Jalan Panjang Amandemen Konstitusi

Setelah Korea Selatan, Jepang adalah negara yang merasa paling terancam dengan program rudal dan nuklir Korea Utara. Tokyo hanya berjarak 1.285 kilometer dari Pyongyang, dan luncuran rudal balistik jarak menengah dari seberang Laut Jepang, atau Laut Timur, dengan mudah mencapai Tokyo.Ancaman semakin nyata setelah Pyongyang sukses menguji rudal Pukguksong II yang jarak tempuhnya 2.000 meter, 21 Mei. Uji terakhir dilakukan 29 Mei dan jatuh di wilayah zona ekonomi eksklusif Jepang. Jika Korut sudah mampu memproduksi hulu ledak nuklir dan Kim Jong Un masih memimpin Korut, serangan ke Jepang tinggal menunggu waktu.Tak hanya Jepang yang berang dengan ulah Korut. Amerika Serikat juga waspada karena pangkalan militer mereka di Jepang bisa menjadi sasaran empuk. Dengan sekitar 45.000 personel militer dari angkatan darat, laut, udara, marinir, dan penjaga pantai AS, Jepang adalah negara tujuan pengerahan personel militer terbesar AS di luar negeri.Ancaman dari Pyongyang ini jadi perhatian serius Pemerintah Jepang. Kementerian Pertahanan Jepang dalam diskusi dengan 12 wartawan dari delapan negara Asia Tenggara di Tokyo, 15 Mei, menyebut, tiga langkah menghadapi tekanan Korut adalah meningkatkan kapabilitas pertahanan Jepang, memperkuat aliansi dengan AS, dan mendorong kerja sama internasional.Jepang bekerja sama dengan AS telah memiliki sistem pertahanan rudal balistik PAC-3 dan dalam waktu dekat akan menambahnya hingga delapan unit. Namun, setelah Korut memperlihatkan kemampuan meluncurkan empat rudal sekaligus pada 6 Maret, muncul keraguan akan kemampuan pertahanan rudal Jepang."Pada peluncuran itu, satu dari empat rudal juga jatuh di wilayah zona ekonomi eksklusif Jepang. Kami memang siap dengan sistem pertahanan rudal. Tetapi, kalau rudal diluncurkan bersamaan ke beberapa kota, apakah kami akan siap?" tanya Chirasu Mori, editor senior surat kabar Yomiuri Shimbun.Situasi keamanan kawasan membuat Perdana Menteri Shinzo Abe mengusulkan perubahan konstitusi pasifis Jepang, terutama pasal 9 tentang penolakan pada perang yang membuat Jepang secara resmi tak punya angkatan bersenjata. Dalam pesan video memperingati 70 tahun konstitusi Jepang, 3 Mei 2017, Abe mengatakan ingin memperjelas status Pasukan Bela Diri (SDF) Jepang. Dengan meningkatnya ancaman Korut, Abe menyatakan, jangan sampai ada perdebatan yang menyebut sekitar 227.000 anggota aktif SDF sebagai "tidak konstitusional".Keterlibatan militer Jepang dalam Perang Dunia II tampaknya meninggalkan trauma mendalam sehingga sejumlah wartawan senior yang ditemui di Tokyo terlihat enggan membicarakan amandemen lebih jauh. Namun, Direktur Program Studi Internasional dan Keamanan National Graduate Institute for Policy Studies Narushige Michishita mendukung amandemen tersebut. "Saya tak khawatir dengan konsekuensi negatif amandemen konstitusi. Situasi saat ini membuat kebijakan pertahanan tidak transparan. Ini bukan pasifis, tetapi malah isolasionis," ujarnya.Menurut Michishita, amandemen konstitusi akan memperjelas status SDF. "Selain itu, tetap akan ada batasan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Kredibilitas SDF juga akan meningkat," ujarnya. (WAS)