Solusi Aktif Menjaga Stabilitas Perdamaian

Ketika Doktrin Natalegawa sebagai penjabaran dan visi konkret Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (Kompas, 5/5/2010) tentang dynamic equlibrium (kesetimbangan dinamis) diejawantahkan sebagai antisipasi dinamika perubahan global, kondisi regional dan global belum memasukkan nuansa populisme sebagai fenomena nasionalistik. Doktrin ini pun tidak mendapat dukungan memadai secara domestik untuk diartikulasikan sebagai pijakan kebijakan luar negeri Indonesia.Sejak awal berdirinya republik terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah warga beragama Islam terbesar di dunia, tujuan kehadiran Indonesia selalu terpusat pada terpeliharanya kondisi damai dan stabil, baik secara domestik, regional, maupun global. Indonesia akan selalu menjadi bagian utama dalam memastikan tercapainya keamanan dan kemakmuran bersama.Sejak berakhirnya Perang Vietnam 1975 dan Perang Kamboja 1992, tidak pernah terjadi bentrokan militer di wilayah Asia-Pasifik. Sejak awal, proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia bekerja sebagai kekuatan pengimbang. Dalam rumusan kekuatan negara-negara dunia, Indonesia terlalu besar sebagai kekuatan kecil, terlalu longgar sebagai kekuatan menengah, dan terlalu kecil sebagai kekuatan besar.Peran kesetimbangan dalam politik luar negeri bebas aktif yang mandiri adalah upaya energetik Indonesia untuk menjaga dan menjamin perdamaian ataupun meredam ketegangan akibat persaingan banyak negara atas nama kepentingan nasional. Saat wakil presiden pertama, M Hatta, merumuskan kebijakan luar negeri ini (Foreign Affairs, April 1953), dunia terpecah menjadi dua blok dalam persaingan ideologi yang menjadi kesinambungan Perang Dunia II dan Perang Dingin berakhir pada 1990 bersamaan bubarnya Uni Soviet lama.Memasuki abad ke-21, bersamaan kemajuan teknologi komunikasi informasi, berbagai kekuatan negara besar bermunculan di kawasan Asia-Pasifik, membawa kepentingan nasionalnya masing-masing dalam memengaruhi dinamika stabilitas di kawasan ini. Kita akan berhadapan dengan gagasan "Mimpi RRT" yang dilontarkan Presiden Xi Jinping, dan sekaligus semboyan "America First" yang menjadi terompet Presiden Trump.Jepang mulai menjalakan "diplomasi upeti" menjanjikan untuk memberikan 700.000 pekerjaan bagi AS sekaligus menghadirkan konsep arsitektur keamanan baru yang disebut sebagai Strategi Bebas dan Terbuka Indo-Pasifik (FOIPS). Dari Australia muncul gagasan diplomasi segitiga baru upaya untuk melakukan aliansi Australia-Jepang-India, di tengah upaya India menggelar strategi "Lihat Timur" mencari pijakan baru dalam persaingan regional di tengah dinamika ekonomi, perdagangan, dan keuangan kawasan Asia-Pasifik.Sebagai kekuatan pengimbang, Syahrial Mukhtar yang menjabat sebagai VP PT Pertamina dalam tulisannya di harian South China Morning Post mengingatkan, Rabu (1/2), Indonesia tidak perlu melakukan perubahan pilihan-pilihan yang tersedia di Asia-Pasifik dalam persaingan kubu AS yang mengatasnamakan demokrasi, ataupun pilihan logika ekonomi yang disediakan RRT yang menjadi pilihan banyak negara anggota ASEAN.Sebagai kekuatan kesetimbangan dalam menstabilkan dinamika kawasan Asia-Pasifik, kekuatan Indonesia digelar dalam kekuatan keras, seperti diperagakan Presiden Joko Widodo di Laut Natuna menghadapi potensi konflik kapal ikan RRT di perairan tersebut. Pada sisi kekuatan lunak, belasan ribu mahasiswa Indonesia belajar di RRT di berbagai universitas.Perilaku melekat dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk pengejawantahan diplomasi kesetimbangan yang dijalankan Menlu Retno Marsudi mencari solusi penyelesaian masalah Rohingya. Indonesia memiliki posisi yang unik sebagai kekuatan kesetimbangan karena faktor geostrategis sehingga tidak hanya mampu mengatakan "ya" dan "tidak" pada pilihan-pilihan yang tidak sesuai kepentingan nasional tetapi juga aktif mencari solusi bilateral regional, dan global.