logo Kompas.id
InternasionalRudal dan Nuklir sebagai...
Iklan

Rudal dan Nuklir sebagai Pertahanan

Oleh
· 3 menit baca

SEOUL, RABU — Pemerintah Korea Utara membantah pernyataan dari Dewan Keamanan PBB yang mengecam sikap Korea Utara yang tetap nekat menguji coba peluncuran rudal balistiknya hari Minggu. Bagi Korea Utara, uji coba rudal itu termasuk hak untuk menjaga kedaulatan wilayah dan upaya mempertahankan diri dari serangan pihak luar.Hal ini dilaporkan kantor berita Korea Utara, KCNA, Rabu (15/2). "Kami sangat menolak pernyataan DK PBB yang mengangkat persoalan hak kedaulatan wilayah dan pertahanan diri. DK PBB harus jujur mengakui kami mengalami perkembangan positif dalam menjaga posisi strategis sebagai negara nuklir," sebut pernyataan secara tertulis dari Kementerian Luar Negeri Korut.Han Tae Song, Duta Besar untuk Republik Rakyat Korea atau DPRK di PBB, mengatakan, aneka ragam uji coba peluncuran rudal Korut itu semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri, perlindungan kedaulatan wilayah, dan keamanan bagi seluruh rakyat dari segala ancaman luar. "Ini hak kami untuk melawan ancaman yang hendak menggulingkan kekuasaan dan sistem sosialis," ujarnya.Pemerintah AS mendesak PBB agar segera menjatuhkan sanksi berat untuk Korut karena tak mematuhi resolusi DK PBB. Uji coba terakhir hari Minggu itu makin mengkhawatirkan. Daya jangkau rudal itu mampu mencapai 2.000 kilometer dan pada uji coba kemarin itu berhasil mencapai ketinggian 550 km serta menjangkau 500 km dan mendarat di Semenanjung Korea."Semua upaya memajukan senjata nuklir dan rudal balistik ini harus dihentikan. Sekarang inilah saatnya komunitas internasional untuk beraksi bersama demi keamanan kita bersama," kata Duta Besar AS Robert Wood yang mengaku didukung oleh Jepang dan Korea Selatan itu.DK PBB mengecam peluncuran rudal itu, Senin, dan meminta negara anggota DK PBB berusaha lebih keras lagi untuk memaksa Korut mematuhi resolusi itu. Namun, tak disebutkan dengan jelas strategi yang akan diambil. PBB sudah menjatuhkan enam sanksi terhadap Korut sejak 2006 atau sejak uji coba pertama mereka.Pada Desember lalu, DK PBB mengeluarkan resolusi menanggapi uji coba nuklir Korut, September lalu. Resolusi itu menyebutkan akan mengurangi ekspor Korut pada sumber mineral batubara dan logam lain dengan harapan Korut akan kehilangan minimal 800 juta dollar AS untuk satu tahun. Melalui langkah ini, Korut diyakini tidak akan mempunyai anggaran untuk membiayai program pengembangan nuklir dan rudal balistik.China yang selama ini menjadi rekan bisnis Korut meminta semua pihak untuk menahan diri. Beijing juga menilai uji coba rudal itu melanggar resolusi DK PBB. Namun, isu ini hanya bisa diselesaikan melalui dialog. Untuk itu, China mendorong semua pihak agar kembali berunding.Jangan provokasiUpaya mempertahankan diri itu, kata Han, dilakukan karena Korut merasa ada ancaman dari luar, terutama dari AS dan Korsel. Salah satu contohnya bisa dilihat dari latihan militer bersama yang rutin dilakukan setiap tahun oleh kedua negara itu. Selain itu, Han juga menyatakan pihaknya kerap menerima ancaman nuklir dan pemerasan."Kami mendukung komunitas internasional untuk perlucutan nuklir dan pemusnahan senjata nuklir. Kami juga ikut mengambil peran dan berkontribusi memusnahkan nuklir," kata Han.Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dengan keras menyatakan sudah saatnya Korut harus ditangani dengan aksi nyata yang tegas. Tidak hanya dengan kata-kata. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000