Kilas Luar Negeri

Trump-Erdogan Perbaiki Hubungan AS-Turki Setelah Sengketa Milisi Kurdi

Kendati dilatarbelakangi perbedaan pandangan soal milisi Kurdi, pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Gedung Putih, Selasa (16/5), sangat bermakna dalam hubungan AS-Turki. Kedua pemimpin itu berjanji memperbarui hubungan dan sepakat bermitra dalam memerangi milisi Negara Islam di Irak dan Suriah. Erdogan menyampaikan keluhan tentang Unit Perlindungan Rakyat (YPG), milisi Kurdi di Suriah yang mendapat pasokan senjata AS. ”Demikian pula, kita tidak akan pernah membiarkan kelompok-kelompok yang ingin mengubah etnik atau struktur agama di kawasan dengan menggunakan terorisme sebagai dalih,” kata Erdogan. Trump adalah kepala negara pertama yang memberi selamat kepada Erdogan atas hasil referendum konstitusi di Turki, April lalu. Dalam pertemuan Selasa lalu, Trump menyampaikan penghargaan terhadap sumbangan bersejarah Turki kepada Barat dalam Perang Dingin. ”Hari ini kita menghadapi musuh baru dalam melawan terorisme dan kembali kita menghadapi ancaman ini bersama,” ucap Trump dalam jumpa pers bersama. (REUTERS/RET)

Korban Tewas Aksi Protes Anti Pemerintah Capai 42 Orang

Remaja berusia 17 tahun dan dua laki-laki dewasa tewas tertembak saat terjadi aksi protes anti pemerintah di kota Pedraza, San Antonio de los Altos, dan Tachira, Venezuela, Selasa (16/5). Dalam aksi protes selama enam pekan terakhir ini, sudah ada 42 orang yang tewas akibat bentrokan dengan polisi anti huru-hara yang bersenjatakan gas air mata serta senjata api. ”Mereka tak bisa membunuh dan menyiksa orang begini terus tanpa ada sanksi,” kata Direktur Organisasi Negara-negara Amerika Luis Almagro. Dewan Keamanan PBB akan membahas krisis Venezuela ini dalam pertemuan tertutup, Rabu. Gelombang aksi protes terhadap pemerintah semakin gencar sejak 1 April lalu karena Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersikeras mempertahankan kekuasaan. Maduro berjanji akan menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal, yakni pada 2018. Maduro juga kembali memperpanjang status darurat selama 60 hari ke depan. Dengan status itu, Maduro memiliki wewenang untuk membatasi hak konstitusional dan mengambil langkah-langkah khusus terkait politik, ekonomi, dan keamanan publik untuk mengatasi krisis. (AFP/LUK)