Pascakasus ”Ferienjob” di Jerman, Pemerintah Susun Aturan Magang di Luar Negeri

Untuk menjamin keamanan mahasiswa, pemerintah sedang menyusun aturan tentang magang di luar negeri.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Instruktur memberikan arahan kepada peserta praktik kerja lapangan (PKL) dari sejumlah SMK yang melakukan praktik di pabrik PT Akebono Brake Astra Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (6/2/2023). Kesempatan PKL di industri memberi kesempatan bagi siswa sekolah SMK untuk menimba pengetahuan dan pengalaman.

JAKARTA, KOMPAS — Sejak akhir Oktober 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyatakan bahwa program ferienjob atau kerja paruh waktu saat musim libur bukan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Ferienjob meliputi kerja-kerja fisik, seperti mengemas dan mengantar paket, mencuci piring di rumah makan, atau menanti koper di bandara dibuka untuk mengisi kekurangan tenaga fisik di Jerman.

Namun, oknum perusahaan di Indonesia dengan melibatkan guru besar sebuah perguruan tinggi negeri mampu membujuk banyak perguruan tinggi untuk bergabung dalam program tersebut. Sebanyak 33 perguruan tinggi dan 1.047 mahasiswa ikut dalam program ini dan meyakininya sebagai bagian dari MBKM.

Dari penelusuran di berbagai laman resmi perguruan tinggi, Senin (25/3/2023), didapati sejumlah universitas yang mengumumkan program ferienjob sebagai MBKM pada Mei tahun lalu ketika program pendaftaran bagi mahasiswa mulai dibuka. Dari laman resmi Universitas Jambi (Unja) disebutkan, mahasiswa dapat mencari pengalaman kerja selama tiga bulan sejak September-Oktober 2023 dengan gaji puluhan juta rupiah.

”Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa akan diliburkan dari kegiatan akademik di kampus Unja serta direkognisi dalam kegiatan MBKM,” demikian tulisan di laman. Bahkan, program ini didukung tiga unit pelaksana teknis (UPT) di Unja, salah satunya UPT Layanan Internasional.

Bahkan, di laman kampus ini, tim Humas Unja menampilkan kisah mahasiswa yang merasa senang dengan Ferienjob Program in Germany, dan disebutkan ada sebanyak 86 mahasiswa ikut program ini.

Dari laman resmi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), ada 108 mahasiwa yang ikut dan dibimbing 40 dosen. Acara pelepasan mahasiswa program magang Ferienjob 2023 bahkan dihadiri Rektor UNJ Komarudin. Program itu disambut baik kampus karena bagian dari upaya go international. Nantinya, kepesertaan mahasiswa dalam program magang akan dikonversi ke dalam mata kuliah sebanyak 20 satuan kredit semester (SKS) atau dilampirkan dalam surat keterangan pendamping ijazah.

Baca juga: Dijanjikan Kerja Magang di Jerman, Mahasiswa Indonesia Jadi Korban Eksploitasi

Kegiatan ini diikuti pula oleh mahasiswa PGSD Universitas PGRI Palembang. Di laman resmi terpampang ucapan selamat kepada mahasiswa yang lolos program ini. Sebanyak 23 mahasiswa FKIP lolos mengikuti program ini.

”Karena oknum memanfaatkan euforia MBKM, mungkin dari perguruan tinggi jadi tertarik. Program ferienjob atau program kerja paruh waktu saat musim libur tersebut legal di Jerman, tapi untuk mahasiswa yang mau kerja saat libur. Sebaliknya, MBKM itu bagian dari proses pembelajaran saat mahasiswa aktif,” kata Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Sri Suning Kusumawardani

Siapkan aturan

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Kiki Yuliati, mengatakan, magang luar negeri adalah kesempatan sangat berharga bagi mahasiswa, termasuk mahasiswa vokasi. Magang di luar negeri artinya memberi kesempatan belajar pada perusahaan atau industri yang beroperasi secara internasional atau global.

”Magang luar negeri yang dirancang Kemendikbudristek akan menyeleksi jenis pekerjaan magang yang ditawarkan,” kata Kiki.

Guna memastikan keamanan dan perlindungan mahasiswa yang magang di luar negeri, Kemendikbudristek sedang menyusun aturan atau regulasi terkait dengan magang luar negeri bagi para mahasiswa program pendidikan vokasi dan akademik. Pembahasan aturan hukum ini melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain untuk memastikan dan menjamin keamanan para mahasiswa serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Di dalam peraturan tersebut, Kemendikbudristek akan membantu kampus pengirim untuk dapat melakukan asesmen terhadap perusahaan atau industri luar negeri yang menjadi tujuan magang. Harus dipastikan bahwa perusahaan atau industri tersebut cukup representatif bagi mahasiswa kita.

Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang berkedok magang di Jerman yang menimpa ribuan mahasiswa Indonesia dinilai sebagai dampak dari neoliberalisme pendidikan Indonesia. Kasus-kasus semacam ini akan bermunculan saat pendidikan dikelola dengan mekanisme pasar.

”Hal yang perlu dipelajari dari perusahaan atau industri tempat magang antara lain teknologi yang digunakan, sarana prasarana kerja, dukungan infrastruktur pendukung seperti kelayakan akomodasi, kemudahan transportasi, keamanan, dan lain-lain,” kata Kiki.

Kepala SMK Puger Kuntjoro Basuki mengatakan, pihaknya telah memiliki pengalaman lama bekerja sama dengan perusahaan Jepang untuk menyalurkan lulusan sekolah kejuruan bidang kelautan dan perikanan. Sekolah sejak awal memastikan lembaga mitra tepercaya dan melibatkan orangtua siswa untuk paham tentang tawaran kerja di negara yang dituju.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Sejumlah siswa SMK Puger di Jember, Jawa Timur, Kamis (19/10/2023), sedang belajar bahasa Jepang bersama guru di halaman belakang sekolah. Sebagian besar lulusan SMK Puger bekerja di luar negeri, salah satunya Jepang. Penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Korea pun diberikan kepada siswa sehingga menghasilkan lulusan vokasi kemaritiman yang andal di dalam dan luar negeri.

”Kami sudah clear sejak dari dalam negeri tentang hak dan kewajiban. Lulusan kami ada yang ditawari dengan magang, ada yang status kerja. Tapi, kami memastikan, lembaga mitra kami tepercaya dan melakukan seleksi sesuai ketentuan. Alhamdullilah, sampai saat ini pengiriman lulusan siswa untuk magang, terutama ke Jepang, selalu dilakukan tiap tahun dan tidak ada masalah,” kata Kuntjoro.

Dampak mekanisme pasar

Sementara itu, Indra Charismiadji dari Vox Populi Institute Indonesia mengatakan, kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang di Jerman yang menimpa ribuan mahasiswa Indonesia dinilai sebagai dampak dari neoliberalisme pendidikan Indonesia. Kasus-kasus semacam ini akan bermunculan saat pendidikan dikelola dengan mekanisme pasar. Pemerintah sekadar membuat kebijakan, pemangku kepentingan pendidikan disuruh cari jalan sendiri mulai dari anggarannya sampai implementasinya.

Baca juga: Tak Masuk Kriteria MBKM, Magang Mahasiswa ”Ferienjob” ke Jerman Dihentikan

Menurut Indra, kasus TPPO berkedok magang mahasiswa diawali dengan MBKM yang tidak dibuat berdasarkan kajian akademis karena sampai hari ini tidak ada naskah akademik dari program tersebut. Konversi 20 SKS dalam MBKM melalui program magang mahasiswa sepertinya menjadi pemicu bagi kampus ataupun mahasiswa untuk mengikuti program magang di Jerman ini.