Akses terhadap Facebook Tak Jadi Ditutup
BANGKOK, SELASA — Junta militer Thailand tidak jadi menutup akses terhadap media sosial Facebook pada Selasa (16/5). Menurut pejabat Pemerintah Thailand, Facebook telah bersedia untuk mencabut berbagai alamat situs yang isinya mengkritik keluarga kerajaan. Thailand membuat ancaman menutup akses terhadap Facebook pekan lalu saat mereka mendesak Facebook untuk menutup lebih dari 130 alamat situs yang isinya dinilai mengancam keamanan nasional atau melanggar hukum lese majeste. Pihak yang melanggar lese majeste atau menghina kerajaan dapat dihukum penjara hingga 15 tahun. Pemerintah militer Thailand menjadikan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran lese majeste sebagai prioritas sejak mereka melakukan kudeta tiga tahun lalu.Perintah pengadilanTakorn Tantasith, Sekretaris Jenderal Regulator Penyiaran Thailand, menyatakan, Facebook sebelum ini meminta adanya perintah pengadilan sebelum media sosial ini menutup akses terhadap alamat situs yang dinilai mengancam keamanan nasional Thailand. Namun, Takorn mengklaim, Facebook kini akan memenuhi permintaan dari pemerintah. Menurut dia, proses menuju pemblokiran 131 alamat situs itu masih berlangsung. Hingga kemarin belum ada tanggapan dari Facebook. Sebanyak 131 unggahan yang dimaksud juga masih dapat diakses masyarakat. "Sementara ini, kami sudah memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan dari pengadilan untuk mengeblok 34 alamat situs," kata Takorn. "Facebook telah bekerja sama dengan baik dengan kami dalam arti melakukan sejumlah langkah untuk mengeblok alamat situs yang kami minta sebelumnya," katanya. "Jika mereka bekerja sama, masih ada 97 unggahan tersisa yang telah kami mintakan kepada pengadilan untuk diperintahkan ditutup," ungkap Takorn. Presiden Asosiasi Penyedia Layanan Internet Thailand (TISPA) Morakot Kulthamyothin juga menyatakan bahwa pihaknya belum menutup akses terhadap Facebook. "Kami belum mendiskusikan hal-hal terkait untuk menutup akses terhadap Facebook," kata Morakot. Sejak mengambil alih kekuasaan pada 2014, militer Thailand memberlakukan sensor dalam jaringan (online) di seluruh negeri itu. Hal tersebut dilakukan dengan alasan demi menjamin keamanan nasional Thailand. Tindakan hukum terutama dilakukan terhadap perbuatan yang dianggap menghina kerajaan ataupun anggota keluarga mereka.Sejak bulan lalu, Thailand juga melarang warga melakukan hubungan secara daring dengan tiga orang yang dianggap bersikap kritis terhadap kerajaan. Menurut salah satu orang yang dianggap kritis itu, Pavin Chachavalpong, yang merupakan dosen di Kyoto University, upaya militer ini tidak akan mempan. Efek yang ditimbulkan hanya bersifat jangka pendek.Sedikit pengaruh"Pelarangan oleh pemerintah hanya akan memiliki sedikit pengaruh. Jika menuruti kemauan pemerintah, Facebook bakal dikecam oleh komunitas internasional. Sebaliknya, jika Facebook tidak mengindahkan permintaan itu, pemerintah akan membuktikan kepada publik bahwa hal itu bersifat sangat serius. Maka, akan ada lebih banyak penangkapan terhadap mereka yang mengikuti saya," papar Pavin.Sebelumnya, pihak manajemen Facebook menyatakan telah mengetahui permintaan otoritas Thailand. Facebook mengatakan pula, mereka memiliki panduan umum tentang bagaimana mencabut akses terhadap sebuah konten. Sepanjang tahun 2016, Facebook mengeblok 50 isi unggahan yang dinyatakan melanggar hukum kerajaan. Unggahan-unggahan itu diblok atas permintaan pemerintah. Beberapa hari setelah mengambil alih pemerintahan lewat kudeta pada Mei 2014, Kementerian Informasi dan Teknologi Komunikasi Thailand menutup akses Facebook. Hal itu, menurut mereka, dilakukan atas perintah militer. (AFP/REUTERS/BEN)
