Pinjaman Daring agar Mahasiswa Lancar Bayar Uang Kuliah

Biaya kuliah mahasiswa dirasa masih berat. Solusi beasiswa hingga pinjaman daring menjadi pilihan mahasiswa.

KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sekitar 50 dokter residen peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, menggelar aksi untuk menuntut penurunan biaya operasional pendidikan (BOP), Jumat (24/7/2020). Uang kuliah yang mencapai Rp 24 juta per semester dinilai terlalu memberatkan ketika pemasukan mereka kurang semasa pandemi Covid-19.

Memiliki pendidikan minimal sarjana membuka peluang masa depan yang lebih baik. Di jenjang sarjana ini, jumlah mahasiswa program S-1 akademik lebih banyak dibandingkan vokasi karena tawaran kerja dan gaji bagi sarjana akademik dianggap lebih baik. Namun, mimpi kuliah menjadi sarjana di negeri ini sering kali terkendala biaya kuliah yang belum terlalu ”ramah” bagi masyarakat kebanyakan.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyoroti masih tertinggalnya jumlah lulusan pascasarjana S-2 dan S-3 di Indonesia dibandingkan negara tetangga. Presiden menyebutkan, baru 0,45 persen dari populasi penduduk Indonesia yang berpendidikan pascasarjana. Hal ini sebenarnya juga sejalan dengan masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di mana menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2022 sebesar 39,37 persen. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat APK di angka 31,16 persen.

Pekan lalu, beredar ramai protes di media sosial soal anjuran pilihan bagi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang terkendala membayar uang kuliah tunggal (UKT) atau biaya kuliah per semester. Pihak kampus memasukkan lembaga non-keuangan atau lebih dikenal sebagai pinjaman daring (pindar), sebagai alternatif mendapatkan pinjaman untuk uang kuliah dengan cicilan hingga 12 bulan.

Baca juga: Orangtua Indonesia Makin Sulit Biayai Kuliah Anak

Kampus ITB memiliki kerja sama resmi dengan pindar berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selama ini dikenal fokus pada pembiayaan pendidikan. Bahkan, platform ini mengklaim sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta, termasuk lembaga kursus.

Mulai tren

Berdasarkan penelusuran di sejumlah laman resmi PTN, solusi alternatif mengantisipasi tunggakan UKT mahasiswa lewat dengan pindar sudah mulai tren. Selain ITB, kerja sama dengan pindar juga sudah dilakukan oleh antara lain Universitas Negeri Semarang (Unnes) di 2022. Mahasiswa tidak perlu membayar uang muka atau jaminan apa pun. Pengajuan pinjaman dilakukan secara daring dan akan diproses dalam dua hari kerja. Pembayaran bisa dilunasi lebih awal tanpa dikenakan biaya tambahan.

Pada laman resmi Unnes, dijelaskan bahwa dengan adanya kerja sama ini, sekarang ada alternatif cara pembayaran biaya kuliah secara bulanan. Program ini berlaku untuk semua jenis biaya pendidikan calon mahasiswa baru dan mahasiswa aktif yang terdaftar di fakultas hukum dan seluruh mahasiswa antarjenjang yang ada di PTN ini.

Sebagai perwujudan kontribusi kepada mahasiswa di Unnes, platform pindar tersebut mewadahi mahasiswa yang tergabung untuk mengikuti acara eksklusif, pengenalan dunia perusahaan rintisan, pelatihan softskill, peningkatan jejaring, hingga uang saku tambahan bagi yang merekomendasikan mahasiswa lain untuk menggunakan layanan pindar ini.

Baca juga: Soal Mahasiswa Baru Diminta Daftar Pinjaman ”Online”, OJK Panggil Pihak Kampus

Kerja sama serupa juga dilakukan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Pada laman resmi Unesa, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Unesa Siti Nur Azizah menyampaikan, kerja sama dengan pindar dapat mempermudah penyelenggaraan pendidikan, utamanya kemudahan finansial bagi mahasiswa.

Pengajuan pinjaman dilakukan oleh mahasiswa ke platform pindar mitra Unesa, lalu pinjaman pendidikan tersebut dicairkan langsung ke kampus. Batas pengajuan hingga 100 persen biaya pendidikan yang dibutuhkan dengan cicilan 12-24 bulan.

Langkah serupa juga dilakukan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terdapat pilihan 6, 12, atau 24 bulan tenor pembayaran pinjaman pendidikan ke pindar. Pinjaman ini bisa untuk membayar uang pangkal (yang diterima di jalur mandiri) dan UKT. Sasarannya tidak hanya mahasiswa S-1, tetapi juga mahasiswa pascasarjana.

Sementara itu, pada perguruan tingi swasta (PTS), seperti dikutip dari Kompas.com, Yayasan Tarumanagara menggandeng pindar pendidikan pada 2020 untuk membantu pembayaran bertahap mahasiswa yang kuliah di Universitas Tarumanagara, Tarumanagara Xinya College, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanagara. Sementara berdasarkan laman resmi Universitas Paramadina, di 2022 terdapat kerja sama dengan pindar pendidikan guna membantu mahasiswa dengan program cicilan multisemester atau membayar kuliah hingga empat semester dengan satu kali pengajuan pinjaman.

Pro dan kontra

Berbagai komentar pro dan kontra bermunculan di dunia maya terkait kebijakan kampus yang menggandeng pindar sebagai solusi mahasiswa yang terkendala finansial. Ada yang menuding kampus menjerumuskan mahasiswa untuk mengenal utang, kampus yang komersial karena mengarahkan mahasiswa mendapat pinjaman berbunga padahal mahasiswa jelas-jelas kesulitan keuangan, hingga menuntut pemerintah turun tangan mengatasi praktik kapitalisme di kampus lewat PTN berstatus Badan Hukum (PTN-BH).

Sebagian yang mendukung mengatakan, tawaran dari pindar tersebut menjadi solusi daripada mahasiswa putus kuliah karena tidak bisa membayar UKT. Ada yang mengatakan, pembayaran jadi lebih ringan karena bisa mencicil.

Baca juga : Biaya Pendidikan Perlu Sentuhan Kemanusiaan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai, biaya kuliah di perguruan tinggi masih tinggi. Dengan konsep PTN-BH, biaya kuliah di PTN semakin sulit dijangkau orang miskin.

”Dengan mulai masuknya pindar ke kampus, ini bukti nyata kampus sedang berbisnis dan menunjukkan komersialisasi pendidikan,” kata Ubaid.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto menyampaikan, mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester. Kewajiban ini mengikat mahasiswa ITB dan wajib ditunaikan oleh setiap mahasiswa ITB.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Hery Nugroho (17), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tidar, memanen cabai bersama kakaknya, Radif Permana (21), di Desa Banyuroto, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (18/6/2019). Mereka bercocok tanam cabai agar mampu membiayai kuliah dan mencukupi berbagai kebutuhan sehari-hari secara mandiri.

Menjelang semester II tahun 2023/2024, mahasiswa ITB dapat mengisi formulir rencana studi (FRS) pada Sistem Informasi Akademik (SIX) setelah memenuhi UKT semester II 2023/2024 dan UKT semester sebelumnya. Untuk metode pembayaran, mahasiswa memiliki banyak pilihan dari beragam bank baik melalui layanan akun virtual maupun kartu kredit. Mahasiswa juga dapat melakukan pembayaran melalui lembaga nonbank khusus pendidikan yang sudah terdaftar dan diawasi OJK.

”Khusus bagi mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran UKT, ITB melalui Direktorat Kemahasiswaan ITB menyediakan prosedur pengajuan keringanan UKT dan cicilan UKT pada setiap semester bagi mahasiswa,” kata Naomi.

Pendidikan tinggi tidak sepenuhnya public good, tetapi juga private return.

Naomi menambahkan, pada Desember 2023, sebanyak 1.800 mahasiswa telah mengajukan keringanan UKT. Dari jumlah tersebut, 1.492 mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mencicil Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), 184 mahasiswa diberikan kebijakan penurunan besaran UKT untuk satu semester, dan 124 mahasiswa diberikan penurunan besaran UKT secara permanen sampai yang bersangkutan lulus dari ITB.

”Upaya-upaya pemberian akses atas beasiswa dan mekanisme penurunan UKT di ITB maksimal. Hanya saja penting bagi ITB untuk tetap dapat melakukan proses asesmen yang layak kepada mahasiswa agar penyaluran bantuan-bantuan tersebut diberikan secara adil, tepat sasaran, dan mendidik,” ujar Naomi.

Sesuai kemampuan

Beberapa waktu lalu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nizam menuturkan, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak murah. Meski demikian, biaya tersebut masih relatif murah jika dibandingkan dengan negara lain. Subsidi pemerintah baru memenuhi 28 persen dari pemenuhan standar minimum.

”Jadi, gotong royong pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Gotong royong ini prinsipnya yang mampu membayar sesuai kemampuan supaya bisa ada subsidi silang untuk membantu mahasiswa yang terbatas kemampuan finansialnya,” kata Nizam.

Baca juga: Perguruan Tinggi Negeri Beri Keringanan Uang Kuliah

Nizam menyayangkan masih ada komentar soal biaya kuliah UKT tertinggi. Padahal, kenyataannya yang membayar dengan biaya tersebut hanya 2-5 persen mahasiswa, sisanya membayar jauh di bawah UKT tertinggi.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Nizam (tengah) menjelaskan transformasi standar nasional dan sistem akreditasi pendidikan tinggi di acara Ngobrol Santai bersama media di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Menurut Nizam, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di pendidikan atau turut membiayai pendidikan tinggi perlu terus ditingkatkan. Sebab, pendidikan tinggi tidak sepenuhnya public good, tetapi juga private return.

”Artinya, dengan ijazah kesarjanaan, lulusan perguruan tinggi punya peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi dari mereka yang tidak kuliah,” ujar Nizam.

Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti mengatakan, setiap PTN akan memastikan pendapatan yang diterima dipakai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Rata-rata UKT mahasiswa Unpad senilai Rp 5,2 juta, masih jauh dari biaya kuliah tunggal atau BKT.