Pesan dari Guru 3T kepada Capres Sebelum Debat Pamungkas
Permasalahan infrastruktur belajar untuk murid menjadi hal lebih utama selain masalah kesejahteraan guru di daerah 3T.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2017%2F07%2F27%2F272bfdf8-7706-4491-b091-1d65ee7df317_jpg.jpg){kind=logo}
Siswa-siswa kelas jauh SDN 4 Mulyasejati sedang belajar di sekolah di Dusun Sukamulya, Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (17/7/2017).
JAKARTA, KOMPAS — Guru-guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menanti jawaban konkret dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden atas keresahan mereka pada dunia pendidikan Indonesia. Permasalahan infrastruktur belajar untuk murid menjadi hal lebih utama selain masalah kesejahteraan mereka.
Refol Malimpu, guru di SMP Negeri Kembu, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, meminta para calon presiden dan wakil presiden untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia pendidikan hingga ke pedalaman Papua. Sebab, anak Indonesia sebenarnya sangat senang belajar, tetapi kesulitan mengakses pendidikan.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
”Saya sangat memohon siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden nantinya kiranya lebih menaruh perhatiannya kepada program pemerataan pendidikan, bukan dengan menerapkan penggunaan aplikasi yang membuat kita guru di pedalaman yang sudah susah dibikin tambah susah,” kata Refol saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Baca juga: Transformasi Pendidikan Perlu Kesamaan Visi
Selain mengajar di SMP Negeri Kembu, Refol juga diperbantukan mengajar di SD Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injili (YPPGI) Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, dalam 10 tahun terakhir. Selain mengerjakan tugas sebagai guru, dia juga membantu kerja administrasi di SD tersebut dan mendirikan taman baca di Kembu.
Refol Malimpu, guru di SD Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injili (YPPGI) Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, berfoto bersama para muridnya.
Sejumlah kegiatan yang sudah sangat sibuk mengabdi secara langsung di daerah 3T itu membuatnya kesulitan mengikuti program nasional di aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang diwajibkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Terlebih, jaringan internet di Distrik Kembu, tempatnya bertugas, tidak stabil.
Refol harus menempuh perjalanan ke kota dengan biaya sekitar Rp 500.000 sekali jalan naik ojek untuk ke kota demi mengikuti PMM dengan jaringan yang stabil. Selama dia berada di kota, otomatis anak-anak akan ditinggalkan. Dengan kondisi seperti ini, Refol memilih untuk mengesampingkan PMM dan fokus pada anak-anak.
”Anak-anak di pedalaman yang tak mengenyam pendidikan masih sangat banyak. Sekolah-sekolah yang tidak aktif masih juga banyak. Kemiskinan masih terus ada. Perkampungan belum tersentuh listrik dan internet. Ada yang kendaraan tidak bisa masuk karena tidak ada jalan. Jika ada guru yang sudah mau mendedikasikan hidupnya di pedalaman, itu sudah sangat luar biasa,” ucapnya.
Bukan hanya pandai berbicara tentang konsep dan solusi dalam ”bahasa langit ”, tetapi tidak pernah melihat mirisnya pendidikan di pedalaman Indonesia yang sebenarnya.
Oleh sebab itu, dia berharap presiden dan wakil presiden terpilih bisa menunjuk menteri pendidikan yang bisa memeratakan pendidikan secara nyata. Refol menilai kepemimpinan Mendikbudristek saat ini belum melihat permasalahan guru 3T secara holistik.
”Siapa pun presidennya nanti mohon agar menteri pendidikannya itu diambil dari orang yang memang paham benar tentang pendidikan. Bukan hanya pandai berbicara tentang konsep dan solusi dalam 'bahasa langit', tetapi tidak pernah melihat mirisnya pendidikan di pedalaman Indonesia yang sebenarnya,” ucapnya.
Lokahita yang merupakan lulusan SMA mengajar lima siswa di Sekolah Dasar Kunjung SDN 012 Kampung Mului, Desa Swan Slotung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Senin (20/11/2023).
Minta kebijakan khusus
Senada dengan Refol, Asis Bin Wahid, guru di Sekolah Dasar Negeri 008, Desa Longkabinu, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, juga meminta presiden dan wakil presiden terpilih untuk membuat kebijakan khusus bagi pendidikan di daerah 3T. Sebab, sistem pendidikan sekarang disamaratakan tidak melihat keterbatasan di daerah 3T.
”Harapan saya adalah ketika membuat kebijakan terkait dunia pendidikan, jangan mengambil sampel di kota saja sebagai acuan kebijakan lalu menganggap bahwa kebijakan itu sudah teruji dan akan terlaksana dengan sempurna, tapi coba intip di daerah 3T juga dan dengarkan kami yang menjalaninya,” kata Asis.
Baca juga: UNESCO Dorong Penghapusan Ujaran Kebencian Melalui Pendidikan
Guru ASN yang sudah tujuh tahun mengabdi itu kini lebih fokus mengajar dengan metodenya sendiri, yang disebutnya sebagai ”Kurikulum Bebas”, secara langsung kepada murid. Dia berharap pemerintah memberikan pengecualian bagi guru di daerah 3T agar penilaian kinerjanya sebagai ASN tidak diukur melalui PMM.
Untuk mengakses PMM dengan jaringan yang stabil dan tidak terganggu, Asis harus pergi ke kota kecamatan. Jaraknya dari sekolah sekitar enam jam perjalanan dengan menggunakan perahu. Jika arus sungai sedang tidak bersahabat, perjalanan bisa seharian.
Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menilai, penggunaan teknologi digital melalui PMM justru hanya memperlebar kesenjangan pendidikan, terlebih bagi guru di daerah 3T. Beban administrasi guru menjadi berlipat-lipat karena sama-sama harus memasukkan beragam data, aksi nyata, dan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam platform tunggal tersebut.
”Jika periode dulu para guru dipenuhi beban administrasi, sekarang diganti menjadi beban aplikasi,” kata Iman.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F17%2F0e6bd43f-2953-47d2-99ce-c5c7d003d399_jpg.jpg){kind=logo}
Tiga paslon capres dan cawapres, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berkumpul dan berbincang sejenak dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Sementara itu, dalam dokumen visi dan misi, ketiga paslon sepakat bahwa guru adalah fondasi dalam membangun bangsa sehingga kesejahteraannya harus lebih ditingkatkan. Ketiganya menjanjikan solusi dengan pengangkatan guru honorer secara berkala.
Untuk pemerataan pendidikan, paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, berjanji akan memastikan ketersediaan guru di daerah 3T dengan pemberian tunjangan khusus serta kesempatan beasiswa bagi guru. Selain itu, mereka juga ingin memperbaiki gedung sekolah dan akses menuju sekolah.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjanjikan kenaikan gaji guru ASN dan beasiswa bagi guru. Kemudian, mereka ingin memperbaiki sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.
Terakhir paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menjanjikan peningkatan pendapatan guru agar sejahtera melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana. Secara umum, Ganjar-Mahfud ingin menjadikan daerah 3T sebagai fokus pembangunan nasional.
Baca juga: Guru Dijejali Beragam Aplikasi Pendidikan
Gagasan mereka akan diadu pada debat kelima di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Debat pamungkas itu akan mengusung tema teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
