Siapkan Produk Sawit Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS — Resolusi Parlemen Eropa yang mengkritik praktik perkebunan dan industri sawit di Indonesia tak perlu ditanggapi emosi. Putusan tak mengikat itu mengingatkan pada Deklarasi Amsterdam pada 2015 yang menyatakan hanya akan menerima sawit dari kebun dan industri berkelanjutan pada 2020.Menurut Senior Program Manager Palm Oil, IDH-The Sustainable Trade Initiative Desi Kusumadewi, Kamis (20/4), di Jakarta, negara-negara Uni Eropa mengimpor 7 juta ton minyak kelapa sawit dan turunannya tiap tahun. "Ada sekitar 7 juta ton berpotensi untuk kita isi dan manfaatkan dengan sawit berkelanjutan," ujarnya, pada diskusi sawit berkelanjutan IDH bersama Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Kini IDH merancang pendekatan lanskap berkelanjutan berbasis yuridiksi bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan. Daerah itu menghasilkan 1,8 juta ton sawit per tahun dari 442.000 hektar perkebunan sawit.Dengan pendekatan yurisdiksi, keberlanjutan sawit dilihat per area. Itu membantu meningkatkan garansi tiap sawit dari daerah itu memenuhi standar keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.Instrumen pengakuan memakai sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) wajib dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) sukarela. Dengan pendekatan lanskap, unit usaha peserta RSPO yang terhambat ketiadaan penyediaan hutan bernilai konservasi dan karbon tinggi bisa dicarikan pengganti di tempat lain. Menurut Tiur Rumondang, Direktur RSPO bagi Indonesia, dari 12,5 juta ton sawit bersertifikat RSPO ke Eropa, 50 persennya asal Indonesia. Dari 11 juta ha kebun sawit, 13 persennya bersertifikat RSPO. "Daripada mengeluh dan marah, mari yang 50 persen dipertahankan dan demand ditingkatkan," ujarnya. Indonesia-Malaysia yang memasok produk sawit terbesar dunia punya pesaing baru, Amerika Selatan dan Afrika. Negara-negara itu punya lahan dan tata kelola lebih baik daripada saat Indonesia menggiatkan sawit.Preseden burukKhalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia berharap, pemerintah tidak menutup mata atas fakta tersaji pada Resolusi Uni Eropa. Parlemen Eropa setuju isi resolusi mengaitkan praktik kebun sawit dengan deforestasi, hak asasi manusia, dan budaya atau masyarakat adat. Reaksi keras menolak isi resolusi bisa jadi preseden buruk bagi pembenahan tata kelola sumber daya alam, khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan, serta penegakan hukumnya. Jadi, pemerintah diminta membenahi tata kelola perkebunan dengan mengaudit perusahaan, termasuk menertibkan hak guna usaha (HGU) di kawasan hutan bagi sawit. Gubernur Jambi Zumi Zola, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, berharap pemerintah pusat tak terpengaruh resolusi Parlemen Eropa terkait komoditas minyak sawit. Kepentingan masyarakat harus diutamakan dalam pengambilan kebijakan perkelapasawitan.(ICH/NTA)