Mahkamah Konstitusi Kukuhkan Pemakzulan Presiden Korsel

SEOUL, JUMAT — Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Jumat (10/3), mengukuhkan pemakzulan Presiden Park Geun-hye dari jabatannya terkait skandal suap yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di negeri itu. Park menjadi pemimpin Korsel hasil pemilihan umum demokratis pertama yang dilengserkan dari jabatan presiden.

Menurut konstitusi Korsel, pemilihan presiden akan digelar dalam 60 hari.

”Kami memberhentikan Park Geun-hye dari jabatannya,” kata Lee Jung-mi, pejabat Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel, membacakan hasil keputusan lembaganya. ”Tindakan-tindakannya telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Tindakan-tindakan itu merupakan pelanggaran berat atas hukum yang tidak bisa ditoleransi.”

AP Photo/Lee Jin-man

Pengunjuk rasa membuka tutup botol sampanye untuk merayakan keputusan pemakzulan terhadap Presiden Park Geun-hye oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan dalam unjuk rasa di dekat gedung MK, Seoul, Korsel, Jumat (10/3).

Dengan keputusan tersebut, Park—perempuan pertama yang menjadi presiden di Korsel—harus meninggalkan Istana Kepresidenan Gedung Biru dan kehilangan impunitas dari pengusutan hukum.

Keputusan MK Korsel tersebut menguatkan keputusan parlemen yang memakzulkan Park pada 9 Desember lalu. Keputusan itu merupakan gebrakan dramatis di tengah krisis politik yang membelit Korsel dalam beberapa bulan terakhir. Krisis politik ini terjadi saat negara rival, Korea Utara, gencar dengan proyek-proyek rudalnya.

AP Photo/Lee Jin-man

Pengunjuk rasa memandang poster bergambar Presiden Park Geun-hye yang dimakzulkan (atas) dan Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn (bawah), yang menjalankan tugas sebagai penjabat Presiden Korsel, di dalam sel buatan saat aksi unjuk rasa menuju Istana Kepresidenan setelah Mahkamah Konstitusi Korsel mengumumkan keputusan pemakzulan Park di Seoul, Korsel, Jumat (10/3).

Park (56) dituduh berkolusi dengan temannya, Choi Soon-sil, dan seorang mantan pembantu presiden, yang menekan perusahaan-perusahaan besar di Korsel agar menggelontorkan dana sumbangan kepada dua lembaga amal untuk menopang langkah-langkah kebijakan Park. Kedua teman Park itu kini tengah menjalani persidangan.

Park juga dituding mencoba mendapatkan suap dari kepala Grup Samsung demi kepentingan pemerintah, termasuk untuk mendukung merger dua perusahaan afiliasi Samsung pada 2015, yang dilihat sebagai bentuk dukungan pemerintah pada suksesi kekuasaan kontrol atas konglomerasi chaebol terbesar di Korsel.

Park menyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Saat keputusan MK dibacakan, ia tidak hadir di pengadilan.

REUTERS/Kim Hong-Ji

Rakyat Korea Selatan bersukacita setelah Mahkamah Konstitusi negara itu mengumumkan pemakzulan Presiden Park Geun-hye dalam unjuk rasa di dekat Istana Kepresidenan Gedung Biru di Seoul, Korsel, Jumat (10/3).

Jaksa penyelidik telah menyatakan Park sebagai kaki tangan dalam dua kasus pengadilan terkait skandal itu. Hal ini memberikan indikasi bahwa Park kemungkinan juga akan diselidiki dan bisa menghadapi tuntutan hukum.

Jabatan Presiden Korsel saat ini diduduki Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn. Ia akan tetap menjalankan tugas sebagai penjabat presiden hingga digelar pemilihan umum.

(AP/AFP/REUTERS/SAM)