Warga menunggu giliran untuk menjalani proses pemberkasan di loket Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Pasar Rebo, Jakarta, Sabtu (28/10/2017).
JAKARTA, KOMPAS — Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat masih kurang 24 persen untuk mencapai jaminan kesehatan semesta 2019 sebesar 95 persen. Pemerintah daerah pun didorong segera mengintegrasikan Program Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional.
Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, cakupan kepesertaan untuk seluruh Indonesia hingga Desember 2017 baru mencapai 71 persen atau 187.735.289 jiwa. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan jaminan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) sebesar 95 persen.
”Diperlukan upaya lebih keras dari tahun sebelumnya untuk mencapai target UHC di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo seusai peluncuran UHC di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur, Senin (15/1).
Bambang mengatakan, tiga provinsi telah mencapai UHC, yakni Aceh, DKI Jakarta, dan Gorontalo. Tiga provinsi lain yang akan mencapai UHC adalah Jambi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
DKI Jakarta mencapai target jaminan kesehatan semesta setelah 9.878.782 jiwa atau 95,60 persen warganya terlindungi oleh JKN-KIS. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPJS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta agar seluruh penduduk Jakarta masuk dalam program JKN.
Sandiaga menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan pembiayaan premi penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD 2018 dengan total anggaran Rp 1,58 triliun. ”DKI sudah menganggarkan 15,6 persen total dari APBD,” ujarnya. (DD18)
