Teknologi Informasi Dorong Efisiensi Layanan Jaminan Sosial

Pemanfaatan teknologi penting untuk layanan jaminan sosial. Indonesia dinilai dapat menjadi contoh baik bagi dunia.

KOMPAS/STEPHANUS ARANDITIO

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan sistem operasional BPJS Kesehatan kepada delegasi dari 36 negara peserta Joint Learning Network di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

NUSA DUA, BALI — Pemanfaatan teknologi informasi mutlak dibutuhkan dalam layanan jaminan sosial di setiap negara. Melalui teknologi, layanan bisa menjadi lebih efisien sekaligus dapat mempercepat perluasan cakupan dan kesetaraan di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Presiden Asosiasi Lembaga Jaminan Sosial Internasional (ISSA) Mohammed Azman dalam acara 17^th International Conference on Information and Communication Technology in Social Security (ICT) 2024 di Nusa Dua, Bali, Rabu (6/3/2024).

Tema yang diangkat pada konferensi yang dihadiri lebih dari 200 partisipan dari 71 negara tersebut adalah ”Transformasi Berbasis Data untuk Jaminan Sosial yang Cerdas, Tangguh, dan Inklusif”.

”Pemanfaatan teknologi bukan suatu pilihan, melainkan keharusan. Lembaga jaminan sosial didorong untuk berinovasi dalam mengadopsi teknologi serta menanggapi tuntutan dari pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, masyarakat, dan swasta,” katanya.

Baca juga: Cakupan Peserta 95 Persen, BPJS Kesehatan Jadi Tempat Belajar Puluhan Negara

Menurut dia, pemanfaatan teknologi bisa mendorong penyampaian layanan yang lebih efisien. Hal itu bisa dilihat dari apa yang sudah berjalan pada sistem jaminan sosial di Indonesia.

Sebagai contoh, inovasi yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia telah memungkinkan percepatan pelayanan dari sisi antrean.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Warga memperlihatkan aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (21/10/2022). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerapkan pendaftaran secara daring dengan menggunakan aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mempermudah pelayanan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan layanan diberikan kepada 1,6 juta pengguna per hari dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Teknologi juga mempercepat cakupan kesehatan semesta (UHC) di Indonesia yang ditargetkan bisa mencapai 98 persen pada tahun 2024.

”Meski begitu, kita harus tetap memperhatikan keamanan siber serta ketahanan digital di tengah kemajuan teknologi yang digunakan. Belum lagi terkait dengan pemerataan jaringan internet, penyediaan penyimpanan data (data storage) juga penting untuk diperhatikan,” tutur Azman.

Ia berharap setiap negara anggota ISSA bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem jaminan sosial di negara masing-masing. Indonesia bisa menjadi contoh baik dalam transformasi teknologi pada sistem jaminan sosial.

Pemanfaatan teknologi bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menuturkan, ekosistem digital menjadi satu rangkaian dengan sistem jaminan kesehatan yang dijalankan.

Ekosistem tersebut tidak hanya melibatkan BPJS Kesehatan, tetapi juga terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, kementerian dan lembaga terkait, serta peserta dan badan usaha.

Layanan kesehatan

Saat ini, setidaknya ada 23.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 3.000 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang terhubung dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Dalam ekosistem itu pula jutaan data layanan kesehatan terkoneksi satu dengan yang lain.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti

Ghufron menambahkan, pemanfaatan teknologi dalam layanan jaminan kesehatan juga telah diterapkan dalam sistem antrean daring. Peserta JKN yang ingin mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan sudah dimungkinkan untuk melakukan pendaftaran dan antrean secara daring.

Dengan sistem antrean digital, masyarakat cukup datang di waktu yang sudah ditentukan. Hal ini telah efektif meminimalkan adanya penumpukan di fasilitas kesehatan. Waktu dan energi yang dikeluarkan masyarakat pun lebih efisien.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, adanya kesenjangan di masyarakat membuat kehadiran jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, menjadi sangat penting. Jaminan kesehatan ini dapat menjadi benteng dan akses kesehatan yang inklusif di masyarakat.

Baca juga: Tak Ada Lagi Antrean Sandal Jepit untuk Berobat

”Kami yakin hal (jaminan kesehatan) ini menjadi lebih mendesak di negara-negara yang saat ini menghadapi populasi menua. Hal itu karena peningkatan permintaan layanan kesehatan,” ujarnya.