Waspadai Penipuan Paket Murah Haji dan Umrah

Masyarakat diimbau mewaspadai praktik penipuan paket haji dan umrah dengan biaya murah dan tanpa masa tunggu.

KOMPAS/ILHAM KHOIRI

Sejumlah anggota jemaah haji asal Indonesia sedang melihat pernak-pernik suvenir haji yang dijajakan pedagang kaki lima di dekat Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Mekkah di Syisya, Mekkah, Arab Saudi, Sabtu (30/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Tingginya animo warga beribadah umrah dan haji membuka celah penipuan paket murah perjalanan umrah dan haji khusus. Agar bisa beribadah dengan nyaman, warga diimbau tak tergiur paket murah dan memastikan biro perjalanan umrah dan haji khusus telah berizin.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali Hasyim mengutarakan hal itu dalam Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2024, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (24/3/2024) malam.

Menurut Faisal, dari hasil evaluasi, para penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah terindikasi nakal atau bermasalah saat membuka kantor cabang di daerah. Sebab, kadang manajemen cabang tidak mematuhi kebijakan pusat, misalnya tidak menyetor uang calon jemaah ke kantor pusat.

”Memang sulit mengawasi setiap biro perjalanan ibadah haji khusus dan umrah karena jumlahnya sangat banyak,” ujarnya.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Salah satu anggota jemaah haji debarkasi Surabaya langsung bersujud syukur setibanya kembali di Bandara Juanda Surabaya, Selasa (4/7/2023). Ada tiga kelompok terbang yang membawa kepulangan jemaah haji pada hari pertama.

Ke depan, pihaknya menata kembali pelaksanaan haji khusus, termasuk membuka posko pengaduan serta memanggil dan menegur biro perjalanan haji dan umrah nakal.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Jaja Jaelani menambahkan, pihaknya mengimbau agar warga tidak tergiur dengan slogan haji dan umrah berbiaya murah. ”Pastikan bentuk layanan yang diberikan biro perjalanan,” ungkapnya.

Sejauh ini ada sejumlah modus penipuan penyelenggaraan haji khusus dan umrah. Selain haji tanpa antre, ada modus penipuan berupa haji visa ziarah, haji visa umal, umrah murah, dan umrah backpacker.

Modus haji tanpa antre, misalnya, terjadi karena selama ini haji reguler atau dikelola pemerintah dan haji khusus tetap memiliki masa tunggu. Haji yang bisa tanpa antre hanya haji mujamalah, tetapi biayanya cukup besar, rata-rata ditawarkan di atas Rp 300 juta.

Lihat juga: Kasus Penipuan Ibadah Haji di Surabaya

KOMPAS/EVY RACHMAWATI

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Jaja Jaelani

”Masa tunggu haji yang lama menyebabkan masyarakat tergiur tawaran haji tanpa antre, apalagi biaya murah (di bawah Rp 200 juta),” ujarnya.

Banyak korban gagal berangkat karena vendor gagal menyiapkan tiket dan visa. Banyak anggota jemaah yang berangkat, tapi telantar di Arab Saudi karena vendor gagal menyiapkan layanan di Arab Saudi.

Warga juga perlu mewaspadai modus haji visa umal. Visa umal adalah visa pekerja yang bisa didapatkan melalui agensi dan jaringan travel Arab Saudi.

Selain haji tanpa antre, ada modus penipuan berupa haji visa ziarah, haji visa umal, umrah murah, dan umrah backpacker.

Pemegang visa umal bisa melaksanakan ibadah haji asal mendapat izin dari kafil (majikan) dan membayar paket masyair kepada Arab Saudi.

Saat operasionalisasi haji, potensi masalah di Arab Saudi lebih besar karena untuk masuk dan keluar Arab Saudi harus ada izin dari kafil yang terdaftar dalam visa.

”Kementerian Agama tidak dapat melarang pemegang visa umal keluar Indonesia pada musim haji,” ujarnya.

KJ

Jemaah berjalan mengelilingi Kabah dalam rangkaian ibadah umrah di kompleks Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Minggu (4/10/2020).

Pastikan layanan

”Untuk itu, pastikan layanannya, pastikan penerbangannya, pastikan visanya, dan pastikan biro perjalanannya berizin. Dengan demikian, jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan nyaman,” ucap Jaja.

Selain itu, warga yang akan menunaikan ibadah umrah dan haji dianjurkan melihat aplikasi terkait, misalnya aplikasi umrah cerdas. Hal ini untuk melihat daftar umrah atau haji yang berizin itu sudah ada dalam sistem.

”Silakan warga yang ingin berhaji atau umrah untuk mengukur keyakinan betul bahwa pilihan kita kepada biro perjalanan atau PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah) ataupun PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) telah mengantongi izin,” ujarnya.

Menurut Jaja, dalam regulasi yang ada, PPIU dan PIHK yang nakal bisa dikenai sanksi ringan hingga berat. Karena itu, para penyelenggara umrah dan haji harus memenuhi komitmen kepada konsumen dan tidak menelantarkan jemaah di Tanah Air ataupun saat berada di Arab Saudi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas membantu calon jemaah haji lansia yang menggunakan kursi roda saat mengikuti persiapan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Dalam beberapa kasus pembekuan izin PPIU dan PIHK, penyelenggara tidak memenuhi komitmen kepada jemaah. Hal itu meliputi, antara lain, jemaah tidak mendapat tiket pulang dan jemaah tidak diberangkatkan karena dananya diselewengkan.

Baru-baru ini Kementerian Agama menerima sejumlah laporan terkait hal itu, antara lain biro perjalanan lambat memulangkan jemaah. Jika ada masalah, jemaah bisa melaporkan biro perjalanan yang nakal kepada Kemenag ataupun kepolisian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur beberapa ketentuan pidana terkait penipuan penyelenggaraan umrah dan haji, antara lain Pasal 113, 114, 115, 116, 117, 118, dan Pasal 119. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 ditambahkan Pasal 118A dan Pasal 119A.

Ada larangan bagi orang tanpa hak, yakni menjualbelikan kuota haji reguler, menerima setoran biaya perjalanan ibadah haji (bipih), serta mengumpulkan dan memberangkatkan jemaah umrah dan jemaah haji khusus.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Calon jemaah haji mengikuti upacara pelepasan saat akan diberangkatkan dari Islamic Center Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/7/2019). Kota Semarang mendapatkan kuota sebanyak 1.932 orang dari total kuota haji Indonesia sebanyak 231.000 orang.

Larangan lain ialah menerima setoran biaya umrah dan haji khusus, serta menyebabkan kegagalan kepulangan jemaah haji khusus dan umrah melebihi lima hari.

Modus haji tanpa antre, misalnya, terjadi karena selama ini haji reguler dan haji khusus tetap memiliki masa tunggu. Haji yang bisa tanpa antre hanya haji mujamalah, tetapi biayanya cukup besar.

Baca juga: Penipuan Berkedok Umrah Kembali Terjadi

Terkait umrah backpacker, pemerintah sedang membahas rencana revisi undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini untuk melengkapi regulasi yang ada seiring perkembangan situasi haji dan umrah.