Siasati Kendala dengan Terobosan
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sadar, riset dan inovasi akan berperan penting dalam pembangunan ekonomi di masa depan. Namun, kesadaran itu belum tecermin nyata. Anggaran riset cenderung stagnan. Meski berbagai terobosan dibuat lembaga riset, kehadiran nyata negara tetap diperlukan."Perhatian pemerintah sudah naik, tetapi kondisi anggaran negara belum memungkinkan bagi lembaga riset untuk berlari," kata Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin, di Jakarta, Selasa (18/7).Anggaran lembaga riset relatif terbatas. Kenaikannya dari tahun ke tahun tak terlalu besar. Namun, anggaran lembaga riset juga dipotong untuk penghematan, khususnya anggaran belanja modal dan perjalanan dinas."Bagi peneliti, perjalanan dinas itu bagian dari riset untuk mengumpulkan data dan survei," kata Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bambang Subiyanto.Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto mengatakan, pemotongan anggaran seharusnya tidak dipukul rata. Lembaga riset dan lembaga teknis lain yang lebih banyak kegiatan operasional, bukan koordinasi, seharusnya dibedakan. Anggaran Lapan 2017 Rp 698 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut rencana, anggaran itu akan dipotong Rp 29,3 miliar. Namun, ada kemungkinan anggaran Lapan ditambah Rp 138 miliar untuk penambahan sistem penerimaan citra resolusi tinggi penginderaan jarak jauh guna pengelolaan tata ruang.Sementara anggaran LIPI tahun ini Rp 1,1 triliun. Anggaran itu, khususnya untuk biaya perjalanan dinas, akan dipotong Rp 25 miliar. Penghematan itu membuat target riset direvisi.Untuk BPPT, dari anggaran sekitar Rp 1 triliun dipotong Rp 40 miliar. Pemotongan itu membuat sejumlah kegiatan riset, kajian, dan pengembangan taman sains dan teknologi (STP) terpaksa dikaji ulang. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam pembukaan Kongres Teknologi Nasional 2017, Senin (17/7), menegaskan, riset dan inovasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2030.TerobosanMengatasi berbagai keterbatasan, lembaga riset melakukan sejumlah terobosan, baik internal maupun menjalin sinergi dengan lembaga riset lain. "Sinergi antarlembaga riset diperlukan untuk menjalankan Rencana Induk Riset Nasional dengan saling memanfaatkan fasilitas riset lembaga lain," kata Bambang. Kerja sama itu salah satunya dilakukan dalam proyek satelit Lapan A3/IPB yang diluncurkan pada 2016. Satelit dibuat di fasilitas produksi Lapan, tetapi diuji di fasilitas milik LIPI dan BPPT.Selain itu, laboratorium terbuka digagas. Meski dana seret, tuntutan pengembangan pengetahuan baru harus diwadahi. Laboratorium terbuka itu bisa diakses peneliti dari lembaga riset, perguruan tinggi, dan industri.Selain kerja sama antarlembaga dalam negeri, Thomas menambahkan, pemanfaatan kerja sama internasional perlu ditingkatkan karena bisa menghemat anggaran negara. Pola itu salah satunya diwujudkan pada pembangunan radar atmosfer di Kototabang, Sumatera Barat, bersama Universitas Kyoto, Jepang. "Kemandirian bangsa tak berarti semua harus diusahakan sendiri," ujarnya. Kerja sama saling berkontribusi untuk sains menunjukkan kesetaraan Indonesia dengan negara maju. Langkah lain, membuat riset terarah dengan mengutamakan riset mendukung prioritas kebijakan pembangunan. Bambang menegaskan, LIPI mendukung program pembangunan daerah berbasis potensi energi dan pangan daerah serta keinginan warga setempat. Program yang akan dikerjasamakan dengan sejumlah kementerian untuk menumbuhkan industri mikro dan kemajuan daerah.Sementara Lapan fokus pada pemanfaatan citra satelit untuk pembangunan wilayah dalam jangka pendek. Untuk jangka menengah, penguasaan teknologi satelit jadi prioritas. Pada jangka panjang, Lapan menargetkan meluncurkan satelit sendiri dari bandar antariksa di Indonesia. "Pengembangan sains dan teknologi tak langsung ada hasil," kata Thomas. Adapun BPPT, menurut Unggul, membantu mengatasi soal pembangunan infrastruktur. (YUN/MZW)
