27 Negara Berbagi Pengalaman

Kompas/Adhitya Ramadhan

Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu wahyudi (batik) menandatangi kerja sama dengan Ketua Joint Learning Network (JLN) Indonesia Prof Ali Ghufron Mukti di Yogyakarta, Kamis (3/2). Kerja sama mencakup semua upaya peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

YOGYAKARTA, KOMPAS – Perwakilan dari 27 negara di dunia yang tergabung dalam Joint Learning Network berbagi pengalaman implementasi jaminan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan kesehatan primer di Yogyakarta, Kamis (2/3). Pengalaman berharga negara lain diharapkan bisa menjadi masukan Badan Penyelenggara Sosial Jaminan Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer.

Beberapa negara yang hadir dalam forum tersebut ialah Maroko, Malaysia, Ghana, dan Vietnam. Selain seminar, pada kesempatan tersebut juga BPJS Kesehatan menandatangani perjanjian kerja sama dengan JLN Indonesia dalam pengembangan pelayanan kesehatan primer. Kerja sama mencakup, antara lain, seminar, pendidikan, pelatihan.

Ketua JLN Indonesia  Ali Ghufron Mukti, mengatakan, masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bentuk asuransi sosial kesehatan. Pengalaman di negara lain bisa menjadi masukan bagi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN dan pemerintah dalam implementasi JKN.

“Awalnya JLN diinisiasi hanya oleh empat negara, yaitu Thailand, Indonesia, India, dan Amerika Serikat. Tapi sekarang anggotanya sudah 27 negara. Ini jadi jejaring untuk saling belajar meningkatkan kualitas jaminan kesehatan di berbagai negara,” kata Ghufron.

Sebenarnya, ujar Ghufron, JKN yang dimiliki Indonesia umumnya lebih baik dibandingkan dengan asuransi sosial kesehatan lain di negara lain di Asia Tenggara. Untuk kepesertaan, misalnya, Indonesia masih kalah dari Filipina. Akan tetapi, dari sisi biaya Indonesia masih lebih baik. Tidak seperti di Filipina, pasein di Filipina tidak mengeluarkan biaya tambahan ketika mendapat layanan keseshatan. Adapun dibandingkan Thailand, Indonesia masih berada di bawah.

Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu wahyudi, mengakui bahwa program JKN masih banyak kekurangan. Forum dan kerja sama dengan JLN menjadi kesempatan yang baik untuk belajar dari negara lain.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam implementasi JKN ialah penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), cakupan kepesertaan, juga tak kalah penting ialah keberlanjutan pembiayaan.(ADH)