Giat Mengembangkan Kemampuan Militer

Berbicara tentang arsitektur dan strategi keamanan di Asia Timur tentu tak bisa tidak berbicara tentang China. Negara dengan perekonomian terbesar kedua setelah Amerika Serikat ini belakangan giat mengembangkan kelengkapan dan kemampuan militer mereka.Dalam pengamatan Eric Harwitt, profesor studi Asia di Pusat Studi China Universitas Hawaii, berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan, masalah utama China di kawasan Asia Timur saat ini bukanlah Korea Utara, melainkan Taiwan. Hingga kini, China masih menganggap Taiwan sebagai wilayah mereka.Terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden dalam pemilu Taiwan 2016 membawa masalah tersendiri bagi China. Tidak seperti pendahulunya, Ma Ying-jeou, yang dekat dengan Beijing, Tsai lebih independen. Langkah yang diambil Tsai akan menentukan masa depan hubungan kedua pihak, termasuk peluang terburuk invasi militer China ke Taiwan. Dengan perkembangan belanja militer yang dilakukan China, sejumlah analis meyakini, pada tahun 2020, Beijing mencapai kemampuan untuk melakukan invasi militer ke Taiwan. Ekspansi kekuatan militer turut mendorong asertivitas China di kawasan. Beijing kini beradu klaim dengan Jepang memperebutkan sejumlah pulau di daerah yang disebut Kepulauan Senkaku oleh Jepang atau oleh China disebut Diaoyu.China juga sangat agresif mempertahankan klaim mereka atas pulau-pulau di Kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan. Kali ini, China bersengketa dengan Taiwan dan empat negara ASEAN: Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei.Satu suaraDalam sengketa ini, Amerika Serikat bersuara keras menentang China untuk mempertahankan kebebasan bernavigasi di jalur pelayaran penting itu. AS juga mendorong ASEAN untuk satu suara menyelesaikan masalah ini, sedangkan China menginginkan penyelesaian secara bilateral. Peneliti senior East-West Center, Hawaii, Denny Roy, mengatakan, ASEAN berada di bawah tekanan dua kekuatan dunia ini. "ASEAN akan terus di bawah tekanan karena kebijakan China di satu sisi dan AS di sisi lain dengan isu Laut China Selatan sebagai pusatnya," ujar Roy.Indonesia, yang tidak termasuk negara pengklaim, terus mendorong disepakatinya Kode Tata Berperilaku yang kerangka kerjanya disepakati oleh China dan ASEAN pada 18 Mei.Namun, mantan Duta Besar AS untuk Vietnam Raymond Burghardt mengatakan, kerangka kerja saja tidak cukup. Diperlukan pula penegakan hukum. Dalam hal ini, dia berharap Vietnam berperan lebih. "Vietnam lambat laun mulai berperan lebih banyak di ASEAN. Itu perkembangan yang positif," ujarnya. (WAS)