Pada tahun 2017, pendekatan keluarga baru dilakukan oleh 2.926 dari 9.825 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten atau kota. Puskesmas-puskesmas itu menjangkau dan melakukan intervensi pada 4,8 juta keluarga.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan hal itu saat memaparkan capaian program kesehatan tahun 2017 dan rencana kegiatan pada tahun 2018 di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (10/1).
Nila menegaskan, Kemenkes berkomitmen untuk terus memperkuat puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer. Harapannya, masyarakat semakin sehat dan beban pembiayaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa ditekan.
Tahun ini, pendekatan keluarga ditargetkan dilakukan 6.205 puskesmas. Harapannya, itu bisa menjangkau hingga 39,3 juta keluarga. ”Tahun 2019, pendekatan keluarga ditargetkan sudah dilakukan seluruh puskesmas dengan target yang dijangkau 65,5 juta keluarga,” kata Nila.
Di lapangan, penguatan layanan primer dilakukan dengan pendekatan keluarga. Petugas puskesmas harus aktif berkunjung ke masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo mengatakan, paradigma menunggu pasien harus ditinggalkan petugas puskesmas. Kini, mereka harus aktif memberikan pelayanan di luar gedung, melakukan upaya kesehatan perorangan sekaligus upaya kesehatan masyarakat.
Ada 12 indikator keluarga sehat yang perlu diukur dan ditingkatkan statusnya oleh puskesmas. Indikator itu antara lain bayi diimunisasi dasar lengkap dan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, keluarga memiliki jamban, anggota keluarga tidak ada yang merokok, dan penderita hipertensi berobat teratur. ”Masyarakat perlu berubah perilakunya agar lebih sehat,” ujarnya.
Pendekatan keluarga tak mudah dilakukan, butuh kerja keras. Agar bisa melakukan hal itu, puskesmas perlu dilengkapi sumber daya manusia dan sarananya dan ditingkatkan kompetensinya. Selain kompetensi teknis, tata kelola puskesmas perlu ditingkatkan melalui akreditasi.
Tenaga kesehatan
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Usman Sumantri mengatakan, tahun 2018, pengiriman tim Nusantara Sehat (NS) dan NS individu tetap akan dilakukan. Itu bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan tenaga kesehatan di daerah, terutama daerah terpencil perbatasan dan kepulauan (DTPK). Bahkan, daerah tujuan pengiriman NS individu akan diperluas.
Tahun ini, Badan PPSDM Kesehatan menargetkan pengiriman 150 tim NS yang beranggotakan 7-9 tenaga kesehatan. Target lainnya adalah pengiriman 3.835 NS individu tidak hanya ke puskesmas DTPK, tetapi juga ke puskesmas biasa di daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah.
Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di daerah, wajib kerja dokter spesialis (WKDS) dan penugasan khusus residen tetap dilakukan. Bahkan, menurut rencana, jenis spesialisasi yang dikirimkan ke daerah akan diperluas.
Semula WKDS hanya untuk lima jenis spesialisasi (spesialis kebidanan dan kandungan, anak, anestesi, penyakit dalam, dan bedah). Kini jenis spesialisasi dalam WKDS akan bertambah menjadi tujuh jenis spesialis atau ditambah spesialis radiologi dan patologi klinik. (ADH)
