Community Manager Qlue Willy Winarko (kiri) menjelaskan, aplikasi Qlue dapat digunakan oleh warga Jakarta untuk melaporkan peristiwa atau keluhan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Di era berkembangnya media digital, masyarakat dapat memanfaatkan sarana tersebut untuk melakukan hal positif, salah satunya memantau kinerja pemerintah yang dilakukan oleh aplikasi Qlue. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan kota dengan lembaga-lembaga terkait.
Qlue dapat digunakan warga untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan merespons laporan atau keluhan tersebut melalui dinas yang terkait. Aplikasi ini menjadi bagian dari program Jakarta Smart City yang diluncurkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 15 Desember 2015.
”Aplikasi ini tidak sekadar aplikasi keluhan masyarakat,” kata Community Manager Qlue Willy Winarko pada acara Social Media Week Jakarta 2017 yang diadakan di Jakarta, Rabu (13/9).
Willy menjelaskan, selain melaporkan keluhan masyarakat untuk direspons pemerintah, kami juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi untuk berdiskusi tentang permasalahan yang ada di Jakarta. Salah satu organisasi yang bekerja sama dengan Qlue ialah Institute for Transportation & Development Policy (ITDP). Mereka bekerja sama dalam mengampanyekan hak pejalan kaki di trotoar.
ITDP ingin membuat kota-kota menjadi minim kendaraan bermotor. Mereka berkampanye di media digital dengan tanda pagar #PedestrianFirst agar hak-hak para pejalan kaki dapat diperoleh.
Senior Communication Associate ITDP Fani Rachmita mengatakan, ide ini terinspirasi ketika ia membaca berita ada kecelakaan yang menimpa pejalan kaki awal 2017 lalu. Dari peristiwa itu, ITDP mulai membuat riset dan infografik, serta berkembang menjadi kampanye dengan tanda pagar #PedestrianFirst.
Berkat laporan dari masyarakat dan kerja sama Qlue dengan ITDP, Jakarta Smart City, dan organisasi lain, pada ”Bulan Tertib Trotoar” yang diadakan pada 1-31 Agustus sekitar 17.000 kendaraan yang melanggar peraturan penggunaan trotoar ditindak pemerintah. Tindakan ini dilakukan sebagai usaha menyadarkan masyarakat agar mau menggunakan transportasi massal. (DD08)
