David Hoffman (kanan) dan Ocky Karna Radjasa (kiri) sedang mengunjungi booth hasil penelitian universitas di IPB Convention Center, Selasa (10/7/2018).
BOGOR, KOMPAS – United States Agency International Development mendanai program penelitian dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan beberapa universitas di Indonesia. Hasil dari program penelitian Sustainable Higher Education Research Alliance ini diharapkan mampu mendorong pihak swasta untuk terlibat dalam upaya komersialisasi hasil penelitian.
Direktur Jenderal Riset dan Pengabdian Masyarakat, Ocky Karna Radjasa, di IPB Convention Center, Bogor, Selasa (10/7/2018), mengapresiasi program United States Agency International Development (USAID) Sustainable Higher Education Research Alliance (SHERA) ini. USAID memberikan pendanaan sebesar 20 juta dollar AS untuk penelitian kolaboratif selama lima tahun. Langkah ini diambil, sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan dana penelitian di kalangan perguruan tinggi Indonesia.
“Kami mengapresiasi program ini, khususnya pendanaan dari pemerintah AS melalui USAID. Saat ini, lebih kurang tersedia Rp 25 triliun dana riset di Indonesia. Sekitar 80 persen di antaranya merupakan dana penelitian dari pemerintah,” kata Ocky.
Saat ini, lebih kurang tersedia Rp 25 triliun dana riset di Indonesia. Sekitar 80 persen di antaranya merupakan dana penelitian dari pemerintah.
Ocky melanjutkan, keterlibatan pihak swasta dalam pendanaan penelitian hanya kurang dari 20 persen. Fakta ini berbanding terbalik dengan yang ada di luar negeri. “Satu terobosan penting dalam program ini adalah keterlibatan pihak swasta untuk pemasaran. Sehingga, program penelitian ini tidak hanya sampai pada taraf publikasi, melainkan juga komersialisasi,” lanjutnya.
Program ini, menurut Ocky, juga bertujuan untuk penguatan kapasitas penelitian pada pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu harapannya, untuk mendorong universitas di Indonesia menjadi universitas kelas dunia.
“Melalui seleksi yang sangat ketat kami berhasil memilih lima universitas terbaik. Universitas-universitas ini juga bekerjasama dengan universitas dunia dalam pengembangan risetnya,” kata Ocky.
Pelaksana Tugas Direktur USAID SHERA, David Hoffman, mengatakan, bangga bisa mendukung program penelitian ini. Dengan tahapan seleksi yang sudah dilakukan, akhirnya ditentukan universitas yang menjadi kemitraan, yaitu UI, UGM, ITB, IPB, dan Unpad.
“Ada lebih dari 40 proposal yang telah dikirim. Kemudian di seleksi oleh reviewer dari AS dan Indonesia menjadi 13 proposal. Dewan Penasehat USAID SHERA kemudian menetapkan lima proposal terbaik,” kata David.
Saat ini, ada sekitar 4.000 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dengan jumlah dosen mencapai hampir 270.000. Menurut Ocky, hal ini yang memaksa Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi untuk terus mengembangkan kerja sama dengan pihak asing.
“Selain dengan AS, kami juga baru selesai menyepakati kerja sama dengan Uni Eropa. Kerja sama dari beberapa negara ini kita dorong sebagai upaya untuk menguatkan kapasitas dan pendanaan riset,” ungkap Ocky.
Diaplikasikan ke masyarakat
Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemristek dan Dikti, Nada Marsudi, mengatakan, kerja sama penelitian antara AS dan Indonesia sebenarnya sudah ditandatangani pada 2010. Namun, sejauh ini baru sampai taraf publikasi internasional.
“Program kerja sama USAID SHERA ini bukan hanya untuk meningkatkan capacity building dari peneliti, tapi juga bisa diaplikasikan pada masyarakat dan mereka yang akan mendapat benefit-nya (manfaatnya),” kata Nada.
Beberapa pihak swasta sudah tertarik dalam pengembangan penelitian yang dilakukan oleh beberapa universitas kemitraan. Misalnya Smart City yang dikomandoi oleh UI.
“Setelah kami mempromosikan simulasi smart city ini, beberapa perusahaan swasta mulai mendekat. Salah satunya adalah PT Telkom yang ingin bekerja sama,” kata Ahmad Gamal, selaku Manajer Kemitraan.
Ahmad menambahkan, pendekatan kepada pemerintah daerah juga dilakukan untuk menerapkan inovasi tersebut. “Pemda Depok saat ini sudah mengembangkan smart city berkaitan dengan masalah perizinan dan pelayanan pada publik. Harapannya kota lain mungkin juga bisa ikut terlibat dalam smart city yang kami kembangkan, utamanya Jakarta,” ungkapnya. (E21)
