Oposisi Turki Diancam
ANKARA, MINGGU — Sejumlah tokoh oposisi di Turki mengaku menghadapi berbagai ancaman, kekerasan, dan kesewenang-wenangan dari pemerintah negara itu. Akses kampanye mereka melalui televisi dibatasi dan bahkan disabotase oleh pemerintah menjelang penyelenggaraan referendum.Pengakuan kelompok oposisi itu disampaikan di tengah berlanjutnya kritik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap sejumlah negara di Eropa. Kritik-kritik itu terkait dengan larangan yang diterapkan sejumlah negara Eropa Barat terhadap kampanye yang dilakukan kubu Erdogan menjelang referendum tanggal 16 April.Dalam referendum ini, masyarakat Turki diminta untuk menyetujui atau tidak menyetujui perubahan konstitusi. Adapun usulan perubahan konstitusi diajukan oleh Erdogan untuk mengubah sistem pemerintahan Turki menjadi presidensial yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada dirinya selaku presiden.Dalam pidatonya, Minggu (19/3), Erdogan kembali mengecam Belanda dan menjadikan sosok Kanselir Jerman Angela Merkel sebagai sasaran kecaman. "Anda juga mempraktikkan langkah-langkah Nazi," ujarnya. "Kepada siapa? Kepada saudara-saudara laki-laki dan perempuan Turki saya."Sementara itu, para politisi yang berkampanye untuk menentang perubahan konstitusi menyatakan, status gawat darurat Turki yang diterapkan sejak gagalnya upaya kudeta pada Juli tahun lalu telah membatasi mereka untuk bersuara, khususnya terkait dengan referendum."Mereka yang mendukung sikap menentang (perubahan konstitusi) menghadapi sejumlah ganjalan," kata Utku Cakirozer, mantan jurnalis yang menjadi anggota parlemen dari kelompok oposisi, Partai Rakyat Republik.Meskipun demikian, Cakirozer senada dengan pandangan Pemerintah Turki terkait dengan sikap sejumlah negara asing dalam menghadapi kampanye referendum. Ia mengkritik langkah-langkah Jerman dan Belanda terhadap apa yang tengah dipersiapkan negaranya. Menurut dia, demokrasi di Turki telah direndahkan.Partai Rakyat Republik menyatakan, mereka berupaya melawan setidaknya 100 halangan dalam kampanye anti perubahan konstitusi. Halangan-halangan itu berupa mulai dari ancaman fisik, ancaman pembunuhan, hingga penahanan yang dilakukan oleh polisi.Salah seorang aktivis oposisi, Sinan Ogan, mengaku, pidatonya tiba-tiba dihentikan di sebuah universitas di Istanbul. Kelompok penentang perubahan konstitusi juga merasakan ada upaya pembatasan akses mereka pada stasiun televisi.KontraproduktifPerubahan yang tengah digalang oleh kubu Erdogan adalah memperbesar fungsi serta peran perdana menteri dan presiden. Menurut Erdogan, kepresidenan yang kuat juga akan memperkuat Turki dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan.Namun, bagi kelompok penentang, gagasan itu justru kontraproduktif. Kekuasaan Erdogan yang terlalu besar dikhawatirkan merongrong pemisahan kekuatan-kekuatan demokratis di negara tersebut.Erdogan dan para pejabat pemerintah mendominasi siaran publik. Dalam sehari, mereka mendapatkan setidaknya dua kesempatan untuk menyampaikan pidato kampanye melalui siaran langsung televisi.Kondisi itu berkebalikan dengan kelompok oposisi. Media milik pemerintah yang sepatutnya netral memotong pidato yang disampaikan oleh pemimpin Partai Rakyat Republik, Kemal Kilicdaroglu.Namun, praktik itu dibantah pemerintah. Juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, menyatakan, pihaknya membuka sebesar-besarnya akses kampanye bagi pihak mana pun. Menurut dia, kesan yang ditangkap oleh kelompok oposisi itu semata-mata karena jumlah mereka lebih sedikit. "Jadi, yang tampak di publik adalah yang mendukung kami," ucapnya.Dalam sejumlah jajak pendapat, tampak kunci perolehan suara ditentukan oleh warga yang saat ini belum menentukan pilihan. (AP/AFP/BEN)
