Jaga Palembang dari Kabut Asap

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Suasana foto udara danau ski air yang berbatasan dengan stadion atletik dan lapangan tenis di Jakabaring Sport City atau Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, 13 Maret 2017.

Jakarta, Kompas -- Keseriusan dan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan diuji saat penyelenggaraan Asian Games 2018 di Palembang, Sumatera Selatan. Ini berkaca pada 2015 terjadi kebakaran hingga 20.000 hektar di konsesi hutan di Sumatera Selatan.

Kebakaran di area gambut tersebut membuat aktivitas bandara ditutup dan selama berpekan-pekan menjadikan kualitas udara Kota Palembang tidak sehat. Meski tahun ini diprediksi tidak ada kemunculan El Nino – yang memperparah kebakaran hutan dan lahan – tetapi cuaca akan lebih kering dibanding tahun lalu.

Masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pengelola konsesi diminta meningkatkan kewaspadaan dan patroli. Tujuannya agar cepat dilakukan pemadaman saat ditemukan titik api.

“Saya sejak awal minta daerah-daerah dijagain,” kata Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (19/2), di Jakarta.

Hasil identifikasi KLHK menunjukkan, terdapat 163 desa di Sumsel dan Jambi yang apabila ada kebakaran lahan di sana, asapnya mengarah ke Stadion Jakabaring, Palembang.

Terdapat 163 desa di Sumsel dan Jambi yang apabila ada kebakaran lahan di sana, asapnya mengarah ke Stadion Jakabaring, Palembang.

Tanpa kebakaran hutan dan lahan, pemantauan KLHK sepanjang 2017 menunjukkan kualitas udara (indikator PM2,5 atau debu berukuran kurang dari 2,5 mikrometer) masih di bawah ambang batas harian 65 mikrogram per milimeter kubik. Konsentrasi PM2,5 tertinggi sebesar 40 mikrogram per milimeter kubik pada Januari dan Desember 2017.

Kolaborasi semua pihak

Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan para gubernur di daerah rawan kebakaran, termasuk Sumsel. Ia yakin apabila kolaborasi semua pihak dijalankan dengan baik, kebakaran hutan dan lahan bisa dikendalikan, bahkan dicegah.

Secara terpisah, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Panjaitan mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan kini ditangani Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan di setiap daerah.

“Tahun lalu masih saya tangani semua. Sekarang, kebijakan keuangan (penanganan) kalau ada balai harus dilakukan balai,” katanya.

Ia berharap birokrasi dan administrasi tak memperlambat penanganan kebakaran. Tahun ini, anggaran kebakaran hutan dan lahan di Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp 199 miliar. Dari jumlah ini, sebesar Rp 95 miliar ditangani langsung direktoratnya dan Rp 104 miliar “dipegang” oleh balai-balai tersebut.

Meski Palembang menjadi perhatian karena sebagai tuan rumah Asian Games bersama Jakarta, Raffles mengatakan, daerah-daerah lain pun disorot. Saat ini Provinsi Sumsel, Riau, dan Kalimantan Barat telah menyatakan status siaga darurat.

Saat ini Provinsi Sumsel, Riau, dan Kalimantan Barat telah menyatakan status siaga darurat kebakaran.

“Mudah-mudahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah deploy (helicopter dan perlengkapan/personel), terutama di Riau, Kalbar, dan Sumsel,” katanya.

Ia mengatakan pemda pun kini memiliki anggaran lebih untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari dana bagi hasil dana reboisasi (DBHDR). Aturan baru untuk menggunakan 50 persen DBHDR sebagai dana penanganan kebakaran hutan dan lahan ini diharapkan bisa mempercepat pemadaman api.

Berdasarkan data Sipongi, sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan yang dibangun KLHK, dalam sepekan ini peningkatan jumlah titik panas terjadi di Kalimantan Barat dari 11 menjadi 51 titik panas (Satelit Terra/Aqua). Sedangkan di Sumsel, pada periode serupa “hanya” naik dari nol menjadi 1 titik panas.