logo Kompas.id
Ilmu Pengetahuan & TeknologiMomentum Benahi Perencanaan...
Iklan

Momentum Benahi Perencanaan Jakarta

Oleh
· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bisa menjadi momentum untuk membenahi perencanaan kota ini. Dengan wacana pemindahan ibu kota, konsep proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara yang target utamanya mengamankan Jakarta sebagai ibu kota negara harus ditinjau ulang. "Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta menjadi bertentangan dengan proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau yang lebih dikenal dengan NCICD," kata Kepala Laboratorium Data Laut dan Pesisir Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widodo Pranowo, di Jakarta, Rabu (5/7). Widodo mengatakan, jika rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain bakal dimulai 2018 dan diprediksi memakan waktu tiga tahun, estimasinya harus selesai pada 2020 atau 2021. Padahal, cetak biru NCICD yang telah diperbarui pada akhir 2016 salah satunya menyiapkan "Tahap D" yang bersifat mendesak dan harus dilaksanakan adalah periode 2017-2019. Tahap D berupa pembangunan tanggul pantai sepanjang 20,1 kilometer, drainase, pompa, dan pintu air yang diperkirakan menyedot anggaran Rp 3,7 triliun. Widjo Kongko, ahli kelautan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, juga mendukung agar pemerintah mengkaji ulang rencana penataan pantai utara Jakarta. Alasan awal mengenai urgensi proyek PTPIN ini adalah untuk melindungi ibu kota negara. Dengan rencana pemindahan ibu kota, latar belakang proyek yang akan memengaruhi cetak birunya perlu dikaji ulang. Sebelumnya dia mengkritik sebagian proyek ini, terutama terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa dan pulau-pulau reklamasi. Tanggul laut dan pulau-pulau reklamasi itu justru akan menjadi masalah baru bagi ekologi Jakarta. Ketua Umum Ahli Perencanaan Kota Indonesia Bernadus Djonoputra mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta tidak akan serta-merta mengurangi beban kota ini jika konsep pengembangannya tidak dibenahi. "Kalaupun fungsi pelayanan pemerintahan pusat jadi dipindahkan, jumlah penduduk Jakarta akan terus tumbuh selama fungsi ekonomi dan perdagangan tetap ada di kota ini," katanya. (aik)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000