Petugas kesehatan dari Tim Khusus Penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk memberikan vaksin campak bagi anak-anak di Kampung Atat, Distrik Pulau Tiga, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (13/1). Sejak Selasa hingga Sabtu, tim sudah memberikan vaksin campak kepada 400 anak di lima kampung di distrik tersebut.
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kesehatan meneruskan kegiatan imunisasi pada tahun 2018 ini. Keberlanjutan itu demi menekan persebaran wabah penyakit difteri.
"Kami harap bulan Januari ini cakupannya bisa mencapai 90 persen," ujar Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (12/1).
Nila mengatakan, pada Januari 2018, sebanyak 85 kabupaten/kota melaksanakan imunisasi ulang (outbreak response immunization/ORI) sebagai upaya menindaklanjuti kejadian luar biasa difteri tahun 2017. "Imunisasi terus dijalankan untuk memastikan kondisi badan kita selalu imun," ujarnya.
Sebelumnya, pada Desember 2017, imunisasi ulang difteri dilakukan di 12 kabupaten/kota di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Cakupan masyarakat yang ikut imunisasi itu mencapai 65,12 persen.
Sepanjang 2017, menurut data Kemenkes, tercatat 954 kasus difteri di 170 kabupaten/kota di 30 provinsi dengan 44 kasus kematian. Hingga 9 Januari 2018, ada 14 kasus baru difteri. Sebanyak 85 kabupaten/ kota sudah tidak melaporkan adanya kasus baru difteri.
Pasokan vaksin
Nila mengatakan, sampai saat ini, jumlah pasokan vaksin difteri dari PT Biofarma lebih dari cukup. Vaksin yang digunakan aman bagi masyarakat.
Direktur Utama PT Biofarma Juliman mengatakan, pihaknya telah menghentikan sementara ekspor vaksin agar kebutuhan vaksin di dalam negeri tercukupi. Pada 2018, Biofarma akan menambah produksi vaksin difteri dari semula 15 juta vial menjadi lebih dari 19,5 juta vial.
Sekretaris Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Soedjatmiko mengingatkan, difteri adalah penyakit berbahaya. Bakterinya dapat tumbuh di selaput lendir tenggorokan sehingga menyebabkan sulit bernapas. Parahnya, bakteri itu dapat mengeluarkan racun yang berisiko bagi jantung.
Sementara itu, Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan, terkait upaya pencegahan difteri, perlu komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar tidak ada salah paham soal vaksin. (DD18)
