Isu Laut Belum Menjadi Fokus

BONN, KOMPAS — Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-23 Kerangka Kerja PBB tentang Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bonn, Jerman, belum membahas intensif isu laut dalam perubahan iklim. Indonesia akan terus memperjuangkan ini untuk jadi bagian dari implementasi Kesepakatan Paris.Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Hafas Oegroseno, Kamis (16/11), seperti dilaporkan wartawan Kompas, Adhitya Ramadhan, di Bonn, Jerman, mengatakan, COP-23 kurang lengkap. Isu laut luput dari pembahasan tingkat negosiasi. Padahal, dua pertiga planet ini ialah perairan yang mayoritas berupa laut. "Kesepakatan Paris seharusnya juga membahas isu laut lebih banyak," ujarnya. Karena itu, Indonesia berupaya agar isu laut ini masuk dalam ruang negosiasi delegasi antarnegara. Untuk itu, sejumlah aliansi dilakukan demi mendapat dukungan, terutama dengan negara-negara pulau seperti Fiji, beberapa negara Eropa, dan organisasi masyarakat sipil internasional. "Perhatian pada isu laut dalam COP23 amat kecil. Padahal, laut penting bagi keberlanjutan planet dan memberikan solusi bagi inovasi," kata Biliana Cicin-Sain, Presiden Global Ocean Forum. Banyak hasil riset terbaru menunjukkan kaitan perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan peningkatan badai.Bergerak majuMenjelang pidato dari para kepala negara dan kepala pemerintahan di Konferensi Perubahan Iklim, Presiden yang juga Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama menyerukan agar negara- negara bergerak maju. Itu bertujuan menyelamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Para menteri dan 25 kepala negara serta kepala pemerintahan tiba di Bonn, kemarin, sehari menjelang berakhirnya COP23 UNFCCC, Jumat (17/11). "Kita terikat kepentingan bersama untuk menekan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Ini misi kemanusiaan, simbol perjalanan harus kita jalani bersama. Mari mencapai tujuan kita," kata Bainimarama yang memimpin sidang COP-23.Seruan serupa datang dari Timoci Naulusala, berusia 12 tahun, yang ikut lomba pidato anak- anak. "Lautan menelan desa-desa, memakan garis pantai, pohon-pohon buah-buahan mati.. Itu amat menyedihkan, tetapi itu riil. Anda pikir dampaknya hanya ke negara-negara kecil.... Anda keliru," katanya. Kamis, panel tingkat tinggi dari pemimpin negara atau pemerintahan. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyatakan, Kesepakatan Paris riil jika diikuti aksi nyata. Konstruktif, kerja multilateral di bawah payung PBB. Sebagai tuan rumah, lewat Kanselir Angela Merkel, Jerman berjanji melipatduakan bantuan pendanaan iklim di negara berkembang pada 2020.Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, bulan lalu, saat berkunjung ke pulau-pulau kecil Antigua-Barbuda dan Dominika, dirinya kaget melihat kerusakan akibat badai. (AFP/UNFCCC/ISW)