Efisiensi Tata Kelola Diutamakan
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memilih opsi mendahulukan efisiensi tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Hal itu bertujuan mengatasi defisit atau kekurangan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah selalu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan. Pemerintah tidak ingin upaya mengatasi satu masalah justru menimbulkan soal yang lain. Untuk itu, efisiensi tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ditambah dengan realokasi cukai rokok dan pelibatan pemerintah daerah dalam pembiayaan jadi opsi yang diambil. Dengan demikian, tidak ada opsi menaikkan iuran peserta."Sesudah semua diperbaiki, lebih efisien. Kalau masih dibutuhkan untuk peningkatan iuran baru akan dilakukan," kata Sri Mulyani seusai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/11). Acara itu juga dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, serta Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris.Menurut Sri Mulyani, terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga agar program JKN-KIS tetap berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah efisiensi kegiatan operasional BPJS Kesehatan serta mengkaji kembali klaim layanan JKN-KIS. Fahmi mencontohkan tingginya kasus persalinan dengan sectio caesarea. "Apakah betul semua kasus sectio itu sudah sesuai dengan indikasi," ujarnya.Data BPJS Kesehatan menunjukkan, operasi bedah caesar merupakan kasus atau kode CBGs rawat inap tingkat lanjut terbanyak hingga Juni 2017. Karena itu, BPJS Kesehatan akan meninjau ulang kasus-kasus seperti itu bersama dengan organisasi profesi terkait.Peran pemdaSelain itu, peran pemerintah daerah dalam pembiayaan program JKN-KIS juga akan ditingkatkan. Selama ini pemda mendaftarkan banyak warganya ke dalam JKN-KIS. Agar prinsip gotong royong dalam pembiayaan juga terjadi, maka pemerintah daerah diharapkan komitmennya untuk juga ikut memperkuat pembiayaan BPJS Kesehatan. "Kementerian Keuangan sudah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ada komitmen daerah terhadap JKN," kata Sri Mulyani.Sementara itu, upaya mengalokasikan sebagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok demi memperkuat pembiayaan JKN-KIS juga menjadi salah satu opsi yang disiapkan. Sri Mulyani mengatakan, pengalokasian sebagian DBHCHT untuk JKN-KIS dinilai logis karena perilaku merokok terkait erat dengan risiko terjadinya penyakit kronis yang membebani JKN-KIS. Pajak rokokUntuk pajak rokok, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan mengatur agar 75 persen dari 50 persen pajak rokok yang sudah diperuntukkan bagi kesehatan dialokasikan untuk program JKN-KIS. "Peraturan menteri kesehatannya harus diubah," ujarnya.Tahun ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 3,6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menutup kemungkinan defisit atau kekurangan biaya kesehatan JKN-KIS akhir tahun nanti.Fahmi menambahkan, opsi lain yang ditempuh untuk memperkuat pembiayaan JKN adalah mengeluarkan kasus-kasus penyakit yang terjadi akibat kerja. BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk hal ini. "Ini memang tidak mudah," ucapnya.Menko PMK Puan Maharani menyatakan, perlu ada upaya antisipatif untuk mengurangi defisit pembiayaan JKN-KIS. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada promotif dan preventif kesehatan, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung pembiayaan program JKN-KIS. (ADH)
