Abbas: Tidak Ada Solusi Tanpa Negara Palestina

WASHINGTON, RABU — Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan, pihaknya tak akan menerima solusi apa pun dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel tanpa berdirinya negara Palestina di atas wilayah sesuai garis perbatasan 1967 dengan ibu kota Jerusalem Timur. Hal itu ditegaskan Abbas di Washington DC menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Rabu (3/5) waktu setempat.Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan, penegasan itu disampaikan Abbas di depan perwakilan masyarakat Palestina dan kepala-kepala organisasi Arab di Amerika Serikat, Selasa. "Tanpa (berdirinya negara Palestina) ini, kami tidak akan menerima solusi apa pun. Tidak ada alternatif lain," ujar Abbas. Abbas datang ke Washington DC untuk menggelar pertemuan dengan Trump, yang mencoba menjadi mediator perdamaian di Timur Tengah. Pertengahan Februari lalu, Trump menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.Menurut informasi, pertemuan Abbas dan Trump pekan ini akan ditindaklanjuti dengan kunjungan Trump kepada pemimpin sayap kanan Israel di Jerusalem dan kemungkinan juga bertemu Abbas di Tepi Barat, 22-23 Mei mendatang. Beberapa hal telah disiapkan untuk menjadi agenda pertemuan mereka pekan ini.Di bawah tekananDi dalam negeri, Abbas berada di bawah tekanan agar tak memberi konsesi-konsesi besar kepada Trump, khususnya terkait mogok massal ratusan tahanan Palestina yang dipenjara Israel. Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rdainah, menyebutkan, kepemimpinan Palestina berkomitmen tetap di jalur politik yang mengantarkan pada perdamaian sejati.Beberapa pejabat Palestina mengatakan, bakal sulit bagi Abbas kembali ke meja perundingan tanpa syarat awal, yaitu penghentian perluasan permukiman Yahudi di wilayah yang diduduki Israel sejak perang 1967. Wilayah itu adalah bagian dari area untuk didirikan negara Palestina. Israel menolak patokan garis perbatasan tahun 1967 dengan alasan besarnya risiko keamanan yang bakal mereka hadapi. Dalam jumpa pers bersama PM Netanyahu, Februari lalu, Trump mengubah kebijakan AS dengan melontarkan gagasan satu negara dan tidak menunjukkan dukungan pada negara Palestina. Belakangan, pejabat AS menekankan, Trump akan mendukung kesepakatan kedua pihak. Abbas mengkritik gagasan soal kesepakatan damai satu negara. Gagasan itu dinilai memberi peluang diskriminasi ras atau sistem, seperti apartheid.Kasus listrik di GazaDari Ramallah, Tepi Barat, dilaporkan, Rabu, pemerintahan Abbas bakal menghentikan pembayaran listrik bagi warga Jalur Gaza dan menghentikan aliran dana bagi para pemimpin Hamas. Seorang pejabat senior di Tepi Barat mengatakan, pemerintahan Abbas bakal menghentikan pembayaran listrik yang dialirkan Israel ke Gaza senilai sekitar 11 juta dollar AS per bulan.Menurut Kepala Departemen Urusan Sipil Palestina Hussein al-Sheikh, hal itu dilakukan karena Hamas memetik untung dengan menarik pembayaran dari warga Gaza. Sejak tahun 2007, wilayah Gaza dikontrol Hamas. Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, menuding Abbas bekerja sama dengan Israel menghukum Hamas. Warga Gaza telah mengalami pemutusan aliran listrik menyusul blokade perbatasan oleh Israel dan Mesir. Israel memasok listrik bagi sekitar 30 persen warga Gaza dari 10 pembangkit listrik. Mereka memotong uang pembayaran listrik dari pajak dan bea cukai yang dikumpulkan atas nama pemerintahan Abbas. Mesir juga memasok listrik bagi warga Gaza, tetapi tidak terlalu signifikan. (AP/REUTERS/SAM)