Menanti Terobosan Pendanaan dari Dana Abadi Pendidikan

Pembiayaan pendidikan masih banyak terkendala. Pemanfaatan dana abadi pendidikan diharapkan jadi solusi.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdemonstrasi di depan Rektorat ITB, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/1/2024). Mereka menuntut kemudahan dalam membayar Uang Kuliah Tunggal tanpa harus melibatkan pinjaman daring berbunga tinggi.

Biaya kuliah yang mahal membuka celah masuknya alternatif pembiayaan melalui platform pinjaman daring pendidikan sebagai mitra perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Biaya kuliah dibayar platform pinjaman daring mitra, sedangkan mahasiswa bisa mencicil uang kuliah ke platform tersebut.

Kenyataan banyak mahasiswa kesulitan membayar biaya kuliah mendorong wacana agar pemerintah mulai serius mempertimbangkan pengadaan kredit mahasiswa atau student loan dengan memanfaatkan dana abadi pendidikan.

Pinjaman daring untuk biaya kuliah yang secara resmi difasilitasi pihak kampus agar mahasiswa tak menunggak pembayaran uang kuliah makin jadi tren akibat pandemi Covid-19.

Hal ini mencuat saat mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) mulai ditawari alternatif solusi pinjaman daring guna menghindari tunggakan uang kuliah Tunggal (UKT). Mahasiswa bisa memanfaatkan pinjaman itu asal membayar bunga pinjaman setiap bulan sesuai kesepakatan dengan perguruan tinggi.

Baca juga: Biaya Kuliah Makin Tinggi, PTN Badan Hukum Perlu Dikaji

Menanggapi isu pinjaman daring untuk membayar biaya kuliah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (30/1/2024), mengutarakan, pemerintah berencana memberi pinjaman kepada mahasiswa melalui dana abadi pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Desain besarnya digodok agar tak menjerumuskan mahasiswa dalam jerat utang. ”Kami akan melihat keterjangkauan pinjaman itu agar tak memberatkan pelajar, tapi mencegah moral hazard dan memberi afirmasi bagi kelompok tidak mampu. Itu kombinasi yang akan kita capture dalam desain student loan,” kata Sri Mulyani.

Secara terpisah, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mendukung terobosan pemerintah untuk membantu warga yang kesulitan dengan biaya kuliah.

Apalagi Indonesia tertinggal dari segi angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, baik jenjang sarjana maupun pascasarjana, dibandingkan negara lain. Bahkan, populasi Indonesia yang berpendidikan tinggi baru berkisar 10 persen.

”Dana abadi pendidikan harus tetap diperbesar sehingga manfaatnya bisa digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia, salah satunya untuk meringankan UKT mahasiswa, selain skema yang sudah ada,” kata Huda.

Huda menuturkan, dana abadi pendidikan yang disisihkan dari alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya tak diwacanakan untuk dihentikan. Justru, pemanfaatannya bisa untuk solusi pendanaan pendidikan, salah satunya untuk pendidikan tinggi.

Berkembang

Dana abadi pendidikan dikelola Badan Layanan Umum BLU LPDP. Pada ulang tahun ke-12 LPDP, dana abadi pendidikan awalnya Rp 1 triliun, berkembang jadi Rp 139 triliun. Dana abadi pendidikan ditambah tiga dana abadi lain, yakni Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan.

”Kita bisa makin besar, semakin produktif, karena kita berpijak pada bangunan yang sudah bagus,” kata Direktur Utama LPDP Andin Hadianto di acara peringatan LPDP ke-12 tahun, Rabu (31/1/2024).

Dana abadi pendidikan harus tetap diperbesar sehingga manfaatnya bisa digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia, salah satunya untuk meringankan UKT mahasiswa, selain skema yang sudah ada.

Selama 12 tahun terakhir, LPDP mendukung langkah pemerintah meningkatkan kualitas SDM bangsa melalui beasiswa pendidikan dan pendanaan riset. Menyongsong usia baru, LPDP berkomitmen menebar semangat dan energi baru.

Sri Mulyani berpesan agar perjalanan panjang LPDP tak terjebak dalam kenyamanan dan romantisisme pencapaian saat ini, tapi harus peka dan jeli melihat keadaan bangsa, dan peran yang dapat diisi LPDP.

Pihak LPDP diminta membuat kajian komprehensif mengenai berapa jumlah dana abadi yang ideal untuk menjalankan misi pembangunan SDM yang berkelanjutan untuk antargenerasi.

Selain itu, LPDP harus mampu memberikan masukan yang bagus dan tepat dalam menjawab kebutuhan bangsa kepada pemerintah. LPDP seharusnya tidak sekadar mengakomodasi, tapi dapat menuntun arah kebijakan.

Adapun LPDP dituntut bersinergi bersama para pemangku kepentingan yang perlu distrategikan, jejaring yang rapi dan bagus, serta dapat saling memberi keuntungan untuk pembangunan SDM.

Baca juga: Cakupan Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Diperluas

IKATAN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA ANGKATAN 140 'ANDRAWINAPALA'

Ikatan Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Angkatan 140 'Andrawinapala' mengadakan kegiatan sosial bertema 'Rempah Pangan Lestari' di Kampung Inovasi Cimone, Tangerang. Kegiatan itu sebagai bentuk konkret kontribusi nyata bagi masyarakat.

LPDP mengelola pengembangan dana abadi pendidikan yang dana pokoknya disuntik tiap tahun dari APBN. Itu bertujuan agar anggaran pendidikan dari APBN tiap tahunnya tidak langsung habis, tetapi penggunaannya tidak efektif.

Daripada ada sisa anggaran pendidikan yang secara mekanisme anggaran susah untuk dipakai kembali, akhirnya disepakati adanya dana abadi pendidikan.

Dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP, pemanfaatannya dikenal dengan beasiswa pendidikan LPDP. Itu terutama untuk memberi beasiswa kuliah pascasarjana di perguruan tinggi ternama dunia, tanpa keluhan terlambat.

Sebelumnya, beasiswa pemerintah, terutama dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kerap dikeluhkan terlambat cair tiap tahun.

Lebih inovatif

Potensi dana abadi pendidikan yang hanya bisa dipakai dana pengembangannya membuat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memanfaatkannya lebih inovatif. Hal ini diwujudkan lewat Merdeka Belajar Episode ke-10: Perluasan Program Beasiswa LPDP.

Kemendikbudristek menggagas ekspansi beasiswa LPDP untuk peningkatan kualitas dosen, guru, hingga anak didik. Apalagi tren pendidikan saat ini dan ke depan untuk non-gelar sama pentingnya dengan gelar.

Dukungan dana LPDP dimanfaatkan untuk membiayai beragam program belajar di luar kampus bagi mahasiswa lewat Kampus Merdeka, baik di dalam maupun di luar negeri.

”Yang tadinya beasiswa LPDD untuk 2-5 tahun, kini bisa untuk program 3 -6 bulan guna meningkatkan kualitas SDM. Jadi, anak muda dan dosen yang ikut bisa lebih banyak,” ungkap Nadiem.

Sementara lewat Merdeka Belajar Epidose 21: Dana Abadi Perguruan Tinggi, dana abadi pendidikan juga dimanfaatkan sebagai insentif bagi perguruan tinggi negeri mengembangkan kemampuan membentuk dana abadi.

Selama ini pembiayaan di perguruan tinggi (PT) masih rendah untuk menopang kualitas. Selain itu, PT bergantung pada pemerintah dan mahasiswa untuk mendapat biaya operasional. Salah satunya yang disorot adanya jalur mandiri PTN berbiaya mahal sebagai salah satu sumber pendapatan yang cepat.

DOKUMENTASI HUMAS KEMDIKBUDRISTEK

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar 21 : Dana Abadi Perguruan Tinggi di Jakarta, Senin (27/6/2022). Dana abadi PT dengan dana pokok senilai Rp 7 triliun dimanfaatkan untuk mendukung mutu perguruan tinggi dengan biaya kuliah yang terjangkau mahasiswa.

LPDP menyiapkan dana abadi PT yang kini mencapai Rp 7 triliun. Tahun 2022 bunganya Rp 455 miliar. Dana ini dimanfaatkan untuk mulai mendorong PTN Badan Hukum memiliki kemandirian finansial dengan membentuk dana abadi (endowment fund) seperti yang dilakukan PT kelas dunia.

Baca juga: Perguruan Tinggi Dirangsang agar Punya Dana Abadi Pendidikan

Melalui Merdeka Belajar Episode ke-18: Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana, dana LPDP dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan pembangunan kebudayaan berkelanjutan. Indonesia kini punya dana abadi kebudayaan.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji mengutarakan, pembiayaan pendidikan selama ini belum efektif, termasuk dana pendidikan abadi. Tanggung jawab pemerintah memastikan anak-anak Indonesia menuntaskan wajib belajar dan dapat mengakses kuliah masih setengah hati.