Pengurangan Risiko Bencana Jadi Investasi
SORONG, KOMPAS — Sebanyak 2.500 perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejumlah kabupaten dan kota bertemu di Sorong, Papua Barat, pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Pertemuan itu diharapkan mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, di Sorong, Minggu (22/10), mengatakan, pengurangan risiko bencana (PRB) jangan dilihat sebagai beban. Jadi, PRB harus diperhitungkan sebagai investasi pembangunan.Upaya mitigasi atau PRB bertujuan meningkatkan ketahanan menghadapi bencana. Penerapannya bisa dilihat dengan penurunan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Untuk itu, perlu komitmen kuat pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta," ujarnya.Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ada 136 kabupaten atau kota berisiko tinggi bencana. Pada 2016, indeks risiko bencana di Indonesia turun 15,9 persen dan pada 2019 diharapkan turun hingga 30 persen sesuai yang ditetapkan dalam RPJMN.Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menambahkan, Peringatan Bulan PRB 2017 yang berlangsung di Papua Barat, 22-25 Oktober 2017, ini memilih tema "PRB sebagai Bagian dari Investasi Pembangunan". Investasi yang diharapkan mencakup pembangunan kesadaran bersama, pembangunan dialog dan pengembangan jejaring antarpelaku PRB, serta ajang pembelajaran bersama pelaku PRB di seluruh Indonesia.Jumlah peserta dari perwakilan BPBD se-Indonesia yang mengikuti pertemuan ini mencapai 2.500 orang. Jumlah itu belum termasuk lembaga swadaya masyarakat di bidang kebencanaan yang juga terlibat. Dalam acara ini akan ada pertukaran pengetahuan, bersih sungai, pengukuhan sekolah sungai, pelatihan manajemen bencana, dan pameran. Selain di Kota Sorong, rangkaian kegiatan dilakukan di Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambraw, dan Kabupaten Raja Ampat.Kerugian ekonomiBerdasarkan data BNPB, kerugian ekonomi akibat bencana alam di Indonesia rata-rata Rp 30 triliun per tahun. Nilai kerugian itu bertambah seiring tren kenaikan frekuensi bencana alam, khususnya banjir dan longsor.Hingga pertengahan 2017 terjadi 780 bencana yang didominasi banjir dan longsor. Bencana melanda 141 kabupaten atau kota di 27 provinsi, mengakibatkan 81 orang meninggal atau hilang, 201 orang terluka, 766.214 orang mengungsi, 8.720 rumah rusak, dan 102.052 rumah terendam. Sementara fasilitas umum yang rusak adalah 139 bangunan pendidikan, 94 tempat ibadah, dan 13 bangunan kesehatan.Selain itu, bencana kekeringan kian jadi ancaman. Misalnya, tahun ini, meski musim kemarau termasuk normal, kekeringan parah. Menurut Sutopo, di puncak musim kemarau pada pertengahan September lalu, 105 kabupaten atau kota di Jawa dan Nusa Tenggara-yang dihuni lebih dari 3,9 juta orang-mengalami kekeringan. Tren wilayah yang dilanda kekeringan bertambah dibandingkan pada 2014, yang mencapai 86 kabupaten atau kota. Meluasnya bencana banjir, longsor, dan kekeringan ini menunjukkan tren pembangunan belum mengintegrasikan risiko bencana. Sebab, tiga jenis bencana itu lebih disebabkan oleh faktor antropogenik atau faktor manusia dibandingkan alam. (AIK)
