Tanggapan Pemerintah Tetap Ditunggu
JAKARTA, KOMPAS — Setelah dua pekan menggelar aksi di seberang Istana Merdeka, sejumlah warga Rembang yang tergabung Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Senin (18/9), memutuskan kembali ke kampung halaman mereka. Namun, mereka menyatakan akan terus meneriakkan penolakan terhadap penambangan di wilayah Cekungan Air Tanah Watuputih, Rembang. Warga Rembang yang mayoritas perempuan tetap menuntut tanggapan dan sikap tegas pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo, atas kegiatan penambangan di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang tidak mengindahkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) I."Walaupun kami pulang kampung, kami tetap menuntut tanggapan Presiden Jokowi agar tidak membiarkan penambangan di CAT Watuputih," ujar Sukinah, salah satu perempuan Kendeng. Para perempuan Kendeng memutuskan kembali ke Rembang karena situasi yang tidak kondusif. Sabtu (16/9), polisi memblokade kawasan gedung Lembaga Bantuan Hukum Jakarta terkait diskusi Pelurusan Sejarah 1965. Para perempuan Kendeng selama dua pekan di Jakarta menginap di LBH. Karena itulah, lanjut Sukinah, mereka tidak melanjutkan aksi di Jakarta karena khawatir ada pihak-pihak yang mengait-ngaitkan perjuangan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dengan hal politik. "Perjuangan petani Kendeng punya irama sendiri dan punya dasar yang kuat terhadap lingkungan. Ketika di situasi tidak begitu kondusif dan rawan diopinikan yang tidak-tidak, kami memilih menghindari itu. Namun, perjuangan tetap berlanjut dengan berbagai strategi," ucap Gunritno, pemimpin JMPPK.Menurut dia, langkah perempuan Kendeng menghentikan aksi di seberang Istana untuk membuktikan bahwa aksi JMPPK bukan kekerasan, melainkan aspirasi pelestarian lingkungan. Sementara itu, di Rembang, sejumlah anggota JMPPK yang tidak berangkat ke Jakarta kemarin menggelar aksi di depan Kantor Bupati Rembang. Perwakilan peserta aksi diterima Bupati Rembang A bdul Hafidz. Koordinator JMPPK Rembang Joko Prianto mengatakan, JMPPK meminta Bupati menghentikan penambangan yang ada di CAT Watuputih seperti rekomendasi hasil KLHS I. (son)
