logo Kompas.id
Ilmu Pengetahuan & TeknologiDistribusi ke Daerah Terpencil...
Iklan

Distribusi ke Daerah Terpencil Terkendala

Oleh
· 2 menit baca

MANADO, KOMPAS — Ketimpangan distribusi dokter di Indonesia terus terjadi karena pemerintah tak bisa memaksa para dokter bekerja di daerah terpencil. Itu merupakan dampak pencabutan instruksi presiden tentang pemerataan tenaga dokter pada awal era reformasi.Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (11/8), menyatakan hal itu menanggapi keluhan tiga kepala daerah terpencil pada Rapat Kerja Daerah Dinas Kesehatan Sulut. Tiga kepala daerah itu adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan Herson Majulu, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Mokoagow, dan Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana.Pemerintah pun menugaskan dokter spesialis penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan, serta anestesi dan terapi intensif di daerah terpencil dan kepulauan. Dokter baru lulus spesialisasi itu wajib ikut program wajib kerja dokter spesialis.Mereka ditempatkan minimal satu tahun di rumah sakit pemerintah di daerah yang membutuhkan. Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang ditandatangani pada 12 Januari 2017.Rumah sakit terapungJabes Gaghana mengatakan, ketimpangan distribusi dokter terjadi di kepulauan. Dari 30 pulau berpenghuni di Sangihe, hanya 15 dokter umum yang melayani 30 puskesmas.Minimnya jumlah dokter dan bidan menghambat layanan kesehatan dan memicu tingginya angka kematian ibu dan anak. "Warga harus menyeberang lautan menuju rumah sakit di Tahuna (ibu kota kabupaten) untuk mendapat pertolongan. Banyak warga meninggal dalam perjalanan," ujarnya.Jabes berharap Kementerian Kesehatan memberi bantuan kapal. Nantinya kapal itu berfungsi sebagai RS terapung yang bisa dioperasikan ke pulau-pulau.Nila mengatakan, soal persebaran dokter menghambat program kesehatan. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta memberi insentif bagi dokter yang bertugas. Daerah yang butuh dokter perlu memperhatikan gaji dokter. "Kalau pendapatan bagus, mungkin banyak dokter ke daerah. Kami tak bisa paksa mereka ke daerah," ujarnya.Program Nusantara Sehat yang mengirim tenaga kesehatan ke daerah terpencil pun kurang diminati meski gaji dokter Rp 11 juta per bulan. Padahal, dari 1.500 puskesmas di Indonesia, baru sebagian punya dokter. Kepala Dinas Kesehatan Sulut Debby Kalalo menyambut positif program Nusantara Sehat yang menempatkan tim tenaga kesehatan di perbatasan Miangas, Marore, dan Marampit. Di kepulauan dan area terpencil di Sulut, jumlah tenaga kesehatan minim. (ZAL)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000