MALANG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’rif Amin seusai dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Rabu (24/5). KH Ma’ruf Amin akan menjadi Guru Besar, sekaligus dosen tidak tetap di kampus yang menyebut diri sebagai kampus multikultural internasional tersebut.
Dahlia Irawati
Presiden Joko Widodo menghadiri pengukuhan KH Ma
Jokowi memberikan ucapan selamat setelah prosesi pengukuhan Guru Besar usai. Setelah memberikan selamat, KH Ma’ruf Amin dan Jokowi juga melakukan sesi foto bersama. Pada kesempatan ini, Presiden tidak menyampaikan pidato dalam kesempatan itu.
”Saya sebenarnya sudah tua, tapi karena ada yang menghendaki saya sebagai Guru Besar, ya, saya terima. Ini beban karena tanggung jawabnya besar. Saya sudah cukup dengan menjadi kiai seperti ini. Tapi dengan diberi penghargaan seperti ini, apalagi dihadiri presiden dan menteri, ini penghormatan untuk saya,” kata KH Ma’ruf Amin seusai acara.
Dalam pengukuhannya, Ma’ruf Amin membawakan orasi berjudul ”Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)”. Dalam orasi tersebut Ma’ruf menjelaskan tentang penguatan fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai bagian dari MUI.
Optimalisasi fungsi DSN dilakukan untuk mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah, meneliti dan memberi fatwa bagi produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah. Serta memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan
Menurut dia, amanah besar dalam melaksanakan norma dan prinsip Islam menjadi modal dan kekuatan utama berkembahnya ekonomi syariah di Indonesia. Dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat hingga Mei 2016, aset perbankan syariah, pasar modal syariah, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah telah mencapai Rp 3,9521 triliun. Terdiri dari perbankan syariah Rp 297,9 triliun, IKNB syariah sebesar Rp 74,8 triliun, dan pasar modal syariah mencapai Rp 3,579 triliun (Juli 2016)
Perkembangan pesat ekononi syariah di Indonesia tersebut menjadi perhatian utama dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besar yang bertempat di lantai 5 Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim.
Duduk dalam jajaran kursi undangan kehormatan yang turut mengukuhkan Ma’ruf Amin sebagai Guru Besar, di antaranya Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Adapun Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir menyerahkan SK pengukuhan guru besar tersebut.
Selain Presiden Joko Widodo, hadir pula Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, serta hadir juga Ketua PB NU Said Aqil Siroj.
Selain menghadiri pengukuhan gelar tersebut, Presiden juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional di Lapangan Rampal, Kelurahan Kesatrian, Blimbing, Kota Malang. Sebelum itu, Presiden terlebih dahulu menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam pembagian sertifikat tersebut mengatakan, tahun 2017 ini ada 5 juta sertifikat lahan untuk masyarakat. ”Di Jatim akan dibagikan 500.000 sertifikat, di Jateng dibagikan 500.000 sertifikat, di Jawa Barat juga dibagikan 500.000 sertifikat. Sisanya akan dibagikan ke seluruh wilayah di Indonesia,” kata Sofyan Djalil.
Sofyan Djalil mengatakan bahwa sertifkat tersebut bisa diagunkan ke bank, tetapi diminta tidak digunakan untuk kredit konsumtif, misalnya membeli motor. ”Hal yang jelas bapak-ibu harus bisa memperkirakan, apakah bisa membayar cicilan kredit tersebut atau tidak. Kalau tidak, ya, tidak usah kredit, karena sayang nanti kalau tidak bisa bayar, sertifikat ditahan sehingga bapak-ibu tidak punya aset,” katanya di hadapan ribuan penerima sertifikat dari berbagai wilayah di Jawa Timur tersebut.
Kompas/Dahlia Irawati
Para ibu penerima sertifikat hak atas tanah Program Strategi Nasional berkumpul menanti Presiden Joko Widodo di Lapangan Rampal, Kelurahan Kesatrian, Blimbing, Kota Malang. Sebelumnya, Joko Widodo terlebih dahulu menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang.
