Ombudsman Temukan Malaadministrasi dalam Bansos PKH

Proses verifikasi penerima bansos PKH tanpa musyawarah desa atau kelurahan dinilai malaadministratif.

RIZA FATHONI

Petugas Kementerian Sosial mengecek saldo keluarga penerima manfaat saat penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Disabilitas menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman Republik Indonesia menemukan tindakan malaadministrasi dalam prosedur penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan oleh pemerintah. Hal itu terjadi pada proses verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial karena tidak ada musyawarah desa atau kelurahan pada tahapan awal pengusulan data penerima.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, verifikasi data yang dilakukan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam aturan itu disebut bahwa verifikasi data penerima harus memastikan proses usulan data telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan memastikan data yang telah dikumpulkan diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.

Penyimpangan prosedur terjadi karena tidak melalui tahapan musyawarah kelurahan atau desa. Namun, Robert menyebutkan hal ini menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat desa untuk memperbarui DTKS masyarakat di wilayahnya.

”Ini berawal dari laporan kasus demi kasus dari masyarakat, tetapi kalau sudah berkali-kali bukan kasus lagi, sudah sistemik,” kata Robert dalam diskusi publik bertajuk ”Bansos PKH: Tata Kelola dan Perbaikan ke Depan” di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

DOKUMENTASI ORI

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Na Endi Jaweng

Masalah ini menjalar hingga ke proses selanjutnya saat petugas dinas sosial kabupaten atau kota memverifikasi dan memvalidasi data karena data yang dikumpulkan tidak sesuai fakta di lapangan. Tindakan inkompeten dalam penetapan graduasi, pembaruan data, dan pemadanan data penerima bansos PKH ini menyebabkan penyaluran tidak tepat sasaran.

Kepala Pemeriksaan Keasistenan Utama VI Ombudsman RI Ahmad Sobirin menjelaskan, Kementerian Sosial sebagai kementerian penyalur bansos PKH perlu mengubah mekanisme pembaruan DTKS dari sebelumnya berbasis usulan musyawarah desa atau kelurahan menjadi pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala desa atau lurah. Namun, harus melalui konsultasi dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap enam bulan sekali dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) setiap Februari dan musyawarah desa pada Juli setiap tahun.

Kadang ada yang satu pintu lewat dinas sosial, ini arogan sekali, padahal sudah ada undang-undangnya yang membolehkan masyarakat menyanggah.

Kemensos juga perlu mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dana melalui dinas sosialnya agar mekanisme verifikasi dan validasi lapangan terhadap data penerima bansos lebih optimal. Sebab, instrumen itu juga masuk dalam APBD. Di sisi lain, proporsi pendamping sosial dengan jumlah keluarga penerima manfaat juga perlu seimbang.

”Kami meminta Kemensos berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri yang menjalankan fungsi pada Bina Pemerintahan Desa dan Keuangan Daerah untuk memastikan pelaksanaan input, verifikasi, dan validasi DTKS dialokasikan dalam APBD,” kata Ahmad.

Baca juga: Hati-hati Politisasi Bansos Menjelang Pemilu 2024

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Warga membawa beras bantuan yang diambil dari kantor Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin (18/12/2023). Mereka yang menerima bantuan sosial nontunai ini merupakan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras 10 kilogram.

Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Suhadi Lili mengakui, permasalahan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor politik anggaran di tingkat pemerintah daerah. Maka dari itu, Kemensos sudah membangun aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan penerima bansos atau orang yang belum masuk dalam daftar bisa mengusulkan atau menyanggah diri.

”Kadang ada yang satu pintu lewat dinas sosial, ini arogan sekali, padahal sudah ada undang-undangnya yang membolehkan masyarakat menyanggah,” kata Suhadi.

Namun, Kemensos juga tidak bisa menjatuhkan sanksi langsung kepada dinas sosial karena secara struktur birokrasi, mereka berada di bawah pemerintah daerah yang otonom. Kemensos hanya bisa mengimbau agar penyaluran bansos benar-benar sesuai dengan prosedur.

Baca juga: Perkuat Posisi agar Tak Cuma Jadi Kementerian Penyalur Bansos

Walau begitu, Ombudsman RI tetap mengapresiasi peningkatan kinerja Kemensos dari nilai 73,18 yang masuk ke dalam opini kualitas sedang pada tahun 2022 dan naik menjadi 78,71 atau masuk dalam zona hijau opini kualitas tinggi pada tahun 2023.

Dalam penilaian kepatuhan ada tiga dimensi yang dinilai, yaitu dimensi input yang berkaitan dengan kesiapan kompetensi SDM yang melayani dan ketersediaan sarana-prasarana yang dilayani. Dimensi berikutnya adalah dimensi proses yang meliputi persyaratan atau informasi layanan. Dimensi ketiga adalah dimensi output, yaitu pandangan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Sementara dimensi terakhir adalah dimensi tata kelola pengaduan.