Warga menunggu giliran untuk menjalani proses pemberkasan di loket Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Pasar Rebo, Jakarta, Sabtu (28/10/2017).
JAKARTA, KOMPAS - Data identitas 32 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat belum lengkap. Dari jumlah itu, sebanyak 22 juta merupakan peserta penerima bantuan iuran. Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terus melengkapi data itu.
Kelengkapan data identitas peserta itu antara lain meliputi kejelasan nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat. ”Peserta tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Hanya data kepesertaannya yang diperbaiki,” kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari ketika memantau proses pendaftaran peserta JKN-KIS menggunakan mesin pembaca data (card reader) di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan, Jumat (5/1).
Andayani mengatakan, sejak tahun 2016, pendaftaran peserta JKN-KIS harus menggunakan KTP-el sehingga data peserta yang terdaftar sudah lebih akurat. Namun, data peserta yang mendaftar sebelum 2016 belum berbasis NIK sehingga masih banyak data peserta yang perlu dilengkapi.
Hingga 31 Desember 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949 orang atau 72,9 persen dari total penduduk Indonesia.
Sejak Desember 2017, BPJS Kesehatan menggunakan mesin pembaca data dalam proses pendaftaran. Penggunaan mesin pembaca yang baru dilakukan di DKI Jakarta ini digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan pendaftaran peserta.
Sejak 21 Desember 2017, BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan menerima 155 kunjungan masyarakat yang memanfaatkan mesin pembaca data KTP-el untuk melakukan proses pendaftaran ataupun mutasi. Tahun 2018 diharapkan setiap kantor cabang BPJS Kesehatan memiliki setidaknya satu mesin pembaca data. Dengan begitu, akurasi data peserta JKN-KIS bisa lebih terjamin.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris berharap, penggunaan NIK sebagai basis data kepesertaan JKN-KIS tunggal bisa mencegah terjadinya duplikasi data. Selain itu, pemutakhiran data pun bisa lebih mudah dilakukan.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menuturkan, dengan mesin pembaca data, informasi yang tersimpan pada cip di KTP-el akan terbaca. Akurasi data kependudukan yang terbaca oleh mesin kemudian diverifikasi oleh hasil pemindaian sidik jari calon peserta. ”Banyak bank yang kebobolan karena tidak melakukan verifikasi KTP-el,” kata Zudan. (ADH/DD04)
