Deklarasi Riyadh untuk Koalisi Militer Islam

Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

Anggota Pasukan Pengamanan Kerajaan Arab Saudi menunggang kuda saat Presiden AS Donald Trump tiba di Istana Kerajaan Arab Saudi di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (20/5).

KAIRO, KOMPAS — Konferensi Tingkat Tinggi Arab, Islam, Amerika yang berakhir Minggu (21/5) malam di Riyadh, Arab Saudi, melahirkan Deklarasi Riyadh. Deklarasi Riyadh menegaskan dasar-dasar kemitraan antara negara-negara Islam dan Amerika Serikat dalam menghadapi radikalisme dan terorisme serta upaya menciptakan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan baik di tingkat regional maupun internasional.

Deklarasi tersebut juga menegaskan kesediaan sejumlah negara Islam ikut serta terlibat dalam koalisi militer Islam yang terdiri atas 34.000 tentara untuk memerangi jaringan teroris di Irak, Suriah, dan negara lain. Melibatkan para raja, presiden, dan kepala pemerintahan dari 55 negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim, KTT Arab, Islam, Amerika merupakan KTT pertama yang digelar dalam sejarah hubungan AS dan dunia Islam sejak tahun 1940-an.

KTT itu bertema "Bersama Kita Berjaya" (Together We Prevail) dengan agenda utama melawan teroris. KTT menjadi forum pertemuan para pemimpin Arab dan Islam terbesar di luar forum KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, yang memantau KTT Arab, Islam, Amerika dari Kairo, Mesir.

AP Photo/Evan Vucci

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi Arab, Islam, Amerika di King Abdulaziz Conference Center, Riyadh, Arab Saudi, Minggu (21/5).

Deklarasi Riyadh juga mengumumkan tekad mendirikan koalisi strategi Timur Tengah yang berbasis di Riyadh. Peresmian berdirinya koalisi dan negara yang bergabung di dalamnya akan diumumkan pada tahun 2018.

Para pemimpin negara-negara Islam menyampaikan komitmen negara mereka untuk memerangi teroris dalam segala bentuknya, baik di tingkat doktrin pemikiran maupun sumber dananya. Mereka menyatakan kesediaan bekerja sama secara penuh antar-negara-negara Islam untuk memerangi teroris dan tukar-menukar informasi intelijen tentang gerakan individu ataupun milisi asing dalam jaringan teroris, khususnya kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah.

Pusat anti-radikalisme

Para pemimpin Islam menyampaikan pentingnya gerakan melawan teroris secara militer, bersamaan dengan upaya solusi politik dalam penyelesaian konflik di sejumlah negara. Pada kesempatan itu diumumkan berdirinya Pusat Internasional untuk Melawan Pemikiran Radikal di bawah Kementerian Pertahanan Arab Saudi di Riyadh.

AP Photo/Evan Vucci

Para analis bekerja di Pusat Internasional untuk Melawan Pemikiran Radikal sebelum kedatangan Presiden AS Donald Trump dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (21/5).

Lembaga tersebut menggunakan teknologi canggih dalam operasinya sehingga mampu mendeteksi dan menganalisis adanya jaringan pemikiran ataupun gerakan radikal di lapangan dan berbagai media, termasuk media sosial, dalam kurun waktu kurang dari enam menit. Pusat internasional itu juga menggunakan berbagai bahasa dan merekrut para pakar bidang teroris dari sejumlah negara.

Semua negara dan organisasi bisa meminta jasa lembaga tersebut untuk mendeteksi dan meredam pemikiran ataupun gerakan radikal di negara-negara itu. Sebelumnya, KTT Amerika-Arab Teluk yang digelar sebelum KTT Arab, Islam, Amerika menyepakati pembentukan pusat untuk mengawasi dan membasmi sumber-sumber aliran dana ke jaringan teroris di seantero dunia. Negara Arab Teluk terdiri atas enam negara, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman.