Djati, Kamis (4/1/2023).

Baca juga: Bencana Hidrometeorologi dan Erupsi Gunung Senantiasa Mengintai Indonesia

Kombinasi antara geomorfologi lingkungan dan literasi kebencanaan melibatkan pemahaman tentang kontribusi kajian permukaan bumi dan bentang alam terhadap kesadaran, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. Keterkaitan di antara kedua tema tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti mengidentifikasi kerawanan bencana.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga menyelamatkan sepeda motor yang sebelumnya tertimbun lumpur dampak banjir bandang di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Rabu (6/12/2023). Bencana ini menelan 2 korban jiwa dan 10 orang lainnya masih hilang. Selain menimbulkan korban jiwa, 14 rumah warga hilang tersapu banjir dan 21 rumah lainnya rusak berat.

Menurut Djati, ekosistem berperan penting dalam mengurangi risiko bencana secara berkelanjutan. Namun, hingga saat ini sedikit penelitian komprehensif yang merangkum pengetahuan tentang jasa ekosistem dan fungsinya dalam pengurangan risiko bencana.

Oleh karena itu, pemanfaatan jasa lingkungan merupakan salah satu pendekatan untuk mengurangi risiko bencana berbasis ekosistem. Misalnya, wilayah pantai dan pesisir dengan kerapatan vegetasi yang tinggi cenderung memiliki kerentanan yang rendah terhadap bencana di pesisir.

”Keterpaduan antara pemanfaatan jasa lingkungan ekosistem dan kapasitas komunitas merupakan kombinasi strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana,” ucapnya.

Baca juga: Ribuan Rumah Rusak akibat Gempa Sumedang Dibangun Tidak Sesuai Standar

Mantan Kepala Pusat Studi Bencana (PSBA) UGM Periode 2013-2018 ini juga menjelaskan konsep pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem dan komunitas (PRBBEK/EcoCBDRR). Konsep ini menekankan pada konservasi ekosistem, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan sebagai elemen kunci pengurangan risiko bencana.

PRBBEK sangat relevan dengan kajian geografi sebab inti kajian geografi adalah hubungan dan keterpaduan antara manusia dan lingkungan yang dapat diwujudkan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Konsep tersebut diwujudkan dengan aksi terkoordinasi berbasis ekosistem dan komunitas. Langkah ini menawarkan jalan untuk mempertahankan ekosistem dan penghidupan manusia di lingkungan geomorfologis yang memiliki keanekaragaman hayati dan multiancaman bencana. Aksi ini membantu wilayah rawan bencana dalam memitigasi bencana.

”PRBBEK seharusnya dapat dipadukan dengan baik dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Komponen multiple helix perlu bekerja sama untuk menghadapi tantangan ini,” kata Djati.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga menyaksikan kolom abu yang keluar dari kawah Gunung Marapi di Posko Utama SAR di Kantor Wali Nagara Batupalano, Kecamatan Sungai Pua, Agam, Sumatera Barat, Senin (4/12/2023). Kawah Marapi masih mengeluarkan asap dan abu vulkanik sejak pertama kali erupsi pada Minggu (3/12/2023) pukul 14.54.

Sementara itu, BNPB terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang kebencanaan. Salah satunya dengan data yang terkelola dengan baik dan terintegrasi sebagai dasar utama pada setiap fase manajemen bencana.

Data itu kini bisa diakses secara terbuka melalui laman ”Satu Data Bencana Indonesia”. Situs portal ini akan memberikan informasi berbasis data inklusif sehingga dapat menjadi rujukan dalam setiap pengambilan kebijakan dan tindakan dalam fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Data yang ditampilkan portal ini termasuk data perbandingan pada tahun berjalan ataupun data pada periode yang sama dari tahun ke tahun. Melalui data yang ditampilkan bisa terukur apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana sudah berdampak signifikan atau belum terutama di tingkat kabupaten, kota, provinsi, ataupun nasional.

Dengan pemahaman yang baik tentang risiko dan persiapan yang tepat, orang akan dapat lebih baik dalam melindungi diri sendiri, keluarga, dan komunitas mereka ketika bencana terjadi.

Selain menjadi rujukan dalam pengambil keputusan, portal ini juga menjadi upaya memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencananya.

”Portal ini akan menjadi instrumen dalam upaya mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran pers, Kamis (28/12/2023).

Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nelwan Harahap mengatakan, data yang akurat akan sangat mendukung penguatan manajemen risiko bencana dan respons kedaruratan hingga pemulihan.

”Ini akan menjadi bagian penting dalam setiap operasi kemanusiaan atau upaya penanggulangan fase bencana,” kata Nelwan.