Jawa Timur Anggarkan Dana Rp 98 Miliar

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas kesehatan Rumah Sakit Omni memberikan suntik vaksin difteri kepada karyawan di lingkungan perusahaan Kompas Gramedia di Jakarta, Rabu (17/1). Pemberian vaksin ini bertujuan untuk meminimalisasi penyebaran penyakit difteri.

Jawa Timur termasuk salah satu wilayah yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) difteri pada 2017. Kasus difteri tertinggi terjadi di Sampang, Gresik, Nganjuk, Pasuruan, dan Surabaya, masing-masing lebih dari 21 penderita. Adapun daerah dengan 10-20 kasus difteri berada di Bojonegoro, Sidoarjo, Jombang, Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.

Saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan ORI difteri se-Jawa Timur di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Surabaya, Rabu (17/1), Gubernur Soekarwo mengatakan, KLB penyakit difteri di Jatim merupakan sebuah anomali. Hal ini mengingat fasilitas kesehatan tersebar di seluruh wilayah Jatim, meliputi 371 rumah sakit, 961 puskesmas dari 661 kecamatan, 2.668 puskesmas pembantu, 3.213 pondok kesehatan, dan 4.711 pondok bersalin desa.

Karena itu, dia mendorong penelitian penyebab anomali tersebut. Soekarwo mengajak pemerintah kabupaten/kota se-Jatim secara serius menangani difteri. ”Mari bergerak bersama menangani difteri,” ujarnya.

Anggaran penanganan difteri sebesar Rp 98 miliar ditanggung bersama antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota di Jatim. Masing-masing menanggung sebesar Rp 49 miliar.

Imunisasi dilakukan sebanyak tiga kali pemberian dengan interval pemberian lima bulan. ”Pelaksanaan imunisasi ini harus benar-benar dikontrol dan diberikan selama tiga kali. Dengan demikian, penanganan difteri ini bisa dilakukan dengan tuntas,” kata Soekarwo.

Menurun

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengatakan, KLB difteri ini hampir terjadi pada 30 provinsi pada tahun 2017. Sementara pada awal tahun 2018, kasus baru mengalami penurunan. Saat ini hanya 5 provinsi yang masih terdapat kasus difteri. ”Penanganan difteri yang sangat krusial adalah pencegahan melalui imunisasi di setiap daerah,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, pihaknya akan melakukan imunisasi difteri sebanyak tiga kali, yakni pada bulan Februari, Juli, dan Desember. Pemerintah Kota Surabaya akan mendirikan pos-pos di setiap kelurahan dan kecamatan.

Sekitar 1.943 petugas vaksin akan dikerahkan. Selain itu, sekitar 6.600 posyandu akan disiapkan. ”Tenaga sudah siap. Kami tinggal menunggu vaksin datang. Diperkirakan tiba di Surabaya pada 29 atau 30 Januari 2018,” kata Febria.

Pemkot Palembang juga akan melakukan imunisasi difteri secara massal mulai Kamis (18/1) dengan sasaran 5.502 orang berusia 1-19 tahun. ”Imunisasi ini merupakan tindak lanjut status KLB difteri di Palembang,” kata Kepala Dinkes Kota Palembang Letizia, Selasa (16/1), di Palembang.

Hingga kini, ujar Letizia, terdata satu orang positif terjangkit difteri. Setelah dirawat, pasien tersebut diperbolehkan pulang. ”Walau tidak ada lagi yang terjangkit difteri, imunisasi harus tetap diterapkan,” ujarnya.

(ETA/ADY/RAM)